Gambaran:​

​

• Pembagian tanggung jawab pengawasan mutu pangan kepada pemerintah daerah dapat menyebabkan praktik penjagaan mutu pangan tidak seragam.

• Permasalahan dalam proses sertifikasi makanan dan minuman menyebabkan produk bisnis informal sulit dilacak dan diawasi, sehingga mengurangi efektivitas sistem keamanan pangan.

• Implementasi kebijakan terkait keamanan pangan oleh pemerintah sulit dilakukan karena banyaknya jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bersifat informal dan adanya tantangan-tantangan dari sisi kelembagaan dan peraturan. Oleh karena itu, keamanan pangan juga bergantung kepada inisiatif sektor privat, termasuk pedagang makanan dan pihak ketiga di dalam perdagangan secara elektronik.

• Meskipun inisiatif sektor privat di Indonesia dalam usaha menjaga keamanan pangan masih terbilang baru dan tidak sistematis, inisiatif sektor privat di komunitas ekonomi dan negara-negara lain dapat menjadi contoh bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia.