CIPS mengungkap adanya hubungan antara pertanian yang berkelanjutan, pembatasan perdagangan dan harga pangan dengan pemenuhan nutrisi masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada keluarga pra sejahtera dalam mengakses kebutuhan pangan pokok, CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghambat keterlibatan sektor swasta untuk turut serta mendukung sektor pertanian, memastikan ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani. CIPS merumuskan alternatif kebijakan untuk merombak hambatan perdagangan melalui kebijakan perdagangan pangan yang lebih terbuka demi mencapai kestabilan harga pangan dalam negeri.

Tujuan

Memberikan kesempatan bagi masyarakat pra sejahtera di Indonesia untuk mengakses bahan pangan pokok yang terjangkau dan berkualitas melalui perombakan hambatan perdagangan dan penerapan kebijakan dagang yang lebih terbuka.

Publikasi

Cover - Penanganan gangguan rantai pasok
Kebijakan Perdagangan Pangan Indonesia s
Cover 16A_Dampak Tingginya Harga Pangan

Video

Komik

Komik HakMakMur - Seberapa Penting Ketahanan Pangan di Indonesia?
Apa Menanam di Rumah Mendukung Ketahanan Pangan?
Komik HakMakMur - Apa Dampak dari Harga Pangan yang Tinggi?
Komik Apakah Impor Merugikan Petani.jpg

Podcast

Indeks Bulanan Rumah Tangga “Bu RT”

Indeks Bu RT mengamati seberapa besar perbedaan pengeluaran masyarakat Indonesia untuk membeli bahan pangan pokok dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat di negara tetangga. Indeks ini salah satu bagian dari kampanye Hak MakMur (Hak Makan Murah) yang telah berjalan sejak 2017. Perbandingan ini bertujuan memperlihatkan seberapa besar uang yang dapat dihemat oleh keluarga di Indonesia dalam hal membeli bahan pangan jika harganya semurah di negara tetangga.

Pemantauan harga pangan memiliki makna penting di Indonesia, terutama bagi masyarakat pra-sejahtera. Diperkirakan terdapat sekitar 24,79 juta masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan berdasarkan data pada Maret 2018, sekitar 20,19% dari total populasi, masih dikategorikan sebagai pra-sejahtera karena pendapatan mereka sedikit di atas ambang garis kemiskinan nasional.  Jika dijumlahkan, masyarakat dalam kategori ini hampir sepertiga dari total populasi nasional. Keluarga pra-sejahtera menghabiskan sekitar 50-70% pendapatannya hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan pokok. Oleh karena itu, sedikit saja perubahan pada harga pangan akan memengaruhi pola konsumsi dan kesejahteraan mereka.

Bila harga pangan terlalu tinggi, keluarga pra-sejahtera akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka sehari-hari. Hal ini akan berdampak serius bagi kesehatan mereka, terutama untuk anak-anak; saat ini sekitar 27,67% dari anak-anak Indonesia yang berusia 0-5 tahun menderita gizi buruk kronis. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mereka di usia dini dan memengaruhi kemampuan mereka untuk menyerap ilmu dan pendidikan secara optimal. Jika masalah ini tidak dibenahi, maka dalam jangka panjang mereka akan menjadi bagian dari masyarakat berpendidikan rendah dengan keterampilan kerja yang tidak memadai, sehingga akan menyulitkan upaya pemerintah dalam memotong mata rantai siklus kemiskinan di Indonesia.

Indeks Bu RT ini menunjukkan bahan pangan mana saja yang terlalu mahal serta menggarisbawahi berapa banyak uang yang dapat dihemat oleh masyarakat, termasuk keluarga pra-sejahtera, yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk membeli lebih banyak makanan bagi anggota keluarganya ataupun untuk membiayai keperluan hidup lainnya, seperti dana untuk pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya, Indeks ini bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk senantiasa membuat kebijakan yang menjamin adanya akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca metodologinya di sini.

Infografik

Indeks bu rt september 2020
Indeks bu rt agustus 2020
indeks bu rt july 2020
 
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies