Membangun Ekonomi Digital Indonesia Melalui Dialog

antara Pemerintah dan Swasta 

4 Hari | 8 Sesi | 20 Pembicara

tentang Digital Week 2020

Ekonomi digital membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama 2015 - 2019, ekonomi berbasis internet mencapai USD 40 Miliar atau berkembang 4x lipat. Di masa pandemi, hampir di semua sektor mengalami digitalisasi. Namun, di sisi lain masih banyak ruang dalam ekonomi digital yang perlu dikembangkan lebih lanjut agar lebih aman bagi para pengguna dan nyaman bagi para pelaku usaha.

 

Untuk itu kami membuat Sebuah konferensi ekonomi digital yang dilaksanakan empat hari. Acara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi digital Indonesia dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama berdiskusi merumuskan kebijakan yang tepat demi masa depan ekonomi digital Indonesia yang lebih baik.

 

Ikuti 8 sesi selama 4 hari dari rumah Anda!

Sesi

Keynote #1

Mempercepat Transformasi Digital Indonesia: Kerjasama Sektor Publik dan Privat

Transformasi ekonomi digital membutuhkan kesiapan ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam meregulasi sektor ini, pemerintah perlu melibatkan banyak pihak yang ada di dalam ekosistem tersebut. Salah satunya adalah swasta karena pemerintah dapat meningkatkan kualitas regulasi melalui proses co-regulation untuk secara tidak langsung mengukur kesiapan pihak swasta dalam mengadopsi sebuah kebijakan baru. Pemerintah juga bahkan dapat menilai apakah kebijakan tersebut masih konsisten dengan dinamika ekonomi digital. Pelibatan swasta di dalam hal ini juga penting karena ekonomi digital sangat dinamis dan sangat kompetitif. Pihak swasta harus mengadopsi perubahan dengan cepat untuk memenangkan pasar, misalnya terkait preferensi konsumen atas keamanan data dan transaksi. Untuk itu, adopsi kebijakan pemerintah harus mendukung perubahan, inovasi, dan cukup fleksibel bagi pihak swasta sebagai pihak yang mengimplementasi kebijakan tersebut.

Keynote #2 

Meningkatkan Daya Ungkit Ekonomi Digital: Bagaimana Ekonomi Digital dapat Mendorong Upaya Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 kini menjadi isu yang menjadi fokus hampir semua negara. Data Google dan Temasek pada 2019 menyebut pengguna aktif transaksi digital di Asia Tenggara mencapai 150 juta atau tiga kali lipat jumlah pada tahun 2015. Dijelaskan juga bahwa ekonomi internet Asia Tenggara akan mencapai US$300 miliar di 2025, di mana Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di wilayah tersebut dengan peningkatan 40% per tahun, bersama-sama dengan Vietnam. Implementasi kebijakan pembatasan akibat pandemi juga mendorong peningkatan aktivitas transaksi elektronik seperti e-commerce, e-payment, dan e-signature.Pemerintah memahami akan perkembangan signifikan ekonomi digital, serta perannya yang penting terhadap pemulihan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya yang akan diimplementasikan adalah pajak digital yang digadang dapat menciptakan level playing field bagi pelaku usaha baik online dan offline maupun luar negeri dan dalam negeri.

Webinar #1

Keseimbangan Perlindungan Data Pribadi dan Inovasi di Era Digital 

Beberapa kasus kebocoran data baru-baru ini di Indonesia terbukti menantang bagi beberapa platform digital untuk menjaga keamanan data pengguna, terutama karena aktivitas dan konsumsi telah bergeser pada mode daring selama social distancing. Bagaimana persepsi konsumen berubah terhadap pentingnya perlindungan data selama COVID-19? Apa persyaratan hukum dan bagaimana penerapannya oleh para pelaku bisnis? Apakah ada kaitan yang kredibel antara membatasi data pribadi untuk dilokalisasi dengan peningkatan jaminan perlindungan data pribadi? Bagaimana aliran data lintas batas tetap kompatibel dengan perlindungan data pribadi?

Webinar #2 (Sesi dalam Bahasa Inggris

User-Generated Content dan Tata Kelola Platform Online

Pelaku usaha khawatir apakah kebijakan safe harbour yang diatur dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi memadai untuk menangani tanggung jawab
platform atas konten yang dibuat pengguna (UGC) yang dianggap negatif atau
ilegal. Rancangan peraturan Menteri Kominfo telah diedarkan untuk mengatur lebih lanjut moderasi konten tetapi belum menerima masukan publik yang signifikan dan konstruktif. Sesi ini mempromosikan dialog seputar tanggung jawab platform dan peran pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan dan pemeliharaan masyarakat digital.

Webinar #3

Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital

Perlindungan konsumen adalah tujuan bersama dan penting bagi pemerintah serta pelaku usaha untuk ekonomi digital yang berkembang. Untuk tujuan ini, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan PP 80/2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan 50/2020 untuk menetapkan beberapa aturan dasar praktik e-commerce. Namun, peraturan mungkin tidak cukup membahas sifat e-commerce yang berkembang pesat dan bagaimana perlindungan konsumen dipertahankan dalam lingkungan digital. Sesi ini akan membahas bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan konsumen untuk memastikan perlindungan konsumen yang memadai dalam ekonomi digital.

Webinar #4

Pengenaan Pajak dalam Ekonomi Digital: Dampaknya terhadap Akses Barang dan Jasa serta KUKM di Indonesia

Ekonomi digital telah menjadi tantangan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga global karena organisasi antar pemerintah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih merumuskan landasan bersama antara negara-negara dan mempromosikan reformasi pajak internasional. Namun, pandemi saat ini hanya meningkatkan tekanan untuk mencapai konsensus di antara masing-masing negara - paling tidak karena permintaan anggaran nasional untuk mendanai upaya pemulihan ekonomi. Sebagai langkah pertama, Indonesia telah memulai memberlakukan PPN untuk perusahaan asing yang menjual produk digital kepada konsumen Indonesia. Kebijakan ini menjadi sangat rumit karena berpotensi mengganggu perdagangan internasional dan pembalasan oleh mitra dagang. Sesi ini membahas tantangan dan peluang dalam menyelaraskan perpajakan ekonomi digital dengan tujuan perdagangan internasional.

Webinar #5 (Sesi dalam Bahasa Inggris)

Keamanan Data di Komputasi Awan: Perubahan Paradigma dalam Keamanan Siber

Usulan RUU Keamanan dan Keselamatan Cyber (RUU Keamanan dan Ketahanan
Siber) dikeluarkan pada masa parlemen terakhir. Namun, seiring dengan
pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan lagi RUU tersebut dalam Prolegnas 2020-2024 dengan memulai proses penyusunan dari tahap awal. Saat ini, ada wacana yang sedang berlangsung tentang bagaimana kejahatan dunia maya dalam ekonomi digital dapat dicegah dan ditindak di Indonesia. Kontrol yang tidak lengkap atas siapa yang dapat mengakses dan menyimpan data sensitif, memfasilitasi pencurian data dan phishing, semua mengarah ke pertanyaan terkait keamanan siber dalam cloud computing. Webinar ini akan mengeksplorasi bagaimana sektor publik dan swasta dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah keamanan dalam cloud computing, yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi.

Webinar #6 Breakout 1 (Sesi dalam Bahasa Inggris

Memajukan Pembayaran Elektronik di Indonesia dengan Infrastruktur Bersama

Pembayaran digital telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital & inklusi keuangan di Indonesia. Namun, ekosistem pembayaran masih belum maksimal, ditandai dengan kurangnya infrastruktur keuangan bersama yang memungkinan interoperabilitas antara penyedia suatu sistem pembayaran berbeda serta mendorong  adopsi dan inovasi pelaku usaha. Sehubungan dengan hal ini, Bank Indonesia telah mengembangkan Indonesian Payment System Bluperint 2025 dan standarisasi kode QR pembayaran elektronik. Usahan dan kolaborasi perlu dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Sesi ini akan membahas tantangan dan peluang untuk mendorong inovasi  pembayaran digital Indonesia.

Webinar #6 Breakout 2

E-signature, Masa Depan dari Sebuah Kontrak?

Adopsi tanda tangan elektronik adalah kunci menuju ekonomi digital yang mulus dengan memastikan keabsahan kontrak digital dalam perdagangan elektronik dan fintech. Selain mengesahkan pembayaran elektronik dan transaksi keuangan, tanda tangan elektronik juga digunakan untuk membuat perjanjian kontrak sebagai pengganti kontrak cetak. Webinar ini akan mengeksplorasi kemungkinan dan batasan mengadopsi tanda tangan elektronik untuk memverifikasi identitas dalam transaksi dan penandatanganan kontrak pada platform digital dalam konteks profesional. Webinar ini juga akan membahas alasan di balik rendahnya penetrasi tanda elektronik di pasar Indonesia dan cara-cara untuk meningkatkan efektivitasnya.

ikuti virtual Coffee Break 

Saat menunggu setiap sesi dimulai, kami menyediakan ruang diskusi & ajang networking virtual yang dapat dikunjungi oleh peserta dari berbagai sektor seperti pemerintah, perusahaan teknologi, pelaku usaha online, & masyarakat, selama acara. Di sana Anda dapat mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan dengan peserta lainnya sesuai dengan topik acara.

Kami menggunakan aplikasi Slack. Silakan melakukan pendaftaran agar lebih mudah masuk saat acara berlangsung.

Berikut cara mengikuti Virtual Coffee Break #DigiWeek2020

  • Klik tautan berikut: https://bit.ly/Join-Digiweek

  • Buat akun Slack dengan memasukkan email Anda (pribadi/kantor)

  • Cek email konfirmasi dari Slack di email Anda

  • Klik tautan yang tertera pada email, lalu masukan username beserta password

  • Anda akan tergabung di ruang Virtual Coffee Break #DigiWeek2020

  • Pilih channel-channel yang sudah disediakan & selamat berdiskusi!

Pembicara

Adama Diallo

Head of Partnerships, Next Billion Users, Google & Board Founding Member, Mojaloop Foundation

Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Bernadus Billy

Partner, Makes & Partners

Damar Juniarto

Executive Director,

SafeNET

Drs. Hestu Yoga Saksama, Ak., M.B.T.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kosta Peric

Deputy Director of Financial Services for the Poor, Bill & Melinda Gates Foundation

Marshall Pribadi

CEO,

PrivyID

Tony Seno Hartono

Advisor, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Adriyanto Dwi Nugroho

Associate Professor Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Ajisatria Suleiman

Praktisi Regulasi Digital

Bima Laga

Head of Digital Economy,

idEA

Dedy Permadi

Staf Khusus Menteri Kominfo bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ira Aprilianti

Peneliti,

Center for Indonesian Policy Studies

Law School Professor,

Korea University Law School

Ojak Simon Manurung

Plt. Direktur Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan

Yam Ki Chan

Head of Government Affairs and Public Policy for Southeast Asia, Google Cloud

Agnes Susanto

Head of Consumer Protection Department, idEA

Anton Setiawan

Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Badan Siber dan Sandi Negara

Bobby Adhityo Rizaldi

Komisi 1,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Devi Ariyani

Executive Director, Indonesia Services Dialogue Council

Jean-Jacques Sahel

Government Affairs & Public, Policy Google Asia Pacific

Mariam F. Barata

Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ruben Hutabarat

Deputy Director, Center for Indonesian Taxation Analysis

Jadwal

Day

Time

Topic & Speakers

Tuesday, 21 July 2020

14.00

Opening

Saidah Sakwan Chairwoman Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Narahubung: Dahlia Ramya dahlia.ramya@cips-indonesia.org

Membangun Ekonomi Digital Indonesia Melalui Dialog

antara Pemerintah dan Swasta 

4 Hari | 8 Sesi | 20 Pembicara

tentang Digital Week 2020

Ekonomi digital membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama 2015 - 2019, ekonomi berbasis internet mencapai USD 40 Miliar atau berkembang 4x lipat. Di masa pandemi, hampir di semua sektor mengalami digitalisasi. Namun, di sisi lain masih banyak ruang dalam ekonomi digital yang perlu dikembangkan lebih lanjut agar lebih aman bagi para pengguna dan nyaman bagi para pelaku usaha.

 

Untuk itu kami membuat Sebuah konferensi ekonomi digital yang dilaksanakan empat hari. Acara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi digital Indonesia dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama berdiskusi merumuskan kebijakan yang tepat demi masa depan ekonomi digital Indonesia yang lebih baik.

 

Ikuti 8 sesi selama 4 hari dari rumah Anda!

Sesi

Keynote #1

Mempercepat Transformasi Digital Indonesia: Kerjasama Sektor Publik dan Privat

Transformasi ekonomi digital membutuhkan kesiapan ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam meregulasi sektor ini, pemerintah perlu melibatkan banyak pihak yang ada di dalam ekosistem tersebut. Salah satunya adalah swasta karena pemerintah dapat meningkatkan kualitas regulasi melalui proses co-regulation untuk secara tidak langsung mengukur kesiapan pihak swasta dalam mengadopsi sebuah kebijakan baru. Pemerintah juga bahkan dapat menilai apakah kebijakan tersebut masih konsisten dengan dinamika ekonomi digital. Pelibatan swasta di dalam hal ini juga penting karena ekonomi digital sangat dinamis dan sangat kompetitif. Pihak swasta harus mengadopsi perubahan dengan cepat untuk memenangkan pasar, misalnya terkait preferensi konsumen atas keamanan data dan transaksi. Untuk itu, adopsi kebijakan pemerintah harus mendukung perubahan, inovasi, dan cukup fleksibel bagi pihak swasta sebagai pihak yang mengimplementasi kebijakan tersebut.

Keynote #2 

Meningkatkan Daya Ungkit Ekonomi Digital: Bagaimana Ekonomi Digital dapat Mendorong Upaya Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 kini menjadi isu yang menjadi fokus hampir semua negara. Data Google dan Temasek pada 2019 menyebut pengguna aktif transaksi digital di Asia Tenggara mencapai 150 juta atau tiga kali lipat jumlah pada tahun 2015. Dijelaskan juga bahwa ekonomi internet Asia Tenggara akan mencapai US$300 miliar di 2025, di mana Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di wilayah tersebut dengan peningkatan 40% per tahun, bersama-sama dengan Vietnam. Implementasi kebijakan pembatasan akibat pandemi juga mendorong peningkatan aktivitas transaksi elektronik seperti e-commerce, e-payment, dan e-signature.Pemerintah memahami akan perkembangan signifikan ekonomi digital, serta perannya yang penting terhadap pemulihan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya yang akan diimplementasikan adalah pajak digital yang digadang dapat menciptakan level playing field bagi pelaku usaha baik online dan offline maupun luar negeri dan dalam negeri.

Webinar #1

Keseimbangan Perlindungan Data Pribadi dan Inovasi di Era Digital 

Beberapa kasus kebocoran data baru-baru ini di Indonesia terbukti menantang bagi beberapa platform digital untuk menjaga keamanan data pengguna, terutama karena aktivitas dan konsumsi telah bergeser pada mode daring selama social distancing. Bagaimana persepsi konsumen berubah terhadap pentingnya perlindungan data selama COVID-19? Apa persyaratan hukum dan bagaimana penerapannya oleh para pelaku bisnis? Apakah ada kaitan yang kredibel antara membatasi data pribadi untuk dilokalisasi dengan peningkatan jaminan perlindungan data pribadi? Bagaimana aliran data lintas batas tetap kompatibel dengan perlindungan data pribadi?

Webinar #2 (Session in English)

User-Generated Content and Platform Governance in the Digital Society

With the Internet and social media continuing to grow in usage across society and the economy, there have been questions raised about how to deal with controversial content. Businesses are concerned whether policies regulated under the Electronics and Information Law are adequately addressing the responsibility of platforms for user-generated content (UGC) that is considered controversial or illegal. A draft ICT ministerial regulation has circulated to further regulate content moderation but has yet to receive significant and constructive public input. This session promotes a dialogue around platform liability and the roles of other stakeholders in the protection and maintenance of a digital society.

Webinar #3

Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital

Perlindungan konsumen adalah tujuan bersama dan penting bagi pemerintah serta pelaku usaha untuk ekonomi digital yang berkembang. Untuk tujuan ini, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan PP 80/2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan 50/2020 untuk menetapkan beberapa aturan dasar praktik e-commerce. Namun, peraturan mungkin tidak cukup membahas sifat e-commerce yang berkembang pesat dan bagaimana perlindungan konsumen dipertahankan dalam lingkungan digital. Sesi ini akan membahas bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan konsumen untuk memastikan perlindungan konsumen yang memadai dalam ekonomi digital.

Webinar #4

Pengenaan Pajak dalam Ekonomi Digital: Dampaknya terhadap Akses Barang dan Jasa serta KUKM di Indonesia

Ekonomi digital telah menjadi tantangan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga global karena organisasi antar pemerintah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih merumuskan landasan bersama antara negara-negara dan mempromosikan reformasi pajak internasional. Namun, pandemi saat ini hanya meningkatkan tekanan untuk mencapai konsensus di antara masing-masing negara - paling tidak karena permintaan anggaran nasional untuk mendanai upaya pemulihan ekonomi. Sebagai langkah pertama, Indonesia telah memulai memberlakukan PPN untuk perusahaan asing yang menjual produk digital kepada konsumen Indonesia. Kebijakan ini menjadi sangat rumit karena berpotensi mengganggu perdagangan internasional dan pembalasan oleh mitra dagang. Sesi ini membahas tantangan dan peluang dalam menyelaraskan perpajakan ekonomi digital dengan tujuan perdagangan internasional.

Webinar #5 (Session in English)

Security in the Cloud: a Shift of Perspective in Cybersecurity

The proposed Cyber Security and Safety Bill (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) was dropped by policymakers in the last parliamentary term. However, as the digital economy grows in Indonesia, the House of Representatives included the bill again in the new parliamentary term for 2020-2024 Prolegnas and began the drafting process from an early stage. At the moment, there is an ongoing discourse on how cyberattacks in the digital economy can be prevented and prosecuted in Indonesia. Incomplete control over who can access and store sensitive data, facilitate data theft and phishing which leads to the questions related to cybersecurity in cloud computing. 

This webinar explores how the public and private sectors can cooperate to address security concerns in cloud computing while enabling the growth of the digital economy and innovation.

Webinar #6 Breakout 1 (Session in English)

Enabling E-payments in Indonesia through Shared Infrastructure

Digital payments have been driving much of the digital economy growth and financial inclusion in Indonesia. However, the payment ecosystem remains lacking a shared financial infrastructure that will allow interoperability between different payment system providers and drive more adoption and innovation to merchants and consumers. In light of this, Bank Indonesia has developed Indonesia Payment System Blueprint 2025 and a standardization of QR codes for e-payments. More work and collaboration need to be done to achieve the intended vision. The session will discuss the challenges and opportunities to further drive digital payments innovation in Indonesia.

Webinar #6 Breakout 2

E-signature, Masa Depan dari Sebuah Kontrak?

Adopsi tanda tangan elektronik adalah kunci menuju ekonomi digital yang mulus dengan memastikan keabsahan kontrak digital dalam perdagangan elektronik dan fintech. Selain mengesahkan pembayaran elektronik dan transaksi keuangan, tanda tangan elektronik juga digunakan untuk membuat perjanjian kontrak sebagai pengganti kontrak cetak. Webinar ini akan mengeksplorasi kemungkinan dan batasan mengadopsi tanda tangan elektronik untuk memverifikasi identitas dalam transaksi dan penandatanganan kontrak pada platform digital dalam konteks profesional. Webinar ini juga akan membahas alasan di balik rendahnya penetrasi tanda elektronik di pasar Indonesia dan cara-cara untuk meningkatkan efektivitasnya.

ikuti virtual Coffee Break 

Saat menunggu setiap sesi dimulai, kami menyediakan ruang diskusi & ajang networking virtual yang dapat dikunjungi oleh peserta dari berbagai sektor seperti pemerintah, perusahaan teknologi, pelaku usaha online, & masyarakat, selama acara. Di sana Anda dapat mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan dengan peserta lainnya sesuai dengan topik acara.

Kami menggunakan aplikasi Slack. Silakan melakukan pendaftaran agar lebih mudah masuk saat acara berlangsung.

Berikut cara mengikuti Virtual Coffee Break #DigiWeek2020

  • Klik tautan berikut: https://bit.ly/Join-Digiweek

  • Buat akun Slack dengan memasukkan email Anda (pribadi/kantor)

  • Cek email konfirmasi dari Slack di email Anda

  • Klik tautan yang tertera pada email, lalu masukan username beserta password

  • Anda akan tergabung di ruang Virtual Coffee Break #DigiWeek2020

  • Pilih channel-channel yang sudah disediakan & selamat berdiskusi!

Pembicara

Adama Diallo

Head of Partnerships, Next Billion Users, Google & Board Founding Member, Mojaloop Foundation

Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Bernadus Billy

Partner, Makes & Partners

Damar Juniarto

Executive Director,

SafeNET

Drs. Hestu Yoga Saksama, Ak., M.B.T.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jonathan Gerhard Tarigan

Kepala Seksi Pengelolaan Sistem, Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

Marshall Pribadi

CEO,

PrivyID

Ruben Hutabarat

Deputy Director, Center for Indonesian Taxation Analysis

Yam Ki Chan

Head of Government Affairs and Public Policy for Southeast Asia, Google Cloud

Adriyanto Dwi Nugroho

Associate Professor Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Ajisatria Suleiman

Praktisi Regulasi Digital

Bima Laga

Head of Digital Economy,

idEA

Dedy Permadi

Staf Khusus Menteri Kominfo bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ira Aprilianti

Peneliti,

Center for Indonesian Policy Studies

Kosta Peric

Deputy Director of Financial Services for the Poor, Bill & Melinda Gates Foundation

Mariam F. Barata

Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Semuel Abrijani Pangerapan

Director General of Informatics Applications Minister of Communications and Informatics

Yon Arsal

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak

Agnes Susanto

Head of Consumer Protection Department, idEA

Anton Setiawan

Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Badan Siber dan Sandi Negara

Bobby Adhityo Rizaldi

Komisi 1,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Devi Ariyani

Executive Director, Indonesia Services Dialogue Council

Jean-Jacques Sahel

Government Affairs & Public, Policy Google Asia Pacific

Law School Professor,

Korea University Law School

Ojak Simon Manurung

Plt. Direktur Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan

Tony Seno Hartono

IT Practioner

Jadwal
Hari ke-1

Selasa, 21 Juli 2020

14.00 WIB

Pembukaan

Saidah Sakwan Chairwoman Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

14.00 WIB

Keynote Speech #1​ - Staf Khusus Menteri Kominfo bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dedy Permadi (Staf Khusus Menteri Kominfo bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika)

14.30 WIB

Agus Gumiwang Kartasmita (Menteri Perindustrian Republik Indonesia)

15.00 WIB

Webinar #1: Keseimbangan Perlindungan Data Pribadi dan Inovasi di Era Digital

 

  • Mariam F. Barata (Sekertaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi & Informatika) 

  • Bobby Adhityo Rizaldi (Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat)

  • Aji