• CIPS Indonesia

[Laporan Acara] Menjamin Perlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi

Updated: Apr 24



Pada Senin, 20 April 2020, bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional, Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) mengadakan #CIPSEvent dalam bentuk webinar untuk yang ketiga kalinya. Tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah “Menjamin Perlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi”. Acara ini diisi oleh pembicara dari berbagai instansi yaitu Arief Safari, Koordinator Komunikasi dan Edukasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Muhammad Faiz Aziz, Direktur Kerjasama & Kolaborasi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Danny Ardianto,Public Policy and Government Relation Manager, Google Indonesia, dan Ira Aprilianti, Peneliti CIPS.


Webinar yang disiarkan melalui aplikasi Zoom dan live streaming di akun Youtube ini membicarakan tentang pentingnya perlindungan data pribadi bagi para pengguna teknologi digital, terutama pada masa pandemi yang menyebabkan banyak kegiatan harus dilaksanakan secara daring dari rumah.


Diskusi dibuka oleh pemaparan dari Ira tentang pentingnya perlindungan data pribadi bagi para konsumen. Dia memaparkan tentang perubahan perilaku konsumen yang berpindah dari pusat perbelanjaan beralih ke media daring untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Total penyaluran pinjaman daring pun meningkat pada beberapa bulan ke belakang. Namun, terdapat hal negatif dari perubahan sikap konsumen ini, yaitu meningkatnya angka kriminalitas siber. Menanggapi hal tersebut, CIPS memberikan rekomendasi dalam beberapa poin. Pertama, mempercepat proses pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP), sembari memastikan bahwa standar substansi UU tersebut tetap tinggi. Kedua, melibatkan peran swasta sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Ketiga, meningkatkan literasi konsumen untuk memudahkan sampainya informasi penting dari pemerintah.


Dari sisi hukum, Faiz dari PSHK membedah lebih dalam tentang regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa saat ini banyak undang-undang yang mengatur tentang data pribadi, namun masih tersebar dalam peraturan yang terpisah. Terdapat pula perbedaan paradigma tentang data pribadi menurut berbagai sudut pandang. Beliau merekomendasi bahwa RUU PDP ebaiknya menggunakan kombinasi paradigma tentang data pribadi dan juga bersifat lintas sektor untuk memaksimalkan fungsi dari regulasi tersebut.


Dari pihak swasta yang diwakili oleh Google Indonesia, Danny menjelaskan secara besar bagaimana perusahaan seperti mereka dan penyedia layanan lainya melakukan proteksi terhadap data pribadi para pengguna. Perusahaan asal Amerika Serikat ini sendiri sudah sejak lama mengutamakan perlindungan data para penggunanya lewat fitur-fiturnya. Terdapat tiga hal yang dianggap penting oleh Danny dalam merumuskan regulasi tentang perlindungan data pribadi, yaitu Scope, Transparency, dan Harms. Dia menekankan bahwa, walau dalam kondisi krisis karena wabah ini, privacy harus tetap dihormati oleh berbagai pihak.


Pembicara terakhir adalah dari pemerintah yang diwakili oleh BPKN. Arief menuturkan bahwa peningkatan minat dan penggunaan ekonomi digital membawa banyak tantangan bagi pemerintah, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proses ini membuat perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi harus bersifat lintas sektoral, agar mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa konsumen harus berhati-hati pada saat mengakses sesuatu di dunia digital. BPKN menerima setiap laporan mengenai masalah tentang perlindungan data pribadi, termasuk yang berkaitan dengan dunia digital.


Unduh materi pembicara di sini.





kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies