• CIPS Indonesia

Pemerintah Indonesia Perlu Mengeliminasi Tarif Obat-obatan untuk Merespons Covid-19

Dipublikasikan pertama kali oleh Geneva Network.


Adanya bea masuk dalam bentuk tarif atas obat-obatan, yang berkontribusi pada kenaikan harga obat, pada dasarnya adalah bentuk pajak regresif yang paling merugikan masyarakat pra sejahtera dan mereka yang sakit. Dalam konteks Covid-19, Geneva Network merilis penelitian terbaru yang menunjukkan beberapa negara menerapkan tarif obat-obatan hingga 20%.Tarif menyebabkan kenaikan harga obat dan hal ini semakin mempersulit situasi di tengah krisis Covid-19 seperti saat ini. Tulisan ini memberi rekomendasi kepada lebih banyak negara - termasuk Indonesia - untuk bergabung dengan Perjanjian Farmasi WTO untuk membuat komitmen tarif 0% yang mengikat secara hukum.   


Indonesia telah mengurangi tarif farmasi dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi Indonesia masih menerapkan tarif rata-rata untuk obat sebesar 3,8%, dan 3,3% untuk vaksin. Indonesia juga memperluas kategori obat-obatan yang dikenakan tarif, dari 14 kategori pada tahun 2001 menjadi 66 kategori pada tahun 2018. Hal tersebut mungkin merupakan upaya pemerintah untuk mengkompensasi pendapatan yang hilang dari pengurangan besaran tarif.


Mengingat rantai nilai manufaktur farmasi semakin mengglobal, tarif yang rendah sekalipun akan berdampak kumulatif pada harga akhir produk jadi. Harga inilah yang akhirnya dibayar oleh pasien. Sebuah studi yang terbit tahun 2017 oleh European Centre for International Political Economy (Pusat Eropa untuk Ekonomi Politik Internasional) menunjukkan, penghapusan tarif obat-obatan akan menghemat pengeluaran total pasien hingga mencapai US $ 252 (sekitar Rp3.700.000,00) di Indonesia. 

Selain obat-obatan dan dalam konteks krisis Covid-19, Indonesia menerapkan tarif rata-rata 10,5% untuk Alat Pelindung Diri (APD) impor dan 5,5% untuk pasokan alat medis.


Pemerintah di beberapa negara, seperti Pakistan, Brazil, Kolombia dan Norwegia, telah menunjukkan keberpihakannya dengan membebaskan sementara obat-obatan, vaksin, dan pasokan alat medis terkait Covid-19 dari bea masuk dan pajak. Sementara itu, negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) saat ini sedang membahas proposal penghapusan setidaknya satu tahun pajak dan tarif atas produk medis terkait Covid-19.  


Pemerintah Indonesia juga untuk sementara waktu telah menghapuskan tarif impor untuk obat-obatan terkait Covid-19.


Kendati kebijakan tersebut merupakan langkah positif, sayangnya reformasi ini hanya bersifat sementara.Reformasi sementara ini dikhawatirkan dapat menciptakan ketidakpastian bagi eksportir atas arahan jangka panjang suatu pasar. Kondisi ini juga menghambat persiapan untuk pandemi di masa depan bagi produsen obat-obatan.


Pemerintah harus berkomitmen untuk menurunkan tarif secara permanen untuk obat-obatan, vaksin, dan pasokan medis melalui komitmen WTO yang mengikat secara hukum.


Yang jelas, lebih banyak negara anggota WTO seharusnya menyetujui Perjanjian Farmasi (yang dikenal sebagai “Zero for Zero”) secepat mungkin mengikuti kelompok 34 negara yang telah sepakat untuk menghapuskan tarif obat-obatan untuk semua anggota WTO.


Negara yang saat ini tercatat belum bergabung adalah India, Brazil, Afrika Selatan, Rusia, China dan tentu saja Indonesia.


Bagi Indonesia sendiri, tidak bergabung menjadi anggota Perjanjian Farmasi WTO mengindikasikan pemerintah dapat menaikkan tarif obat-obatan sewaktu-waktu di masa mendatang, yang tentunya merugikan pasien. Bergabung dengan Perjanjian berarti pasien bisa mendapatkan obat-obatan bebas bea untuk seterusnya. Ini bukan hanya penting untuk mengalahkan pandemi Covid-19, tetapi juga meninggalkan warisan yang positif untuk masa depan.



Studi lengkapnya dapat diunduh di sini.


41 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies