• CIPS Indonesia

Memajukan Keterampilan Literasi Digital Siswa melalui Pemutakhiran Kurikulum Sekolah

Diperbarui: Apr 29

Oleh Nadia Fairuza & Felippa Amanta


Unduh versi PDF di sini.



Pesan Utama

  • Pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 22% di antara tahun 2015 -2019. Per 2019, 43,5% dari 270 juta orang di Indonesia memiliki akses internet. Dari sekitar 117,5 juta orang yang memiliki akses internet tersebut, 25,5% adalah anak-anak dan remaja. Selain itu, intensitas kegiatan digital juga semakin meningkat, terutama selama masa pandemi Covid-19.

  • Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi digital sejak usia dini guna meminimalkan risiko daring yang membahayakan, menyiapkan anak-anak untuk menjadi pemilih dan konsumen masa depan dengan keterampilan dan pengertian yang mereka butuhkan untuk mengemban perannya tersebut, serta untuk memaksimalkan penggunaan internet yang bermanfaat.

  • Pada umumnya, orang Indonesia memiliki literasi digital yang rendah. Masalah ini kemudian kian memburuk ketika mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikeluarkan dari kurikulum sekolah nasional pada tahun 2013.

  • Beberapa inisiatif pemerintah, termasuk Gerakan Literasi Nasional (GLN), program Siberkreasi, dan kembali dimasukkannya TIK ke dalam kurikulum sekolah, masih belum diimplementasikan secara efektif dan dengan fokus spesifik untuk meningkatkan keterampilan literasi digital.

  • Untuk memperkuat literasi digital peserta didik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama perlu meningkatkan kurikulum mata pelajaran TIK. Hal tersebut membutuhkan partisipasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pihak non-pemerintah dengan keahlian khusus dalam solusi digital. Penerapannya harus menggunakan sebuah pendekatan baru yang fokus dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis di ruang kelas, meningkatkan kapasitas guru baik dalam hal TIK maupun berpikir kritis, serta memperkenalkan keterampilan literasi digital dasar untuk orangtua.

  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperluas akses teknologi dan internet, terutama untuk siswa yang tinggal di daerah pedesaan. Hal ini juga membutuhkan kerja sama dengan pihak swasta.


Digitalisasi dan Literasi Digital di Indonesia


Jumlah pengguna internet di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Antara tahun 2015 dan 2019, pengguna internet di meningkat sebesar 22%. Pada tahun 2019, 43,5% dari 270 juta orang di Indonesia memiliki akses ke internet (Badan Pusat Statistik, 2020a). Peningkatan terbesar terjadi di daerah perkotaan, di mana jumlah pengguna meningkat sebanyak 53%, namun daerah pedesaan juga mengalami peningkatan yang stabil, yaitu sebesar 31%.


Kalangan muda juga telah menikmati akses internet yang meningkat ini. Dalam empat tahun terakhir, persentase siswa berusia 5–24 tahun di Indonesia yang memiliki akses internet meningkat tajam dari 33,98% menjadi 59,3% (Badan Pusat Statistik, 2020b) (Figur 1). Lebih dari seperempat pengguna internet (25,5%) adalah anak-anak dan remaja.


Figur 1.

Persentase siswa usia 5–24 tahun yang memiliki akses internet (2016–2020)



Persentase siswa usia 5–24 tahun yang memiliki akses internet (2016–2020)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020b)


Selain itu, kegiatan digital juga meningkat. Sebuah survei yang diadakan oleh Hootsuite dan We are Social (2021) menunjukkan bahwa responden Indonesia yang berusia 16-64 tahun menggunakan internet rata-rata selama 7 jam 52 menit setiap harinya. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia yaitu 6 jam 54 menit per hari. Indonesia menduduki posisi ke-8 dari 42 negara yang disurvei tentang banyaknya waktu yang digunakan untuk internet, lebih tinggi dari Singapura dan Vietnam, dan lebih rendah dari Filipina dan Malaysia.


Anak-anak juga sangat terhubung di internet, terutama di media sosial. Wawancara kelompok terarah di Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang diadakan oleh UNICEF (2020) menemukan bahwa banyak anak-anak menggunakan lebih dari satu akun media sosial untuk hiburan, komunikasi, dan pendidikan. Beberapa dari mereka bukan hanya konsumen, melainkan juga pembuat konten.


Selama pandemi Covid-19, kegiatan digital telah meluas dan semakin banyak karena banyak orang harus beralih ke alternatif daring. Misalnya, konsumen digital e-commerce baru di Indonesia meningkat sebanyak 37% selama pandemi Covid-19 pada 2020 (Google et al., 2020; Kementerian Perdagangan, 2020). Selain itu, dikarenakan adanya penutupan sekolah dalam jangka waktu yang lama, kegiatan pendidikan juga telah beralih ke bentuk daring, terutama di daerah-daerah perkotaan. Akibatnya, anak-anak lebih terekspos ke berbagai konten dan produk digital yang kemudian menjadikan mereka juga menjadi segmen penting dalam ranah konsumen daring.


Akan tetapi, pertumbuhan penggunaan internet yang besar di Indonesia ini tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan literasi digital. Definisi literasi digital di sini tidak hanya menyangkut kemampuan menggunakan teknologi, seperti keterampilan untuk menggunakan perangkat lunak, dan internet dasar. Akan tetapi, termasuk keterampilan literasi digital seputar kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapat dari sumber digital dengan penuh tanggung jawab yang menjadi fokus utama dari ringkasan kebijakan ini. Mengingat perkembangan literasi digital di Indonesia yang masih prematur, ringkasan kebijakan ini tidak akan membahas literasi digital tingkat atas yang membutuhkan pemahaman keamanan siber, kewarganegaraan digital, kerahasiaaan data, dan lain sebagainya.


Menurut Economist Intelligence Unit (2020a), Indonesia menduduki peringkat ke-61 dari 100 negara untuk tingkat pendidikan dan kesiapan untuk menggunakan internet. Posisi Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang menduduki peringkat 22 dan 33. Rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, membatasi apa yang bisa dilakukan pengguna ketika mereka menggunakan internet dan hal tersebut bisa memperburuk kesenjangan digital (1) (Purbo, 2017).



Pentingnya Meningkatkan Literasi Digital


Mengingat penggunaan internet mencakup setiap aspek kehidupan, desakan untuk memperbaiki kondisi literasi digital juga meningkat. Termasuk di dalamnya meningkatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan produk digital dengan penuh tanggung jawab, serta mengambil manfaat dari peluang dan sumber yang tersedia di internet. Ada persetujuan luas bahwa para pengguna harus dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan daring mereka (Purbo, 2017). Membangun keterampilan ini bisa dimulai sejak usia dini, terutama ketika anak-anak juga sudah terekspos ke internet.


Anak-anak cukup cekatan dan dapat memahami cara menggunakan teknologi, namun mereka belum tentu dapat bersikap dewasa dalam hal mengonsumsi dan menggunakan konten yang ada di dunia maya. Banyak platform daring tidak dirancang untuk anak-anak dan hampir tidak ada batasan yang bisa mencegah mereka untuk mengakses konten yang tidak sesuai umur. Tanpa pemahaman literasi digital yang baik, anak-anak menjadi rentan terhadap ancaman daring atau konten yang berbahaya, termasuk hoaks dan misinformasi, perundungan siber, penipuan daring, dan bahkan eksploitasi seksual.


Kesadaran akan hoaks dan misinformasi sangat penting dalam hal ancaman sosial yang dibuat oleh kaum populis dan yang ada dalam konten internet radikal yang bisa mengancam norma demokrasi dan kelembagaan. Sebagai pemilih masa depan, warga negara, dan partisipan politik, anak-anak harus dipersiapkan untuk mampu mengkonfrontasi dan mengenali konten dan sumber yang berbahaya serta menyimpang.


Selain untuk mencegah bahaya yang ada di internet, mengajarkan literasi digital sejak usia dini dapat menyiapkan anak-anak untuk menjadi konsumen barang dan jasa daring. Dalam rangka perlindungan konsumen di masa yang akan datang, anak-anak harus dilengkapi dengan kemampuan untuk menilai syarat dan ketentuan daring secara kritis, serta memahami hak konsumen, dan kerahasiaan data. Pada tahun 2019, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia ada di angka 41,70 (2). Skor tersebut mengindikasikan bahwa konsumen Indonesia memahami perannya, tetapi belum kritis dalam menggunakan hak dan kewajiban mereka (Kementerian Perdagangan, 2020). Memperbaiki literasi digital di kalangan anak-anak dapat meningkatkan kinerja indeks ini di masa depan.


Literasi digital juga penting karena bisa membuka peluang kerja dan memfasilitasi penguasaan keterampilan penting lainnya (Karpati, 2011). Digitalisasi secara konstan menciptakan dan mentransformasi pekerjaan di seluruh ranah pasar kerja. Maka dari itu, keterampilan literasi digital memberikan siswa kemampuan untuk berprestasi dalam lingkungan yang dinamis ini.


Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sedang dibahas di parlemen tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan minimum usia 17 tahun untuk membuat akun media sosial tanpa persetujuan orang tua (Sari, 2020). Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari konten internet yang berbahaya, namun juga dapat memperkecil kesempatan mereka untuk mengasah kemampuan literasi digital yang dapat membantu mereka untuk berinovasi dan berprestasi di dunia modern. Menyiapkan anak-anak dengan kemampuan literasi digital akan membantu mereka menjadi tangguh, mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dan juga untuk mengoptimalkan manfaat dari aktivitas daring yang mereka gunakan.



Mengajarkan Keterampilan Literasi Digital di Indonesia


Literasi digital sangat tergantung pada keterampilan literasi dasar—pemahaman membaca dan menulis. Sayangnya, Indonesia secara konsisten menunjukkan performa yang kurang baik dalam kemampuan literasi. Siswa Indonesia berusia lima belas tahun yang disurvei dalam Programme for International Students Assessment (PISA) 2018 menduduki posisi ke-71 dari 79 negara. Hanya 30% yang menunjukkan setidaknya kecakapan tingkat 2(3) untuk membaca, sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 77% (OECD, 2019). Di lain pihak, 70% kaum dewasa Indonesia yang tinggal di Jakarta berada di tingkat 1 atau lebih rendah dalam hal literasi, seperti yang disebutkan dalam Survey of Adult Skills (PIIAC) (OECD, 2016). Survei-survei ini menegaskan bahwa, meskipun mayoritas warga Indonesia bisa memahami teks sederhana dengan menggunakan kosakata dasar, namun mereka memiliki kesulitan untuk memahami dan mengevaluasi secara rinci teks yang panjang dan rumit.


Faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat literasi adalah minimnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum sekolah. Kurikulum Nasional 2013 mewajibkan penggunaan Kemampuan Analisis Tinggi atau High Order Thinking Skills (HOTS), namun metode tersebut sayangnya tidak terintegrasi dengan baik dan tidak diajarkan secara luas saat pelatihan guru di Indonesia (Ilyas, 2015). Pada praktiknya, pendidikan Indonesia berfokus pada pendekatan pembelajaran yang lama, yaitu menghafal (WENR, 2019; UNICEF, 2017).


Selain dari masalah literasi yang rendah dan keterampilan berpikir kritis yang minim yang dimiliki masyarakat umum, pendidikan literasi digital sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimasukkan sebagai kategori mata pelajaran wajib dalam Kurikulum Nasional 2006 (juga dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan atau KTSP), tetapi isinya terbatas pada keterampilan dasar seperti bagaimana menggunakan komputer, aplikasi komputer, dan perangkat yang mendukung kegiatan belajar. Pada 2013, Kementerian Pendidikan menghapuskan TIK dari daftar mata pelajaran wajib di Kurikulum Nasional 2013 dengan niat mengintegrasikan pembelajaran TIK ke semua mata pelajaran sekolah yang ada (Bona, 2018). Akan tetapi, ternyata banyak sekolah negeri yang merespons dengan meniadakan mata pelajaran TIK seluruhnya (Purbo, 2017). Guru-guru dari mata pelajaran lain tidak mampu menggabungkan TIK dalam rencana ajar mereka, karena keterampilan dan pengetahuan TIK mereka tidak mencukupi, sementara itu guru-guru TIK bingung dengan adanya penghapusan mata pelajaran tersebut dari Kurikulum Nasional 2013 (Subekti, Yudha, & Luqman 2016). Akibatnya, banyak siswa Indonesia tidak menerima pendidikan TIK.


Ketimpangan akses internet di berbagai daerah di Indonesia serta kondisi sosio-ekonomi masyarakat Indonesia adalah tantangan struktural utama untuk peningkatan literasi digital. Pertama, persentase tertinggi rumah tangga yang dapat mengakses internet adalah di pulau yang paling padat populasinya, yaitu Pulau Jawa, sementara yang jauh lebih rendah di bagian Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019b), seperti yang digambarkan dalam Figur 2.



Figur 2.

Akses Internet (persen) per Rumah Tangga di Provinsi di Indonesia (2019)

Internet Access (percent) per Household by Province in Indonesia (2019)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019b)



Pengguna internet kebanyakan adalah rumah tangga dengan penghasilan lebih tinggi. Mereka biasanya bisa mampu membayar dan mengakses perangkat serta berlangganan internet (Bachtiar et al., 2020). Kurangnya akses internet berhubungan kuat dengan rendahnya literasi digital. Pengguna yang tidak berpengalaman cenderung tidak kompeten atau tangguh dibandingkan dengan mereka yang menggunakan internet setiap hari. Memperluas akses, terutama ke komunitas masyarakat yang kurang mampu, adalah hal yang penting untuk perbaikan literasi digital.


Ketimpangan akses juga nampak pada sektor pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), hanya 69% dari sekolah dasar dan menengah, serta 74% dari sekolah menengah atas yang memiliki akses internet. Kondisi tersebut berakibat pada rendah dan bervariasinya tingkat kompetensi dan literasi digital TIK guru-guru di Indonesia (Widodo & Riandi, 2013 dikutip dalam Koh et al., 2018).



Upaya yang Dilakukan untuk Memajukan Literasi Digital di Indonesia


Meningkatkan literasi digital adalah satu dari lima prioritas rencana pemerintah untuk percepatan transformasi digital di Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). Akan tetapi, tidak ada sejumlah kebijakan yang solid atau yang secara jelas menargetkan hasil yang berkaitan dengan literasi digital (The Economist Intelligence Unit, 2020b).


Upaya untuk meningkatkan literasi digital dimulai dari tingkat dasar peningkatan literasi umum dengan membimbing kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan teks. Selain itu, upaya yang dilakukan juga harus termasuk peningkatan keterampilan berpikir dan mengamati secara kritis, menganalisis dan menginterpretasikan informasi dan hubungan logis antara beberapa gagasan, hingga akhirnya dapat menciptakan proses pengambilan keputusan individu yang rasional. Terakhir, dan dengan mengikuti definisi literasi digital yang lebih spesifik, pengguna diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan konten di platform digital.


Dihadapkan dengan sejumlah keterampilan yang diperlukan tersebut, maka upaya yang dilakukan perlu melibatkan program dan kegiatan yang tersebar di seluruh instansi pemerintah, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Untuk mempromosikan dan mengembangkan kemampuan literasi, pemerintah telah menginisiasi beberapa program, salah satunya adalah Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2016. GLN mencakup tiga area: Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi keluarga (GLK), dan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM). GLN diwajibkan melalui Permendikbud No. 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti dengan tujuan menyelaraskan semua program literasi yang telah berjalan di setiap direktorat Kemendikbud dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan budaya literasi di Indonesia. Fokus utama gerakan ini adalah untuk menumbuhkan kebiasaan membaca siswa.


Panduan GLN juga mengatur literasi digital dan menjabarkannya sebagai keterampilan untuk menggunakan informasi dari sumber digital dengan bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya target mengembangkan kebiasaan belajar digital dan meningkatkan penggunaan media digital untuk pendidikan sekolah (GLN, 2017), tetapi sayangnya panduan tersebut tidak menargetkan peningkatan keterampilan untuk menganalisis secara kritis dan menavigasi sumber-sumber informasi digital. Evaluasi literasi digital menurut panduan GLN hanya menilai apakah pemangku kepentingan telah mengintegrasikan sumber dan media digital ke dalam proses belajar dan keseharian mereka (Kemendikbud, 2017).


Beberapa peraturan Kemendikbud relevan dengan konteks ini. Meningkatkan literasi digital tidak secara langsung disebutkan dalam Standar Pendidikan Nasional (4), tetapi keterampilan berpikir kritis termasuk di dalamnya. Peraturan Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 menjabarkannya sebagai standar kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk lulusan sekolah menengah pertama dan atas. Peraturan Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyebutkan keterampilan berpikir kritis sebagai salah satu indikator penguasaan mata pelajaran sekolah.


Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mewajibkan proses belajar untuk melibatkan kegiatan seperti mengamati, mempertanyakan, dan menganalisis, yang mana semuanya merupakan inti dari keterampilan berpikir kritis. Akan tetapi, semua keterampilan tersebut tidak menjadi indikator untuk menilai kompetensi siswa seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.


Pelatihan literasi digital tingkat dasar mengampu kompetensi teknis untuk menggunakan perangkat digital dan perangkat lunak. Untuk hal tersebut, Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 (5) mengatur TIK untuk kembali diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat sekolah dasar dan mata pelajaran wajib di tingkat sekolah menengah pertama dan atas di awal tahun akademik 2019. Namun demikian, kurikulum TIK terkait literasi digital tetap tidak mencukupi. Kurikulum yang ada menitikberatkan fokusnya pada pemahaman dan peningkatan kompetensi teknis di ranah seperti pemrograman, menggunakan aplikasi kantor, dan menulis blog, dengan kurangnya penekanan pada bagaimana menggunakan teknologi ini dengan bertanggung jawab dan dengan kritis. Kurikulum nasional harus didasari pada Standar Pendidikan Nasional, yang di dalamnya termauk keterampilan berpikir kritis. Akan tetapi, Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tidak mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis dengan mata pelajaran TIK.


Untuk sekolah di bawah Kementerian Agama seperti Madrasah (6), Permenag Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah belum memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum. Mata pelajaran yang paling cocok untuk menyampaikan literasi digital adalah informatika, tetapi itu pun merupakan mata pelajaran pilihan dan tidak diwajibkan di tingkat sekolah menengah pertama dan atas dari Madrasah. Mata pelajaran tersebut juga tidak ditawarkan di tingkat pendidikan dasar. Sementara itu, untuk institusi pendidikan islam seperti Pesantren (7), kurikulum yang digunakan dibuat oleh Kyai atau tokoh yang dihormati di yayasan tersebut dan tanpa intervensi dari Kementerian Agama (Azzahra, 2020). Pesantren bisa mengajarkan keterampilan TIK, namun jumlah pesantren yang sudah mengajarkan mata pelajaran tersebut tidak diketahui. Kebanyakan pesantren menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional dan cenderung tidak membahas teknologi digital. Selain itu, tidak ada informasi yang tersedia tentang berapa jumlah Pesantren yang sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti internet dan komputer.


Meskipun kurang memiliki fokus pada keterampilan literasi digital dalam kurikulum nasional, beberapa sekolah, terutama yang dioperasikan oleh pihak swasta, telah mengintegrasikan literasi digital dalam kelas-kelas TIK tingkat lanjut. Mereka bahkan melakukan lebih dari yang disyaratkan dalam kurikulum nasional, contohnya mereka mengajarkan keterampilan abad 21 seperti kewarganegaraan digital, berpikir kritis, dan pemecahan masalah (Sampoerna Academy, n.d; British School Jakarta, n.d). Tetap saja, pendidikan semacam itu hanya bisa diakses oleh siswa dari kalangan atas. Kebanyakan sekolah di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas digital dan kekurangan sumber daya manusia untuk mengajar siswa mengenai bukan saja literasi digital namun juga fungsionalitas perangkat digital. Maka dari itu, peningkatan literasi digital harus dilakukan lebih dari sekadar inisiatif tiap-tiap sekolah dan juga membutuhkan dukungan yang signifikan dari pemerintah.


Untuk lebih spesifik mengatur mengenai literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memulai Gerakan Nasional Literasi Digital atau Siberkreasi guna meningkatkan keterampilan literasi digital di Indonesia. Siberkreasi adalah inisiatif dari beberapa pemangku kepentingan yang bertujuan mengurangi hoaks, misinformasi dan konten negatif di internet melalui aktivitas publik bekerja sama dengan pihak pengusaha swasta, organisasi masyarakat, dll. Sebagai bagian dari gerakan tersebut, Kominfo juga menyediakan acuan daring dan sumber digital melalui situs literasidigital.id dalam bentuk video, artikel, dan buku elektronik tentang literasi digital. Inisiatif ini juga mendorong pemerintah untuk memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah (Kominfo, 2019a).


Sejak 2019, sejumlah 20.472 orang telah berpartisipasi dalam program offline Siberkreasi, termasuk di antaranya kegiatan seminar, lokakarya, dan acara bincang-bincang di 25 provinsi. Pesertanya adalah siswa dan juga kaum dewasa (Kominfo, 2019b).


Akan tetapi, ruang lingkup program ini masih terbatas dan tidak diketahui apakah telah mampu meningkatkan literasi digital atau tidak. Tidak ada evaluasi program untuk Siberkreasi dan literasi digital juga belum dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.


Pada 2021, Kominfo dan para mitra program Siberkreasi berencana untuk menerbitkan Modul Literasi Digital 2021-2024 yang mencakup empat aspek literasi digital, yaitu keterampilan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital (8). Modul ini akan memberikan kiat untuk meningkatkan keterampilan literasi digital. Termasuk di dalamnya juga terdapat bagian evaluasi di tiap bab untuk menilai pemahaman pengguna.



Rekomendasi Kebijakan


Menciptakan sebuah kerangka kerja antar-kementerian yang komprehensif untuk peningkatan literasi digital

Kominfo dan Kemendikbud telah bekerja sama mengadakan acara literasi digital, akan tetapi, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan literasi digital, Gerakan Literasi Nasional dan Siberkreasi sangat jauh terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyeragamkan upaya dalam sebuah kerangka kerja antar-kementerian yang komprehensif.


Meningkatkan pendidikan literasi digital dalam kurikulum sekolah

Mengingat pendidikan TIK diajarkan kembali di sekolah-sekolah pada 2019, Kemendikbud dan Kemenag harus menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan era digital saat ini. Siswa harus dipersiapkan untuk menjadi warga negara dan konsumen yang bertanggung jawab dan melek digital. Kurikulum ini harus memperioritaskan pengembangan kemampuan penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab, serta kemampuan menavigasikan berbagai informasi dalam ekosistem digital.


Kurikulum ini harus memprioritaskan penggunaan dan pertukaran informasi yang bertanggung jawab, kemampuan identifikasi informasi dari sumber yang terpercaya, dan melindungi siswa dalam kegiatan daring mereka. Keterampilan ini lebih relevan dibandingkan konten TIK yang ada di kurikulum.

Materi ajar harus disederhanakan dan disesuaikan dengan kelompok usia tertentu di sekolah, dan juga dengan melibatkan orangtua untuk memandu dan mendukung anak-anak mereka dalam kegiatan daring.


Mengembangkan kebiasaan berpikir kritis yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran sekolah

Keterampilan berpikir kritis adalah prasyarat penting untuk meningkatkan literasi digital. Berpikir kritis diperlukan untuk memahami dan memvalidasi informasi dari sumber-sumber digital. Di negara maju seperti Finlandia dan Swiss, berpikir kritis adalah aspek integral dari pendidikan. Kemendikbud dan Kemenag sebaiknya memikirkan kembali dan menyediakan panduan tentang bagaimana mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis di seluruh kegiatan pembelajaran dengan lebih baik, sembari mengambil pelajaran dari kekurangan strategi ini untuk pendidikan TIK. Praktik seperti bekerja secara kolaboratif dengan kalangan sebaya, menggunakan konten dan pertanyaan HOTS untuk tugas dan ujian, dan menghasilkan kebiasaan untuk bertanya, menganalisis, dan membuat argumen dalam diskusi seharusnya menjadi bagian dari setiap kegiatan di ruang kelas.


Memasukkan materi literasi digital dan berpikir kritis dalam pelatihan guru

Materi literasi digital seharusnya dimasukkan dalam pelatihan guru. Tanpa memperbaiki kompetensi umum TIK dan pedagogi berpikir kritis di antara para guru, mereka tidak akan mampu memainkan peran mereka dalam meningkatkan literasi digital siswa.


Memperlengkapi orangtua dengan keterampilan literasi digital dasar

Mengembangkan perilaku daring bertanggung jawab berawal dari rumah. Agar dapat mengawasi kegiatan daring anak-anak mereka, para orangtua sendiri harus tahu bagaimana menavigasi media sosial, menemukan berita yang terpercaya, dan menilai konten dengan kritis. Orangtua perlu memiliki keterampilan literasi digital dasar karena mereka juga tidak imun terhadap ancaman digital. Siberkreasi Kominfo perlu membuat modul pelatihan dan menawarkan kursus yang menargetkan orangtua siswa.


Bekerja sama dengan sektor swasta untuk memformulasikan konten kurikulum yang relevan

Ruang digital selalu dinamis dan kerap berubah. Sektor pendidikan memiliki kesulitan untuk mengikuti trennya. Agar dapat meningkatkan dinamika pendidikan literasi pendidikan digital, Kemendikbud dan Kemenag harus berkoordinasi dengan Kominfo dan terlibat dalam kemitraan dengan ahli-ahli di sektor swasta. Sektor swasta ini telah terlibat dalam seminar umum dan acara bincang-bincang melalui program Siberkreasi Kominfo, tetapi tidak dalam hal meningkatkan kurikulum sekolah. Ahli-ahli eksternal ini bisa membantu pemerintah memformulasikan indikator yang relevan untuk keterampilan konten literasi digital dalam kurikulum sekolah.


Meningkatkan akses teknologi untuk mendukung inklusi digital

Meningkatkan akses internet dan teknologi, terutama di daerah pedesaan Indonesia, harus tetap menjadi prioritas pemerintah guna menanggulangi kesenjangan digital dan membuka peluang bagi keluarga kurang mampu. Keterlibatan sektor swasta dalam upaya inklusi digital harus terus didorong. Kominfo berencana untuk memasang akses internet di sekitar 12.000 desa. Kemendikbud dan Kemenag juga harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk melengkapi sekolah-sekolah, terutama yang ada di daerah pedesaan, dengan akses internet, laptop, dan komputer.



Catatan


  1. Kesenjangan digital adalah kesenjangan antara individu, keluarga, perusahaan, dan daerah geografis pada berbagai tingkat sosial-ekonomi dalam hal akses terhadap sumber Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penggunaan internet untuk keperluan apapun.

  2. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) mengukur kemampuan konsumen untuk memberdayakan diri. Indeks ini dikelompokkan menjadi 5 sistem skoring: 1. Kesadaran—mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen (0,0-20,0); 2. Pemahaman—memahami hak dan kewajiban mereka untuk melindungi diri sendiri (20,01-40,0); 3. Kemampuan—mampu untuk memutuskan pilihan terbaik sebagai konsumen dan memprioritaskan produk lokal (40,1-60,0); 4. Kritis—secara aktif membela hak mereka dan memprioritaskan produk lokal (60,1-80,0); 5. Diberdayakan—secara aktif membela kepentingan konsumen dalam interaksinya dengan pasar (80,1-100,0).

  3. PISA 2018 memiliki skala 1–6 untuk mengindikasikan kemampuan membaca. Skala 1 terdiri dari 1a, 1b, 1c, mengindikasikan kemampuan pemahaman teks sederhana dengan makna literal. Skala 2 mengindikasikan kemampuan mengidentifikasi makna teks yang tidak terlalu panjang. Skala 3 mengindikasikan kemampuan untuk memahami beberapa teks. Siswa skala 4 dapat memahami tanda atau nuansa tidak langsung dalam sebuah atau beberapa teks. Siswa skala 5 mampu membandingkan makna dari beberapa teks panjang. Skala 6 mengindikasikan kemampuan untuk memahami teks yang panjang dan abstrak serta menggunakan beberapa kriteria untuk memvalidasi informasi.

  4. Standar Pendidikan Nasional adalah standar minimum dalam sistem pendidikan Indonesia. Standar tersebut terdiri dari delapan standar: 1). Standar konten; 2). Standar proses; 3). Standar kompetensi kelulusan; 4). Standar guru dan tenaga pengajar; 5). Standar fasilitas dan infrastruktur; 6). Standar manajemen; 7). Standar pendanaan; 8). Standar evaluasi pendidikan.

  5. Ringkasan kebijakan ini secara khusus membahas tentang kurikulum setelah mata pelajaran TIK kembali diajarkan.

  6. Madrasah adalah yayasan pendidikan Islam yang mengajarkan kurikulum nasional dan menggunakan metode yang serupa dengan sekolah formal, namun di luar itu juga mengajarkan ajaran-ajaran Islam selama beberapa jam per minggu. Madrasah ada untuk setiap jenjang pendidikan sekolah: dasar (Madrasah Ibtidaiyah - MI), menengah pertama (Madrasah Tsanawiyah - MT), dan menengah atas (Madrasah Aliyah - MA).

  7. Pesantren adalah lembaga Pendidikan yang memiliki akar Islami di Indonesia dan biasanya memiliki asrama dan metode tradisional dalam mengajarkan materi teologi Islam.

  8. Modul belum diterbitkan saat proses penulisan ringkasan kebijakan ini.



Referensi


Azzahra, N.F. (2020). Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi. Center for Indonesian Policy Studies. https://repository.cips-indonesia.org/media/296490-effects-of-the-pesantren-law-on-indonesi-c21490a3.pdf


Bachtiar, P. P., Diningrat, R. A., Kusuma, A. Z. D., Al Izzati, R., & Diandra, A. (2020). Who is the digital economy for? Towards an Inclusive Digital Economy in Indonesia. The SMERU Research Institute. https://www.smeru.or.id/sites/default/files/ publication/rr_ecdi_id_0.pdf


Badan Pusat Statistik. (2020b). Potret Pendidikan Indonesia 2020. Badan Pusat Statistik.


Badan Pusat Statistik. (2020a). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019. Badan Pusat Statistik.


Bona, M. F. (2018, 3 September). Sempat dihapus, TIK kembali diajarkan pada 2019.


Beritasatu.com. https://www.beritasatu. com/nasional/508445/sempat-dihapus-tik-kembali-diajarkan-pada-2019#:%7E:text=Jakarta%20%2D%20Mata%20 pelajaran%20Teknologi%20Informasi,2013%20(K%2D13).&text=Namun%2C%20berganti%20nama%20menjadi%20 informatika,dua%20jam%20pelajaran%20per%20pekan


British School Jakarta. (n.d.). Digital Literacy. https://www.bsj.sch.id/school/primary-school/years-1-to-6-curriculum/ digital-literacy


Bulger, M., & Burton, P. (2020, February). Our Lives Online Use of social media by children and adolescents in East Asia - opportunities, risks and harms. UNICEF East Asia and the


Pacific Regional Office. https://www.unicef.org/indonesia/media/3106/file/Our- Lives-Online.pdf


Data Reportal. (2020). Digital 2020: Indonesia. https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia


Economist Intelligence. (2020). Economist Intelligence Unit. https://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/ID/ performance/indicators/readiness/literacy


Economist Intelligence Unit. (2020b). Digital 2020: Indonesia. Economist Intelligence Unit. https://theinclusiveinternet.eiu.com/ explore/countries/performance/readiness/literacy/support-for-digital-literacy?highlighted=ID


Google, Temasek, Bain & Company. (2020). e-Conomy SEA 2020 At full velocity: Resilient and racing ahead. https://storage. googleapis.com/gweb-economy-sea.appspot.com/assets/pdf/e-Conomy_SEA_2020_Report.pdf


Greene, J. A., Yu, S. B., & Copeland, D. Z. (2014). Measuring critical components of digital literacy and their relationships with learning. Computers & Education, 76, 55–69. https://doi.org10.1016/j.compedu.2014.03.008


Hootsuite, We are Social. (2021). Digital 2021: Global Overview Report. https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report


Ilyas, H. P. (2015). Critical Thinking: Its Representation in Indonesian ELT and Education. White Rose University Consortium. https://etheses.whiterose.ac.uk/12688/1/Final%20Thesis%20-%20Hamzah%20Puadi%20Ilyas.pdf


Karpati, A. (2011). Digital literacy in education. UNICEF Global Development Commons. https://gdc.unicef.org/resource/ digital-literacy-education


Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). GLND Siberkreasi. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. https://aptika. kominfo.go.id/2019/07/gnld-siberkreasi/


Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019b). Digital Literacy. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. https://aptika. kominfo.go.id/2019/08/literasi-digital-2/


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (n.d.). Tentang Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional. https://gln. kemdikbud.go.id/glnsite/tentang-gln/


Kementerian Perdagangan. (2016). Laporan Akhir Tahun Analisis Optimalisasi Perlindungan Konsumen di Indonesia. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan. http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ LAPORAN_AKHIR_ANALISIS_OPTIMALISASI_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DI_INDONESIA.pdf


Kementerian Perdagangan. (2020). Perlindungan Konsumen Dukung Peningkatan Ekonomi Nasional. Nasional. Kementerian Perdagangan. https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/E6XUiPXlW9DdMgwydyLq1ElGKw7ENQ8fFzNbnmtK. pdf


Nielsen. (2020). Digital Consumers Show Positive Growth Trends. https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2020/digital-consumers-show-positive-growth-trends/


OECD. (2019). PISA 2018 Result. Organization for Economic So-Operation and Development. https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png


OECD. (n.d.). PISA 2018 TecReport Proficiency Scales. Organization for Economic So-Operation and Development. https://www. oecd.org/pisa/data/pisa2018technicalreport/PISA2018%20TecReport-Ch-15-Proficiency-Scales.pdf


OECD. (2016). Skills Matter: Further Result from the Survey of Adult Skills. Organization for Economic So-Operation and Development. https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Jakarta-Indonesia.pdf


Purbo, O.W. (2017). Narrowing the Digital Divide. in E. Jurriens & R. Tapsell (Eds). Digital Indonesia: Connectivity and Divergence. ISEAS Publishing. 75-92


Sampoerna Academy. (n.d.). A Different Approach of Learning. https://www.sampoernaacademy.sch.id/en/our-approach/


Sari, H.P. (2020). RUU PDP Atur Batas Usia Pengguna Medsos, DPR Sebut Bentuk Perlindungan Anak. Kompas.com. https:// nasional.kompas.com/read/2020/11/21/18571491/ruu-pdp-atur-batas-usia-pengguna-medsos-dpr-sebut-bentuk-perlindungan-anak?page=all.


Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020, 22 Agustus). Selain pemanfaatan teknologi untuk kesehatan, ini 5 agenda percepatan transformasi digital nasional. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/selain-pemanfaatan-teknologi-untuk-kesehatan-ini-5-agenda-percepatan-transformasi-digital-nasional/


Subekti, A., Yudha, S.S., & Luqman H.T. (2016). Understanding and the Role of ICT Teachers in the Implementation of the 2013 Curriculum in Senior High Schools. Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies 4(1): 25-31. http:// dx.doi.org/10.15294/ijcets.v3i1.8675


Tran, T., Ho, M.-T., Pham, T.-H., Nguyen, M.-H., Nguyen, K.-L. P., Vuong, T.-T., Nguyen, T.-H. T., Nguyen, T.-D., Nguyen, T.-L., Khuc, Q., La, V.-P., & Vuong, Q.-H. (2020). How Digital Natives Learn and Thrive in the Digital Age: Evidence from an Emerging Economy. Sustainability, 12(9), 3819. https://doi.org/10.3390/su12093819


UNCTAD. (2020). Covid-19 Has Changed Online Shopping Forever Survey Shows. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows


United Nations International Children’s Emergency Funds (UNICEF). (2017). Access to Internet and Digital Literacy. UNICEF. https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_ACCESS.pdf

WENR. (2019). Education in Indonesia. World Education News and Reviews. https://wenr.wes.org/2019/03/education-in-indonesia


Widodo, A., & Riandi. (2013). Dual-mode teacher professional development: challenges and re-visioning future TPD in Indonesia. Teacher Development, 17(3), 380–392. https://doi.org/10.1080/13664530.2013.813757


World Economic Forum. (2019). How Finland is fighting fake news in the classroom. World Economic Forum. https://www. weforum.org/agenda/2019/05/how-finland-is-fighting-fake-news-in-the-classroom/




Tentang Penulis

Nadia Fairuza Azzahra adalah Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Pada saat ini, ia sedang melakukan riset di bidang pendidikan. Sebelum bergabung dengan CIPS, Nadia melakukan magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina. Ia juga memiliki pengalaman bekerja di sebuah perusahaan rintisan berbasis pendidikan di Indonesia. Nadia adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Hubungan Internasional.


Felippa Amanta adalah Peneliti di CIPS yang meneliti seputar ketahanan pangan dan perdagangan bebas. Ia memperoleh Sarjana Sosiologi dari University of California, Berkeley, dan Master Administrasi Publik dari Australian National University. Sebelumnya, Felippa bekerja sebagai Program Associate di Institute for Research on Labor and Employment, UC Berkeley, dan di Women and Youth Development Institute of Indonesia di Surabaya.







Publikasi ini disiapkan dengan dukungan proyek Consumer Protection in ASEAN (PROTECT), yang diwujudkan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan didanai oleh Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ).