kebijakan internal

KEBIJAKAn Perlindungan Anak

Center  for Indonesian Policy Studies (CIPS) tidak memberikan toleransi terhadap eksploitasi dan pelecehan anak. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, kami memiliki tanggung jawab untuk mencegah semua aktivitas yang dapat menyebabkan eksploitasi dan pelecehan anak. Maka dari itu, kebijakan perlindungan anak ini dibuat sebagai kegiatan atau inisiatif untuk melindungi anak dari segala bahaya dan untuk menunjukkan komitmen kami dalam melindungi anak serta menjelaskan segala hal yang diperlukan terkait dengan perlindungan anak. Kebijakan ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak dan dapat membuktikan bahwa organisasi ini menjalankan tugas dan tanggung jawab atas perlindungan anak secara serius. 

 

Cakupan

Kebijakan ini berlaku untuk:

  • karyawan permanen dan paruh waktu;

  • karyawan sementara atau agen;

  • pemagang;

  • relawan;

  • individu eksternal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan CIPS;

  • kontraktor, subkontraktor  atau penyedia layanan.

 

Kata ‘pelecehan’ dalam kebijakan ini mengacu pada:

  • pelecehan fisik: penggunaan kekerasan fisik terhadap anak yang membahayakan anak tersebut. Perilaku pelecehan fisik termasuk mendorong, memukul, menampar, mengguncang, melempar, meninju, menendang, menggigit, membakar, mencekik, dan meracuni;

  • penelantaran: kegagalan orang tua atau pengasuh untuk menciptakan kondisi yang secara budaya diterima sebagai kondisi yang penting bagi perkembangan dan kesejahteraan fisik dan emosional anak;

  • pelecehan emosional: mengacu pada perilaku verbal atau simbolis yang tidak tepat bagi anak, atau pola kegagalan orang tua atau pengasuh dari waktu ke waktu dalam memberikan pengasuhan non-fisik dan ketersediaan emosional yang memadai bagi anak. Perilaku-perilaku tersebut kemungkinan besar akan merusak harga diri atau kompetensi sosial anak;

  • pelecehan seksual: pemanfaatan seorang anak untuk tujuan kepuasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, anak yang jauh lebih tua, atau remaja;

  • perlakuan buruk: upaya mendisiplinkan atau mengoreksi anak dengan cara yang sangat tidak pantas dan tidak masuk akal; membuat tuntutan yang sangat berlebihan dan/atau merendahkan seorang anak; penggunaan kekerasan terhadap seorang anak; dan/atau pola komentar atau perilaku yang tidak sopan, tidak masuk akal, dan sangat tidak pantas yang ditujukan kepada seorang anak.

 

Tindakan eksploitasi anak termasuk:

  • memaksa orang lain untuk melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang anak;

  • memiliki, mengendalikan, memproduksi, atau menyebarkan materi eksploitasi anak;

  • menurut Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 Pasal 68 tentang ketenagakerjaan, pengusaha tidak diizinkan untuk mempekerjakan anak berusia di bawah 18 tahun. Namun dengan syarat dan ketentuan tertentu, ada pengecualian untuk mempekerjakan anak berusia antara 13-15 tahun. 

Ke

bijakan anti pelecehan seksual

KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN SEKSUAL

CIPS berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi semua karyawannya, bebas dari diskriminasi atas dasar apapun dan dari pelecehan di lingkungan kerja, termasuk pelecehan seksual. CIPS menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan seksual di lingkungan kerja dalam bentuk apapun, memperlakukan semua insiden dengan serius dan akan menginvestigasi semua tuduhan pelecehan seksual dengan cepat. Siapa pun yang terbukti telah melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain akan diberi sanksi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

Semua keluhan pelecehan seksual akan ditanggapi dengan serius dan diperlakukan sebagai dengan hormat dan rahasia.

Apa Saja yang Dianggap sebagai Pelecehan Seksual?

Pelecehan seksual adalah semua perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk terlibat dalam tindakan seksual, gerakan verbal atau fisik yang bersifat seksual, atau perilaku yang bersifat seksual, yang membuat orang lain merasa dipermalukan dan/atau terintimidasi, dan perilaku tersebut mengganggu pekerjaan, dan menciptakan suasana kerja yang mengintimidasi, tidak bersahabat atau tidak penuh hormat.

Pelecehan seksual adalah:

  1. perilaku seksual yang tidak pantas;

  2. permintaan bantuan seksual;

  3. pernyataan atau gerakan verbal atau fisik yang menggambarkan tindakan seksual, dan;

  4. tindakan seksual yang tidak diinginkan

ketika:

  1. korban telah menyatakan bahwa perilaku tersebut tidak diinginkan;

  2. korban merasa terhina, terintimidasi, dan/atau tertekan oleh perilaku tersebut;

  3. pelaku pelecehan sebenarnya bisa mengantisipasi dan mengerti bahwa korban akan merasa terintimidasi, dipermalukan, terhina, dan/atau tertekan oleh perilaku tersebut.

Perilaku yang dianggap sebagai pelecehan seksual adalah:

  1. Fisik — Kontak fisik apapun yang tidak diinginkan, mulai dari sentuhan yang tidak pantas sampai serangan seksual dan pemerkosaan;

  2. Verbal — Komentar dan pertanyaan yang tidak diinginkan dan mengintimidasi mengenai penampilan, gaya hidup, orientasi seksual, serta candaan atau penghinaan yang berbau seksual, baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat alat telekomunikasi;

  3. Non-verbal — menatap, bersiul, gerakan yang menjurus ke arah seksual, menampilkan materi seksual eksplisit yang tidak diinginkan seperti gambar, majalah, video, atau obyek.

Perilaku pelecehan seksual di lingkungan kerja sudah diatur oleh Pemerintah Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia Pasal 294 (2), Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 (1), dan panduan untuk pencegahan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja yang diterbitkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Kepada Siapa Ini Berlaku?

Siapa saja bisa menjadi korban pelecehan seksual, terlepas dari jenis kelamin mereka dan jenis kelamin pelaku pelecehan. CIPS mengakui bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di antara orang berjenis kelamin sama. CIPS juga mengakui bahwa pelecehan seksual adalah sebuah manifestasi kekuasaan dan mungkin terjadi di antara tingkatan hierarki yang berbeda dalam CIPS. Kebijakan ini berlaku untuk semua anggota CIPS, termasuk:

  • staf penuh waktu dan paruh waktu;

  • rekan senior, rekan tamu, peneliti rekanan;

  • trainee dan karyawan sementara;

  • peserta magang;

  • sukarelawan;

  • individu eksternal yang terlibat dalam kegiatan CIPS;

  • kontraktor, sub-kontraktor atau penyedia layanan.

CIPS melarang semua bentuk pelecehan seksual, baik yang bertempat di dalam maupun di luar kantor CIPS, termasuk acara sosial, perjalanan bisnis, sesi pelatihan, konferensi atau kegiatan di luar lainnya yang diadakan oleh CIPS.

Kebijakan pencegahan penipuan dan korupsi

Definisi Korupsi

 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 372, Pasal 378, Pasal 209, Pasal 368, dan undang-undang lainnya tentang korupsi, CIPS mendefinisikan tindak korupsi termasuk siapapun yang:

 

  • Melakukan tindakan secara ilegal untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau pihak lain sehingga merugikan keuangan dan aset CIPS, serta para donor dan pemberi dana;

  • Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau pihak lain secara ilegal, dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang diberikan kepadanya terkait dengan tempat bertugas atau jabatannya, sehingga merugikan keuangan dan aset CIPS, serta para donor dan pemberi dana;

  • Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan untuk membujuk penerima tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang bertentangan dengan wewenang atau kewajiban penerima, yang dikenal sebagai penyuapan;

  • Secara sengaja dan melawan hukum mengambil harta yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang dimilikinya selain dari tindak pidana, yang dikenal sebagai penggelapan;

  • Dengan tujuan menguntungkan dirinya atau orang lain secara ilegal, baik dengan menggunakan nama atau kapasitas palsu, atau dengan tindak licik, atau dengan sebuah jaringan fiktif, membujuk seseorang untuk menyerahkan properti apa pun atau untuk menegosiasikan pinjaman atau untuk membatalkan hutang, yang dikenal sebagai penipuan;

  • Dengan tujuan untuk memperkaya dirinya dan orang lain secara ilegal, memaksa atau mengancam seseorang baik untuk memberikan barang yang dimiliki orang tersebut atau pihak ketiga, yang dikenal sebagai pemerasan;

  • Menerima tawaran, pembayaran, dan/atau hadiah apapun yang mendorong dirinya untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu terkait dengan posisi atau kewajibannya, yang dikenal sebagai gratifikasi.

 

 

Pernyataan Sikap terhadap Penipuan dan Korupsi

 

CIPS mengharuskan semua staf agar selalu bersikap dengan jujur dan berintegritas dan agar melindungi sumber daya lembaga yang menjadi tanggung jawab mereka. CIPS berkomitmen untuk melindungi seluruh pendapatan, pengeluaran, dan aset dari setiap upaya untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lain secara ilegal.

 

Pelaku Penipuan dan Korupsi

 

Setiap tindak penipuan atau korupsi yang dilakukan terhadap CIPS akan menjadi perhatian utama kami. Oleh karena itu, kasus apa pun akan diinvestigasi secara menyeluruh dan sanksi akan diberikan kepada siapa saja yang terbukti bersalah atas tindakan korupsi. Hal ini termasuk rujukan ke Polisi dan pihak berwenang lainnya.

CIPS berusaha agar semua staf, magang, relawan, kontraktor, pemasok, dan donor menyadari pernyataan sikap CIPS terhadap penipuan dan korupsi dengan cara:

 

  • menginformasikan dokumen terkait kepada setiap anggota baru;

  • menempatkan dokumen tersebut dalam situs CIPS;

  • mengacu pada atribut utama dari strategi publikasi CIPS, termasuk laporan tahunan;

  • memberikan ringkasan pada sesi-sesi pelatihan; 

  • secara rutin mengadakan aktivitas mengenai kesadaran akan Penipuan dan Korupsi.

 

 

Kode Etik

Semua anggota CIPS adalah subyek dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan Kode Etik CIPS. Kode Etik tersebut dapat membantu mencegah tindakan penipuan dan korupsi di dalam organisasi CIPS. Maka dari itu, pernyataan berikut termasuk dalam Kode Etik CIPS:

 

“Semua anggota CIPS diharapkan dapat menjalankan tugas dengan efisien, keadilan, ketidakberpihakan, berintegritas, jujur, dan berbelas kasih. Tujuan dari kode ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi semua staf mengenai sikap yang diharapkan dalam menjalankan tugas dan memberi panduan untuk menyelesaikan permasalahan etika. Maka dari itu, kami berharap semua anggota bisa melakukan aktivitas di CIPS dengan integritas, kejujuran, ketepatan, dan keadilan secara maksimal. Kami harus memeriksa tindakan-tindakan kami berdasarkan standar ini dan jika ada yang menimbulkan kekhawatiran, kami harus menyampaikannya dengan cara yang tepat dan menyelesaikan permasalahannya sebelum bertindak.”

Perlindungan data pribadi

 

Data Pribadi

Ikhtisar

CIPS menjaga privasi karyawan dengan serius dan melakukan segala upaya untuk melindungi informasi pribadi karyawan dari penyalahgunaan, gangguan, dan kehilangan; dan dari akses, modifikasi, atau pengungkapan yang tidak sah. Data pribadi diklasifikasikan sebagai data rahasia, yang mana harus dihormati oleh semua anggota karyawan CIPS. Semua data pribadi mengenai karyawan CIPS yang dikumpulkan oleh CIPS, seperti rincian kontak pribadi (KTP, foto, rincian gaji, dll.) hanya boleh digunakan untuk tujuan penulisan kontrak dan pekerjaan.

Karyawan CIPS harus menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip dasar berikut ini saat memproses data pribadi: Pemrosesan yang adil, spesifikasi tujuan, keakuratan, rasa hormat, kerahasiaan, dan keamanan. 

 

Cakupan

Kebijakan ini berlaku untuk semua data pribadi yang disimpan oleh CIPS mengenai orang-orang yang menjadi perhatian CIPS. Data yang dilindungi di bawah kebijakan ini termasuk:

  • Data biografi (biodata) seperti nama, jenis kelamin, status perkawinan, tanggal dan tempat lahir, negara asal, negara suaka, pekerjaan, agama, dan ras;

  • KTP yang dipindai;

  • NPWP yang dipindai;

  • Foto;

  • Sidik jari;

  • Rincian gaji;

  • Tinjauan kinerja;

  • Rincian rekening bank;

  • Alamat pribadi.

 

Kebijakan ini berlaku untuk pemrosesan yang berlangsung di dalam kantor CIPS atau pun dalam proses pembagian data pribadi kepada pihak lain. Kebijakan ini terus berlaku bahkan setelah pribadi yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi sebagai anggota karyawan CIPS. Rincian riwayat pekerjaan akan disimpan hanya untuk hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan tidak akan dibagikan kepada siapa pun atau institusi mana pun. 

 

Penggunaan dan Pengungkapan Informasi Pribadi

Data pribadi akan digunakan dan diungkapkan hanya untuk tujuan pengumpulannya. Permintaan atas informasi apa pun mengenai data pribadi harus disetujui oleh subjek data tersebut. Informasi yang dikumpulkan oleh semua anggota CIPS akan digunakan dan diungkap kepada organisasi atau pihak lain dalam kondisi berikut:

  • Anda telah menyetujui penggunaan atau pengungkapan data untuk tujuan sekunder;

  • ada permintaan dari lembaga penegak hukum atau pengadilan. Pembagian data tersebut mungkin diadakan karena subjek data terlibat dalam proses investigasi atas suatu dugaan kejahatan, atau karena subjek data berhubungan dengan korban atau saksi tindak kejahatan.

Penggalangan DanA

Tujuan

Mengingat keberadaan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang bergantung pada dukungan finansial dari komunitas lokal dan internasional, maka kepercayaan publik sangat penting untuk keberlangsungan misi CIPS. Kunci untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan publik adalah dengan adanya transparansi dan akuntabilitas atas cara kerja operasional CIPS, serta pengelolaan donasi yang diterima.

Seiring dengan berkembang dan bertumbuhnya kegiatan penggalangan dana CIPS, maka penting agar aliran pendapatan yang CIPS terima untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait kriteria yang menentukan jenis donasi yang sebaiknya diterima atau ditolak oleh CIPS. Adanya kebijakan penggalangan dana memungkinkan CIPS untuk memastikan nilai, pandangan, dan alasan-alasan khusus (faktor praktis, hukum, dan etika) yang dimiliki CIPS untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan keputusan terkait donasi. Kebijakan ini telah dikembangkan untuk menjabarkan prinsip acuan yang memengaruhi dan menentukan keputusan CIPS terkait kegiatan penggalangan dana. Segenap tim CIPS dan Direktur Eksekutif harus selalu dapat menjelaskan keputusan yang mereka ambil kepada Anggota Dewan Direksi dan pendonor, serta menggunakan Kebijakan Penggalangan Dana ini sebagai panduan ke depannya.

Apa yang Merupakan Sebuah Donasi?

Sebuah donasi adalah tindakan di mana pemilik atau pengelola dana ataupun benda berwujud lainnya mengalihkan hak kepemilikan, dari diri sendiri atau atas nama organisasi/institusi pemberi donasi yang mereka wakili secara sah, untuk keperluan riset, acara, komunikasi, kampanye advokasi, operasional umum, cadangan keuangan strategis maupun dana perwalian untuk keberlanjutan perkembangan CIPS. Donasi meliputi antara lain donasi individu, donasi online, donasi bulanan atau rutin, donasi terencana, hibah perusahaan, penggenapan donasi (matching gifts), donasi nonmoneter, dana lancar tidak terikat, dan dana lancar terikat yang disumbangkan oleh yayasan swasta, yayasan sebuah perusahaan, dan lembaga yang didanai pemerintah. Donasi tidak bisa dianggap terpenuhi sebelum diterima. Penerimaan tersebut diperlukan sebagai syarat pemenuhan donasi.

 

Pedoman Kelayakan

Kebijakan ini memahami pentingnya etika kerja dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana guna menjaga status organisasi CIPS sebagai institusi nirlaba yang terdaftar resmi, sekaligus memastikan CIPS terbuka untuk diawasi oleh semua pemangku kepentingan terkait dan oleh masyarakat.

Pertimbangan kelayakan termasuk:

1. CIPS dapat menerima dana dari perusahaan, dari program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) atau yayasan, selama CIPS tidak mempromosikan produk atau layanan apapun dari pendonor maupun sponsor.

2. CIPS menerima donasi dalam bentuk uang tunai maupun nonmoneter dari organisasi dan individu yang membantu misi CIPS dalam mengadvokasi kebijakan publik yang memberdayakan masyarakat Indonesia, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar mencapai kehidupan yang bebas, sejahtera, dan damai.

3. CIPS tidak menerima donasi dalam bentuk uang tunai atau nonmoneter dari perusahaan tembakau. Penolakan pendanaan dari sektor usaha lainnya ditentukan oleh keputusan Anggota Dewan Direksi dan revisi formal kebijakan ini. Pendanaan yang berasal dari unit usaha perusahaan di industri tembakau hanya dimungkinkan, apabila menurut Direktur Eksekutif CIPS:

  • Bisnis utama donor tidak terkait dengan produksi, manufaktur, distribusi, promosi atau pemasaran tembakau atau produk tembakau, dan

  • Penerimaan dana tidak dapat diartikan sebagai upaya mendukung industri tembakau.

4. Pendanaan dari yayasan yang didirikan dan utamanya didanai oleh industri tembakau tidak akan diterima kecuali dalam kasus yang dikecualikan dan disetujui oleh Anggota Dewan Direksi.

5. CIPS tidak akan menggunakan cara dan upaya yang tidak etis atau melanggar hukum dalam penggalangan dana atau saat menjual produk dan layanan.

6. Donasi tidak akan diterima jika dianggap (sejauh pengetahuan CIPS) bersumber dari kegiatan yang tidak etis atau melanggar hukum.

7. CIPS tidak akan terlibat dalam kegiatan apapun yang melibatkan praktik diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan gender, afiliasi keagamaan atau politik, kewarganegaraan, usia, ras atau etnis, catatan pelanggaran, disabilitas, pendapatan atau status keluarga.

8. Tidak ada pertimbangan khusus atau hak istimewa yang diberikan kepada donor untuk, baik langsung maupun tidak langsung, mengontrol dan memengaruhi misi serta tujuan CIPS.

9. Donasi tunai yang akan diterima adalah hingga maksimal Rp5 juta. Donasi melebihi jumlah tersebut akan diterima dalam bentuk cek, pembayaran elektronik, transfer bank online atau langsung, atau dalam bentuk nonmoneter.

10. Semua kegiatan CIPS akan selaras dengan Kebijakan Perlindungan Anak, Kebijakan Pelecehan Seksual, Kebijakan Pencegahan Penipuan dan Korupsi, serta Kebijakan Perlindungan Data.

11. CIPS tidak akan melakukan alih daya penggalangan dana kepada pihak eksternal jika biaya yang harus dikeluarkan untuk itu mengambil porsi cukup signifikan dari hasil penggalangan dana yang diupayakan.

 

 

Panduan Kebijakan Penggalangan Dana

 

1. Penerimaan Donasi: CIPS menerima dukungan finansial dan bekerjasama dengan individu, perusahaan, organisasi pemberi hibah, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Jika selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis CIPS. 

  • Jika mematuhi peraturan fiskal dan sumbangan pemerintah Indonesia.

  • Jika tujuan donasi sesuai dengan kepentingan organisasi dan penerima manfaat kami.

  • Jika CIPS yakin tidak harus berkompromi dengan independensi dan integritas CIPS ketika menerima bantuan.

  • Jika CIPS yakin bahwa setiap publisitas yang dihasilkan dari penerimaan dukungan tersebut akan bermanfaat bagi organisasi. 

 

2. Penolakan Donasi: CIPS harus menolak pemberian donasi apabila:

  • Donasi berasal dari kegiatan ilegal, seperti (tidak terbatas pada) penggelapan pajak, penipuan atau pencucian uang, dan yang berlawanan dengan yang diharuskan secara spesifik oleh undang-undang yang berlaku.

  • Sumber atau asal donasi yang tidak jelas, dan/atau dapat merusak reputasi CIPS sebagai lembaga pemikir independen dan nonpartisan jika menerima hadiah tersebut, terlepas dari nilainya.

  • Donasi berasal dari individu atau organisasi yang secara langsung berkonflik dengan visi CIPS untuk Indonesia yang bebas dan sejahtera.

  • Diyakini biaya yang dikeluarkan CIPS untuk menerima donasi/kesempatan lebih besar dari nilai yang didapatkan dari donasi/kesempatan tersebut.

  • Donasi diberikan dengan tujuan memengaruhi CIPS, baik melalui pertukaran secara eksplisit maupun implisit, demi memenuhi kepentingan atau mendapatkan keuntungan tertentu.

  • Donasi yang, baik dalam skala maupun sifatnya, akan memengaruhi CIPS untuk mengabaikan misi dan tujuannya.

  • Dianggap bahwa suatu peluang, menurut pendapat CIPS, bisa membuat CIPS kehilangan reputasi atau terlibat dalam kontroversi dan publisitas yang merugikan reputasi CIPS.

  • Tidak mematuhi undang-undang yang berlaku.

 

Protokol Penggalangan Dana Khusus

1. Untuk seluruh donasi berupa hibah perusahaan, CIPS akan membuat perjanjian tertulis dengan setiap mitra perusahaan terkait. Perjanjian tersebut akan mengatur dasar kemitraan dan kewajiban para pihak dengan jelas.

2. Donasi dianggap berisiko jika didapatkan dari sumber yang tidak terduga, misalnya ketika ada donatur yang datang tanpa adanya pendekatan terlebih dahulu dari pihak CIPS. Kondisi ini mungkin terjadi seiring dengan penjangkauan audiens baru dalam kegiatan penggalangan dana CIPS serta dengan kegiatan kami yang dikenal semakin luas.

  • Keputusan untuk menerima donasi anonim, di mana CIPS hanya berurusan dengan perantara yang tidak memberi identitas donor, bahkan kepada Anggota Dewan Direksi CIPS, akan dibuat berdasarkan ketentuan berikut:

    • Perantara adalah pihak ketiga yang tepercaya/kredibel dan dapat menjamin integritas dan keaslian sumber dana.

    • Dalam kasus seperti ini, jumlah donasi tidak akan lebih dari USD 10,000 dalam setahun.

  • Donasi dari seorang donor yang secara khusus meminta agar namanya dirahasiakan, kecuali kepada Anggota Dewan Direksi, harus ditangani sebaik mungkin dan dengan perlakuan yang sama seperti donasi lainnya.

3. Apabila CIPS diberikan tawaran pemberian nama atas sebuah gedung, beasiswa, maupun aspek lain dalam kegiatannya sebagai pengakuan atas nama donor tertentu, maka durasi dari pemberian nama tersebut harus disepakati antara donor dan CIPS. Selain itu, CIPS berhak untuk menarik diri dari pemberian nama tersebut di masa depan, apabila sumber pendanaan terungkap mencurigakan atau termasuk dalam kegiatan yang diidentifikasi dalam aturan terkait penolakan donasi seperti yang tertera sebelumnya.

 

4. Direktur Eksekutif akan memastikan Anggota Dewan Direksi mengetahui setiap donasi yang berpotensi mencurigakan dan segala masalah yang berpotensi menimbulkan perdebatan. Anggota Dewan Direksi akan meninjau kasus tersebut dan mengeluarkan resolusi dewan.

5. Apabila CIPS diminta untuk mengembalikan donasi akibat kesalahan atau karena adanya kesepakatan tentang pengembalian dana tidak terpakai, maka CIPS harus memastikan bahwa pengembalian tersebut sesuai dengan regulasi dan praktik yang relevan di Indonesia, dan transaksi tersebut harus disahkan secara tertulis oleh Direktur Eksekutif dan Anggota Dewan Direksi.

Kebijakan Kerahasiaan Donor 

Setiap informasi yang diberikan oleh donor kepada CIPS akan digunakan semata-mata untuk memenuhi donasi mereka dan tidak untuk dibagikan dengan alasan apapun kecuali mendapatkan izin dari donor.

  • Semua permintaan untuk tetap anonim akan dihormati. Apabila kebijakan CIPS lainnya mengharuskan pengungkapan nama donor, maka donor akan diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan mengenai hal ini perlu dibuat secara tertulis sebelum donasi diberikan.

  • CIPS tidak menjual maupun membagikan daftar donor.

  • Donor yang membagikan alamat surat-menyurat, alamat surat elektronik, maupun nomor telepon, dapat dihubungi CIPS selama kurun waktu dan keperluan yang disepakati.

  • Semua donor mendapat pilihan untuk dimasukkan dalam milis yang berarti memberikan izin bagi CIPS untuk menghubungi mereka. Donor dapat meminta untuk dikeluarkan secara permanen dari daftar milis dengan cara menghubungi CIPS melalui surat elektronik, telepon, maupun surat. CIPS menghormati semua permintaan penghapusan nama dari milis.

  • Hanya Direktur Eksekutif, Anggota Dewan Direksi, dan Kepala Departemen CIPS serta staf yang bertanggung jawab atas penggalangan dana dan komunikasi dengan donor yang akan memiliki akses informasi terkait donor.