• CIPS Indonesia

Digital Week 2020: Potensi & Tantangan Pajak Digital Sebagai Opsi Penerimaan Negara di Masa Pandemi

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian. Salah satunya adalah menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 hanya mencapai 2,97%. Capaian ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 4,5%. 



Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, salah satu bentuk respon dan antisipasi pemerintah terhadap dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional adalah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur beberapa kebijakan revisi dan/atau baru untuk menstabilkan keuangan negara. Perppu tersebut mengamanatkan tiga pengenaan pajak yang dapat dilakukan di masa pandemi, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi PMSE, Pajak Penghasilan (PPh) Badan melalui re-definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Pajak Transaksi Elektronik (PTE) atau pajak tambahan apabila PPh Badan tidak dapat dikenakan karena adanya perjanjian pajak antar negara. PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penambahan nilai suatu barang yang melalui proses distribusi dan produksi.



Terkait pengenaan pajak digital dan pajak penghasilan, Indonesia masih terlibat dalam negosiasi internasional untuk menghadapi tantangan mengenai pengenaan pajak tersebut. Rencana pengenaan pajak digital ini mendapatkan respons dari Amerika Serikat. Respons ini muncul karena banyak perusahaan besar yang bergerak di sektor ekonomi digital dan teknologi asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, contohnya Amazon, Netflix, dan Google. Kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut untuk mematuhi peraturan mengenai pajak digital dikhawatirkan akan dapat menghambat kegiatan bisnis mereka. 



Padahal, pengenaan pajak digital akan memberikan rasa keadilan karena perusahaan asing akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perusahaan dalam negeri yang memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini sekaligus untuk menciptakan level playing field dan kompetisi yang sehat.



Namun demikian, lanjut Dina, pengenaan pajak digital tidak hanya menjadi masalah di Indonesia tapi juga global. Sampai saat ini, OECD masih merumuskan landasan bersama antar negara-negara. Tindakan sepihak seperti Pajak Layanan Digital di Prancis atau rencana Indonesia untuk memperkenalkan Pajak Transaksi Elektronik sangat kompleks karena potensi gangguannya terhadap perdagangan internasional dan tensi dari mitra dagang. Diperlukan analisis yang mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan negatif yang muncul dari dampak pengenaan pajak terhadap hubungan bisnis Indonesia dengan negara lain, di samping persiapan teknis pengambilan pajak perusahaan-perusahaan tersebut. 



PPN atas transaksi PMSE diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2020 dan turunannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 yang menetapkan besaran 10% untuk dikumpulkan dan disetorkan oleh perusahaan dengan sistem elektronik dengan kriteria tertentu mulai bulan Agustus nanti. Kriteria tersebut yaitu berdasarkan nilai transaksi dengan minimal Rp600 juta dan jumlah traffic atau akses di Indonesia sebesar minimal 12.000 per tahun. Hal ini mengundang debat terutama dari perusahaan sistem online luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Apalagi, di masa penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat ini. Pergeseran pola aktivitas masyarakat telah berubah dari konvensional menjadi digital, contohnya dari menonton di bioskop menjadi melalui platform luar negeri penyedia konten film digital, seperti Netflix. Statista memproyeksikan pengguna Netflix di Indonesia mencapai 906.800 pengguna sedangkan pendapatan Netflix berada pada rentang Rp44,43 miliar - Rp153,25 miliar per bulan. Sehingga dapat diestimasi potensi PPN berkisar antara Rp4,44 miliar - Rp 15,32 miliar per bulan.



Menurut Dina, salah satu peran pajak adalah sebagai sumber tambahan penerimaan negara, di mana penerimaan negara ini juga cukup penting untuk mengembalikan kinerja perekonomian Indonesia setelah Covid-19. Contohnya, untuk anggaran lima skema perlindungan dan pemulihan UMKM yang dicanangkan pemerintah April lalu. Hanya dari Netflix saja, Indonesia akan mendapatkan setidaknya Rp53,28 miliar per tahun, yang dapat dialokasikan pada sektor prioritas. 



“Namun, akan lebih baik jika pemerintah melihat best practice pengambilan pajak di negara lain, misalnya Australia, Perancis, dan Italia. Pada negara-negara tersebut, iklim bisnis tidak terganggu dan investasi tetap masuk. Apalagi, Indonesia ini mempunyai pasar yang sangat besar dengan jumlah 160 juta pengguna internet, tentu saja investasi platform digital akan tetap ingin menyasar pasar kita. Namun, mungkin 10% merupakan angka cukup tinggi dibandingkan Inggris dengan tingkat pajak 2% dan Perancis dengan tingkat pajak 3%,” tambah Dina.


Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, melalui pidato singkat yang disampaikan dalam Digital Week 2020 pada Kamis (23/07/2020). Konferensi virtual selama empat hari tersebut merupakan wadah dialog antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi digital yang seimbang, yaitu mendorong inovasi industri daring dan secara bersamaan melindungi kepentingan masyarakat dan negara melalui pengenaan pajak digital. 



“Pajak terhadap barang kena pajak luar negeri merupakan upaya untuk memperluas ruang fiskal di masa pandemi dan juga menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha digital dalam dan luar negeri. Unilateral measures seperti pajak digital ini sudah diterapkan negara-negara lain seperti Australia, India, dan Meksiko” jelas Yon Arsal.



Selain Yon Arsal, turut hadir juga perwakilan dari Kementerian Keuangan, Asosiasi E-commerce Indonesia, akademisi di bidang hukum pajak, serta praktisi lembaga analisis pajak sebagai panelis pada sesi diskusi webinar. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa Pemerintah telah mempermudah teknis platform online yang harus mengoleksi PPN tidak perlu memiliki kantor fisik di Indonesia dan dapat menunjuk kantor perwakilan. Sependapat dengan panelis sebelumnya, Dwi Adrianto dari Universitas Gadjah Mada  dan Ruben Hutabarat, Wakil Direktur Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) menjelaskan bahwa pajak digital merupakan upaya menciptakan iklim perpajakan yang adil bagi bisnis lokal dan internasional. 



Namun, Dwi lebih lanjut mengatakan bahwa Pemerintah harus siap dengan tantangan yang akan muncul seperti konsekuensi jika perusahaan online tidak melaporkan, siapa yang akan diperiksa jika kantor perusahaan tersebut tidak berdomisili di Indonesia, serta bagaimana penyelesaian sengketanya. Direktur Ekonomi Digital idEA, Bima Laga, juga menambahkan bahwa masih ada grey area dalam upaya pemajakan objek dan/atau perusahaan digital, yaitu posisi marketplace yang tidak memiliki produk konkret dan sistem pajak terhadap model bisnis jual beli voucher untuk digunakan pada platform digital luar negeri.

647 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies