• CIPS Indonesia

Relaksasi Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi oleh OJK Kinerja Pasar Keuangan

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi coronavirus disease (Covid-19) telah mengubah bagaimana masyarakat dan pelaku usaha melakukan kegiatannya. Tidak terkecuali pada sektor pasar keuangan, termasuk pada produk asuransi. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menilai, upaya relaksasi kepada pelaku usaha produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link untuk melakukan pemasaran secara digital merupakan langkah yang tepat dalam merespons pandemi.

Akibat pandemi, masyarakat mengurangi kegiatan fisik yang mengharuskan adanya pertemuan secara langsung dan memanfaatkan kegiatan melalui digital, misalnya melalui belanja online, bertemu (meeting) online, work-from-home, maupun investasi online. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan 87% responden mengetahui secara detail kebijakan physical distancing dan sekitar 72% responden selalu melakukan atau secara teratur menjaga jarak dalam seminggu terakhir.

Namun, OJK memperkirakan terjadi pengurangan bisnis asuransi yang tergambar melalui statistik penurunan premi industri asuransi sampai dengan Juni 2020, yaitu sebesar 10% pada premi asuransi jiwa menjadi RP13,07 triliun dan 2,3% pada premi asuransi umum dan reasuransi berdasarkan data OJK. Lebih lanjut, OJK juga memperkirakan peningkatan klaim pada nasabah asuransi, contohnya mencairkan investasi jatuh tempo untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pembayaran klaim terkait Covid-19 pada Maret – Juni 2020 sebesar Rp216,02 miliar untuk 1.642 polis.

Ira menjelaskan, penggunaan teknologi digital pada asuransi memang sudah cukup berkembang, contohnya pada asuransi kesehatan online, di mana pengguna telehealth sudah mencapai 32 juta orang. Terkait kebijakan relaksasi pemasaran PAYDI, Ia berpendapat bahwa langkah ini merupakan langkah positif guna memberikan stimulus pada pasar dan menggenjot untuk mitigasi penurunan premi asuransi, termasuk PAYDI. Namun, OJK harus tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan mitigasi risiko melalui pedoman atau aturan yang jelas. Pedoman ini harus disusun dengan melibatkan stakeholders lain, termasuk asosiasi, pelaku usaha dan civil society.

“Pedoman tersebut selain harus disusun melalui dialog antar stakeholders, juga harus melibatkan asosiasi dalam memastikan penegakan kebijakan. Dengan begitu, ada pertukaran informasi yang aktif dilakukan oleh regulator bersama stakeholders terkait yang akan mendorong pasar keuangan lebih prudent di mata pelaku usaha dan nasabah. Hal ini penting agar transformasi digital dapat mendorong kelancaran pasar keuangan tanpa mengurangi pentingnya mitigasi risiko dan perlindungan konsumen,” tutup Ira.

Saat ini, OJK telah menyetujui izin pada 6 perusahaan untuk melakukan transaksi asuransi PAYDI secara digital dan 4 perusahaan lainnya masih dalam proses persetujuan. Persyaratan izin tersebut adalah agar perusahaan memaparkan programnya kepada OJK agar tata kelola, aspek kehati-hatian, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen dapat tetap dijaga.


kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies