• Aicha Grade Rebecca

Ringkasan Kebijakan | Pajak Digital di Indonesia

Unduh versi PDF di sini.





Pesan Utama


  • Dengan meningkatnya transaksi e-commerce, sementara beban fiskal terus bertambah selama krisis Covid-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan Undang- Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. UU ini bertujuan memberlakukan pajak penghasilan untuk transaksi sistem elektronik oleh penyedia jasa asing dengan “Kehadiran Ekonomi yang Signifikan” yang merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia.

  • Ketika batas ambang untuk status “kehadiran ekonomi yang signifikan” sudah dicapai, perusahaan-perusahaan ini kemudian akan dikenakan pajak penghasilan badan (PPh badan) di Indonesia. Akan tetapi, terdapat tantangan untuk menentukan proporsi keuntungan usaha yang didapat di Indonesia dan bagaimana membagi hak pengenaan pajaknya dengan pihak berwenang di negara asal perusahaan tersebut.

  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang memprakarsai upaya yang tengah berjalan untuk mengembangkan mekanisme pengenaan pajak penghasilan badan antara negara tempat dihasilkan dan penerima. Kebanyakan proses ini memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan dan telah memicu beberapa negara seperti India dan Indonesia untuk membuat proposal unilateral yang disebut ‘pajak transaksi elektronik’. Meskipun jenis pajak ini belum diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, namun perundingan multilateral perlu untuk dilanjutkan agar kerangka kerja pajak internasional yang disetujui semua pihak bisa tercapai.

  • Pemerintah Indonesia juga memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang dan jasa tidak berwujud di Indonesia. Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) No. 48 Tahun 2020 mengaturnya di angka 10% dan efektif berlaku per Juli 2020. Beberapa penyedia sistem elektronik asing telah ditunjuk sebagai pemungut PPN dan telah memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN untuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengguna asal Indonesia.

  • Kewajiban PPN juga membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik untuk memungut, melaporkan, dan membayar PPN. Kalau tidak, Indonesia bisa mengalami apa yang terjadi di Uni Eropa, kesulitan muncul akibat rendahnya kepatuhan dan kurangnya penegakkan pelaksanaan. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tidak mengatur prosedur penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus ketidakpatuhan. Prosedur yang digunakan saat ini masih sama dengan prosedur sengketa pajak konvensional dengan penalti yang sulit diberlakukan untuk ekonomi digital.

  • Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 merumuskan persyaratan bagi Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) asing untuk membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) di Indonesia. Akan tetapi, ketentuan ambang batas minimum 1.000 tranksaksi per tahun tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, yang menyebutkan persyaratan berdasarkan jumlah penjualan dan bukan jumlah transaksi.



Meregulasi Ekonomi Digital Indonesia


Ekonomi digital Indonesia telah mencapai ukuran yang sangat besar. Tahun 2020, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital, yang menghitung nilai transaksi atau penjualan, diprediksi mencapai US$ 44 miliar. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi hampir setengah dari total GMV perekonomian berbasis internet di Asia Tenggara. Kebanyakan GMV Indonesia dihasilkan dari jasa e-commerce (US$ 32 miliar), diikuti dengan platform penyedia transportasi daring atau online dan makanan (US$ 5 miliar), media online (US$ 4,4 miliar), dan agen perjalanan online (US$ 3 miliar) (Google, Temasek, and Bain & Company, 2020).


Pertumbuhan ekonomi digital memunculkan tidak hanya “unicorns” asal Indonesia, yang merupakan start-up digital dengan valuasi lebih dari US$ 1 miliar, tetapi juga kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang signifikan. Mengingat usaha online memiliki karakteristik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan usaha tradisional yang biasanya memiliki bangunan fisik, pemerintah Indonesia kemudian memperkenalkan aturan-aturan baru untuk meregulasi online marketplaces.


Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71) menyediakan penjelasan mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Peraturan ini mengidentifikasi PSE Lingkup Privat dengan definisi yang luas sebagai pihak dengan portal atau aplikasi online yang menyediakan, mengelola, menyelenggarakan, menjual atau menawarkan barang dan jasa, layanan transaksi finansial, pengiriman surat elektronik dan materi/konten digital lainnya, jasa komunikasi dalam bentuk pesan pendek, telepon, surat elektronik, layanan percakapan dan media sosial, serta mesin pencari informasi elektronik dalam bentuk teks, suara, gambar, film, permainan, dll (Baker McKenzie, 2019).


Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 5 Tahun 2020, semua PSE lingkup privat harus mendaftar di Kominfo. PSE Lingkup privat menawarkan layanan Over The Top (OTT), yang pada dasarnya berarti bahwa layanan mereka ada di sebuah jaringan telekomunikasi berbasis Internet Protocol (IP). Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet menganggap transaksi OTT sebagai kegiatan yang menyediakan layanan aplikasi dan konten. Setelah didefinisikan secara luas dalam rancangan regulasi lebih lanjut, “aplikasi” dijelaskan sebagai semua yang memperbolehkan penggunaan layanan telekomunikasi dalam bentuk pesan teks, telepon, dan percakapan online, transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan, jaringan dan media sosial, dan turunannya. “Konten” dijelaskan sebagai segala bentuk informasi digital yang diakses atau diunduh, termasuk teks, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan, atau kombinasi informasi digital.


Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk penyelenggaraan ekonomi digital, namun ketika pandemi Covid-19 muncul pemerintah juga menargetkan potensi fiskal dari pasar digital yang tengah berkembang ini.


Teknologi baru telah mengizinkan perusahaan untuk mendapatkan dan memberikan layanan kepada pengguna di luar negara asal mereka. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia, di mana penyedia layanan digital asing memiliki kehadiran pasar yang kuat, dan beberapa dari mereka bahkan tanpa memiliki bangunan fisik di Indonesia. Pemerintah lokal secara umum berupaya untuk meregulasi perdagangan lintas batas ini dan mereka semakin ditantang dengan fakta bahwa barang dan jasa digital dibeli dari luar yurisdiksi negara di mana konsumen berdomisili. Tanpa bentuk usaha tetap di Indonesia, Dirjen Pajak sulit untuk menentukan dasar pemajakan bagi perusahaan asing ini - karena adanya mekanisme pajak internasional yang berbeda-beda - serta melaksanakan kepatuhan pajak yang tepat waktu dan akurat.


Ketika pandemi dimulai pada 2020 lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadapi tugas berat untuk menutup biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Indonesia yang mencapai hingga Rp579,8 triliun (US$ 42 miliar). Awalnya pemerintah telah menganggarkan Rp695 triliun, yang merupakan 40% dari total pengeluaran pemerintah pusat tahun 2020. Kemudian untuk 2021, Menteri Keuangan memberikan sinyal kepada media bahwa jumlah yang sama kemungkinan akan dibutuhkan lagi (Kontan, 2021) dan kondisi tersebut mengakibatkan defisit anggaran negara sebesar 5,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Kemenkeu, 2020b).


Mengingat rasio pajak terhadap PDB Indonesia berada beberapa persen di bawah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura maupun Republik Rakyat Tiongkok, maka terdapat kesempatan untuk memperluas dasar perpajakan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Dengan logika tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengenakan pajak pada produk tidak berwujud yang ditawarkan oleh penyedia layanan digital asing guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.


Pada 16 Mei 2020, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 mengenakan pajak pada transaksi elektronik OTT. Pajak ini dikenakan kepada penyedia layanan asing dan pedagang asing yang beroperasi melalui sistem elektronik atau biasa disebut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan juga kepada perusahaan yang belum berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT) (KPMG, 2020).


Pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan badan yang dikenakan pada penyedia jasa asing, dan juga pajak pertambahan nilai (PPN) tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi transaksi elektronik OTT di Indonesia.


Selain itu, sejak 2017 pemerintah Indonesia juga telah terlibat dalam diskusi internasional tentang bea masuk impor produk digital tidak berwujud. Sesuai dengan moratorium World Trade Organization (WTO), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2018 telah mengatur tidak adanya bea masuk untuk impor produk-produk ini. Akan tetapi, Indonesia berargumen bahwa moratorium tersebut hanya berlaku untuk transmisi elektronik dan bukan untuk produk yang didaftarkan secara elektronik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berniat untuk mencapai kesepakatan untuk mengenakan bea masuk impor produk digital tidak berwujud (Buditomo, 2018; ICC, 2019).



Pajak Penghasilan Badan (PPh badan) untuk Penghasilan Penyedia Jasa Digital Asing dengan Kehadiran Ekonomi Signifikan di Indonesia


Pembuat kebijakan di beberapa negara berencana untuk mengenakan pajak penghasilan kepada badan usaha dengan kehadiran ekonomi signifikan tetapi tanpa bentuk usaha tetap (BUT). Sejak September 2020, 22 negara telah memberlakukan pengenaan pajak langsung dalam ranah ekonomi digital mereka, sementara 16 negara lainnya juga sedang mempertimbangkan pengenaan pajak yang sama (Sukardi & She, 2020).


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengadopsi pendekatan baru ini dan merespons situasi di mana perusahaan digital asing menikmati keberadaan pasar yang signifikan di Indonesia dengan bebasnya. Menurut laporan media, layanan streaming Netflix misalnya, diprediksi akan mencapai angka 907.000 pelanggan Indonesia di tahun 2020 (Katadata, 2020). Kemudian dilaporkan lebih lanjut bahwa pengguna platform rapat online Zoom meningkat sebanyak 183% selama tiga minggu pertama pandemi Maret 2020 yang lalu (Bisnis.com, 2020). Oleh karena itu, bisa diasumsikan bahwa pelanggan terus meningkat selama periode pembatasan sosial.


Dalam ekonomi digital, perusahaan bisa mendapatkan profit dari transaksi elektronik di negara tujuan dan mengubah profit tersebut ke yurisdiksi di mana perusahaan bermukim. Meskipun dianggap tidak adil bagi negara tujuan, praktik ini merupakan praktik resmi yang sesuai dengan kerangka kerja pajak internasional yang ada, atau biasa disebut Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). BEPS saat ini menjadi subjek reformasi yang diprakarsai oleh OECD. Perdebatan yang berlangsung di OECD membahas praktik ini dan mencoba untuk menetapkan bagaimana pembagian relatif biaya dan penghasilan perusahaan bisa diatribusikan ke, baik negara asal maupun negara tujuan (Turina, 2018).


UU Nomor 2 Tahun 2020 meregulasi perusahaan yang tidak terdaftar di Indonesia bisa dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Jika perjanjian pajak (tax treaty) yang ada mencegah pengenaan pajak penghasilan badan tersebut, maka UU Nomor 2 Tahun 2020 akan memberlakukan sebuah pajak transaksi elektronik atau electronic transaction tax (ETT) terhadap penjualan langsung atau penjualan melalui marketplace (Sukardi&She, 2020).


Untuk perusahaan yang dianggap memiliki kontribusi yang signifikan pada perekonomian Indonesia, sebagian dari pajak penghasilan badan mereka, yang sejatinya juga akan dikenakan pajak di yurisdiksi asalnya, akan diatribusikan kepada pihak berwenang di Indonesia, di mana produk dan jasanya berada. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019, sebuah perusahaan dianggap memiliki kehadiran signifikan di Indonesia jika melewati ambang batas tertentu yang ditentukan oleh jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah pengiriman paket, dan jumlah lalu lintas dan akses platform (EY, 2020). UU Nomor 2 Tahun 2020 mendefinisikan kehadiran fisik sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan membuat perusahaan wajib membayar pajak penghasilan badan (PPh badan).


Akan tetapi terdapat inkonsistensi antara PP Nomor 80 Tahun 2019 dan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar. UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak menjadikan kehadiran fisik sebagai persyaratan pengenaan pajak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) asing di Indonesia, sementara PP Nomor 80 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 mengatur persyaratan PPMSE asing untuk mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) di Indonesia. Peraturan tersebut juga mengatur ketentuan ambang batas minimum 1.000 transaksi per tahun yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, yang menyatakan persyaratan adalah berdasarkan jumlah penjualan dan bukan jumlah transaksi. Selain itu, sepertinya ada ketidakselarasan antara pihak-pihak yang berwenang mengingat kriteria perpajakan biasanya ada di bawah wewenang Kemenkeu.


Mekanisme pajak yang baru ini berdampak pada pendapatan pajak di negara asal perusahaan asing. Pemerintah mereka tidak akan menyetujui mekanisme ini, terutama kalau mereka menemukan tindakan unilateral ini sebagai pelanggaran perjanjian dan kesepakatan pajak tertentu dengan Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa Indonesia terlibat dalam 33 kesepakatan pajak ganda dengan negara lain (OECD, 2019a). Mewajibkan pajak penghasilan badan secara unilateral untuk barang dan jasa digital bisa berlawanan dengan prinsip kesepakatan pajak ganda tersebut.


Hal ini menjadi kekhawatiran khusus pemerintah Amerika Serikat (AS), yang merupakan negara asal perusahaan-perusahaan teknologi besar yang menjual barang dan jasa digitalnya di Indonesia. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau United State Trade Representative (USTR) mengeluarkan dokumen pada Januari 2021 yang disebut “Bagian 301 Perkembangan Status Investigasi Pajak Layanan Digital Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, dan Indonesia” (“Section 301 Investigations Status Update On Digital Services Tax Investigations of Brazil, the Czech Republic, the EU and Indonesia”). Pemerintah AS mengeluarkan hasil investigasinya karena khawatir pemberlakuan pajak penghasilan dan ETT secara unilateral oleh Indonesia dan negara lain akan menciptakan perlakuan pajak yang khusus dan merugikan bagi perusahaan-perusahaan AS. Hal tersebut bisa berakibat penangguhan konsesi perdagangan tertentu oleh AS atau pemberlakuan bea masuk barang dari Indonesia. Pemerintah AS juga mungkin mempertimbangkan untuk membawa masalah ini untuk diselesaikan di WTO (Adiyanto, 2021).


Dalam upaya mendapatkan konsensus internasional bagi tantangan yang muncul akibat BEPS, OECD saat ini tengah memfasilitasi diskusi tentang model dan metode pembagian profit dalam Pilar 1 BEPS negosiasi tersebut. Pilar ini menggunakan konsep pengenaan pajak penghasilan net, menghindari pajak ganda, dan diusahakan agar bisa dilaksanakan dengan sesederhana dan semudah mungkin (OECD, 2020). Pilar ini telah menginspirasi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi konsep baru dari “kehadiran ekonomi signifikan” dan untuk memperluas konsep badan usaha tetap dengan menambahkan bentuk usaha tetap digital dalam ekonomi berbasis internet.


Namun demikian, tindakan unilateral untuk memberlakukan pengenaan pajak langsung pada produk dan layanan digital oleh perusahaan asing bisa berujung pada perselisihan, terutama dengan negara yang memiliki perjanjian pajak ganda dengan Indonesia. Selain itu, biaya kepatuhan dan penyesuaian nilai pajak untuk usaha kecil juga perlu diperhatikan (OECD, 2020).


Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Kemenkeu telah menangguhkan pengenaan pajak ini sampai solusi multilateral didapatkan. Akan tetapi, sementara pajak penghasilan badan masih menunggu kesepakatan dengan kerangka kerja OECD, pemerintah Indonesia telah melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang dan jasa tidak berwujud yang dijual perusahaan asing.



Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia Untuk Barang dan Jasa Tidak Berwujud yang Dijual Perusahaan Asing


Ketika pajak konsumsi tidak langsung diberlakukan di sebuah negara tertentu untuk barang dan jasa digital pada saat pembelian, maka hal tersebut tidak berdampak pada yurisdiksi pajak asing. Dengan demikian, maka PPN semakin banyak diberlakukan oleh banyak negara dibandingkan PPh badan untuk barang dan jasa digital. 75 negara memberlakukan PPN pada September 2020 dan delapan negara lainnya juga tengah dalam proses untuk melakukan hal yang sama (Sukardi & She, 2020).


UU Nomor 2 Tahun 2020 berlaku sebagai peraturan yang memayungi pengenalan PPN untuk barang dan jasa dari luar wilayah pabean Indonesia yang diperjualbelikan melalui PMSE. Permenkeu Nomor 48 Tahun 2020 memberikan panduan pelaksanaan pemungutan PPN (Kemenkeu, 2020a). Dimulai pada Juli 2020, penjualan produk dan layanan digital oleh perusahaan asing dikenakan pajak sebesar 10%, lebih tinggi daripada di Malaysia (6%) dan Singapura (7%).


Pajak PPN baru ini dikenakan pada produk digital, seperti perangkat lunak, data multimedia dan elektronik (aplikasi, permainan, musik, film, dan buku elektronik), serta jasa digital seperti yang disebutkan sebelumnya, hosting situs internet, layanan konferensi video dan lainnya (Nugroho&Tampubolon, 2020).


Permenkeu Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 2 (2) mengatur bahwa PPN dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE. Dalam hal transaksi barang dan jasa tidak berwujud yang dikenakan pajak dan berasal dari luar daerah pabean dan diperjualbelikan di dalam daerah pabean melalui PPMSE, maka orang atau badan usaha akan ditunjuk oleh Kemenkeu sebagai pemungut PPN PMSE.


Hanya penjualan minor yang dibebaskan dari PPN. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Kemenkeu Nomor 12 Tahun 2020, badan usaha akan ditunjuk sebagai pemungut PPN jika nilai transaksi dengan konsumen di Indonesia melebihi Rp600 juta (US$42.000) per tahun atau Rp50 juta (US$ 3.500) per bulan, atau jika ada 12.000 pengunjung situs asal Indonesia di platform e-commerce mereka dalam 12 bulan, atau seribu pengguna dalam sebulan (Sukardi & She, 2020).


Badan usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN harus melaporkan jumlah PPN yang disetor setiap triwulan melalui laporan yang terdiri dari jumlah pembeli, jumlah pembayaran (tanpa jumlah PPN yang dipungut), jumlah PPN yang dipungut, dan jumlah PPN yang sudah disetor. Penjualan dikenakan pajak dan perlu dilaporkan jika pembayaran menggunakan kartu debit, kredit, atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh sebuah lembaga di Indonesia, dan jika mereka menggunakan alamat IP di Indonesia atau nomor telepon dengan kode wilayah Indonesia.


Masalah akurasi penilaian, pelaporan, dan penyetoran PPN barang dan jasa tidak berwujud berasal dari kompleksitas ekonomi digital. Oleh karena itu, OECD telah melakukan penelitian tentang pemungutan PPN yang efisien dan efektif. Penelitian tersebut menelaah mekanisme kewajiban PPN penuh seperti di Indonesia, di mana platform digital sepenuhnya bertanggung jawab untuk memungut dan melaporkan PPN dengan jumlah yang benar. OECD membandingkannya dengan alternatif yang dapat meningkatkan kepatuhan terkait barang dan jasa ini, serta pasoknya (OECD, 2019b). Faktanya, Uni Eropa menghadapi tingkat kepatuhan yang rendah terkait pengenaan pajak untuk orang dari luar Uni Eropa dan pemerintahnya berjuang mengimplementasikannya dengan biaya kepatuhan tinggi serta strategi pelaksanaan yang tidak efektif (Hidayat, 2020). Menentukan lokasi seorang konsumen adalah masalah lainnya. Pemerintah Selandia Baru misalnya mengatur bahwa konsumen di Selandia Baru bisa didenda hingga NZ$ 25.000 kalau mereka menggunakan layanan VPN dan berpura-pura sedang berada di yurisdiksi lain guna menghindari pembayaran pajak penjualan barang dan jasa digital.


Terlepas dari tantangan-tantangan yang muncul, pada akhir 2020, 51 pemungut PPN telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Di antaranya termasuk perusahaan lokal, seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Shopee, serta mayoritas pemungut PPN berbasis luar negeri seperti Microsoft, Alibaba Cloud, IBM, Amazon, Google, Netflix, Spotify, Skype, LinkedIn, dan Twitter.



Perubahan Sistem Perpajakan Lebih Lanjut Diperlukan untuk Mengintegrasikan Mekanisme Pengenaan Pajak Digital di Indonesia


Tantangan kebijakan terus ada terkait pemungutan PPN barang dan jasa digital. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) misalnya, tidak melihat badan usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pemungutan pajak di Indonesia. Hal tersebut akan menjadi masalah dalam kasus-kasus kepatuhan di masa yang akan datang. Kewajiban pajak perlu diakui dalam UU jika pihak yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut akan dikenakan sanksi. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan harus direvisi dan menentukan peran pemungut PPN.


Kebijakan perpajakan Indonesia umumnya tetap menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pajak konvensional yang sulit untuk diterapkan dalam ranah ekonomi digital. UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa penalti untuk pemungut PPN yang tidak patuh termasuk pemutusan akses operasional oleh Kominfo, namun tidak ada peraturan lebih lanjut tentang implementasi aturan tersebut oleh Kemenkeu. Masalah ini harus segera dicari solusinya guna menyediakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.


Membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif dan efektif membutuhkan dialog antara pemerintah dan swasta atau Public-Private Dialogue (PPD) dengan melibatkan perwakilan pemangku kepentingan secara luas. Cara tersebut akan membantu menyediakan kepastian hukum untuk subjek pajak dan pemungut PPN. Proses ini juga akan membantu membangun kepercayaan dan menjembatani jarak antara Kemenkeu dan pelaku usaha. Selain itu, cara ini juga akan membantu Kemenkeu beradaptasi dengan model bisnis digital yang kerap berubah serta membantu untuk mengidentifikasi respons yang sesuai terhadap pasar yang terus berkembang.





Referensi


Adiyanto, Taufiq. (2021, 17 Februari). Is Indonesian Digital Tax Policy Discriminatory? In: The Jakarta Post. Diambil dari: https:// www.thejakartapost.com/paper/2021/02/16/is-indonesian-digital-tax-policy-discriminatory.html


Andrea Andrenelli, Javier López González (2019) Electronic transmissions and international trade - shedding new light on the moratorium debate: OECD Trade Policy Paper No 233, OECD Publishing, Paris. Diambil dari http://dx.doi.org/10.1787/57b50a4b-en


Baker McKenzie. (2019). Indonesia: New Regulation on Electronic System and Transactions. Diambil dari: https://www. bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/10/new-regulation-electronic-system-and-transactions


Bisnis.com. (2020). Penggunaan Aplikasi Video Conference di Indonesia, Zoom Pemenangnya? Diambil dari: https://teknologi. bisnis.com/read/20200401/84/1221258/penggunaan-aplikasi-video-conference-di-indonesia-zoom-pemenangnya


Buditomo, R. (2019), What We Should Know About Duties on Intangible Goods, Baker McKenzie, Diambil dari https://www. bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/02/what-should- we-know


EY (2020). Indonesia issues e-commerce trading regulation. Diambil dari: https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/ey-indonesia-issues-e-commerce-trading-regulation


Google, Temasek, and Bain & Company. (2020). At Full Velocity: Resilient And Racing Ahead. E-Conomy 2020 Report. Diambil dari: https://economysea.withgoogle.com


Hanappi, T. and A. González Cabral (2020), “The impact of the pillar one and pillar two proposals on MNE’s investment costs : An analysis using forward-looking effective tax rates”,


OECD Taxation Working Papers, No. 50, OECD Publishing, Paris, Diambil dari: https://dx.doi.org/10.1787/b0876dcf-en.


Hidayat, Asrul. (2020, 29 Juli). Tackling the challenges of digital tax and BEPS in Indonesia. Diambil dari: https://www. thejakartapost.com/academia/2020/07/29/tackling-the-challenges-of-digital-tax-and-beps-in-indonesia.html


International Chamber of Commerce (2019) “The WTO Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions” – A Primer for Business, Diambil dari https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/11/2019-icc-wto-moratorium-custom-duties. pdf


Katadata. (2020). Berapa Pelanggan Streaming Netflix di Indonesia? Diambil dari: https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-streaming-netflix-di-indonesia


Kementerian Keuangan (2019). Ini Tantangan Perpajakan di Ekonomi Digital, Diambil dari: https://www.kemenkeu.go.id/ publikasi/berita/ini-sejumlah-tantangan-perpajakan-di-era-ekonomi-digital-lintas-negara/


Kementerian Keuangan. (2020a) PPN Perdagangan melalui sistem elektronik akan dikenakan mulai 1 Juli 2020, Diambil dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ppn-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-akan-dikenakan-mulai-1- juli-2020/


Kementerian Keuangan. 2020b. Anggaran 2021 yang diajukan. Diambil dari: http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/assets/ FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/03c.%20ENG_ADVERTORIALRAPBN2021.pdf


Kontan. (2021), Sri Mulyani: Secara umum dalam PEN 2021 terdapat lima jenis program. Diambil dari:

https://newssetup.kontan.co.id/news/sri-mulyani-secara-umum-dalam-pen-2021-terdapat-lima-jenis-program


KPMG. (2020), Indonesia: Tax Developments in response to COVID-19. Diambil dari: https://home.kpmg/xx/en/home/ insights/2020/04/indonesia-tax-developments-in-response-to-covid-19.html


KPMG. (2021) Taxation of the Digital Economy – Development Summary, Delaware United States, Diambil dari: https://tax. kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2020/digitalized-economy-taxation-developments-summary.pdf


Nugroho, Aditya, Jeklira Tampubolon. (2020, 6 Agustus). Indonesia imposes VAT on imported digital supplies. International Tax Review. Diambil dari: https://www.internationaltaxreview.com/article/b1mtmjhgwp5833/indonesia-imposes-vat-on-imported-digital-supplies


Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019a). The Republic of Indonesia. Status of List of Reservations and Notifications at the Time of Signature. Diambil dari: https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-indonesia.pdf


Organisation for Economic Co-operation and Development. 2019b. The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales. Diambil dari: http://www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-online-sales.pdf


Organisation for Economic Co-operation and Development (2020) Addressing the Tax Challenge Arising from the Digitalizations of the Economy, OECD Publishing, Paris


Prastowo, Yustinus (2015) Taxation in the Digital Economy. Jakarta, Indonesia: Center of Indonesian Taxations Analysis. Diambil dari https://cita.or.id/wp-content/uploads/2018/10/Final-CITA_Pemajakan-Ekonomi-Digital.pdf


Sukardi, Ichwan, She Jia Qian (2020, 22 September). Taxing the Digital Economy in Indonesia. International Tax Review. Diambil dari: https://www.internationaltaxreview.com/article/b1ngz37n2ts6ct/taxing-the-digital-economy-in-indonesia


Szczepański, Marcin. (2018) Corporate Taxations of a Significant Digital Presence – European Parliamentary Research Service. European Union, Diambil dari: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623571/EPRS_ BRI(2018)623571_EN.pdf


Turina, Alesandro (2018) Which source for the Digital Economy: Intertax Vol 46 Edition 6/7 ISSN 0165-2826


Wildan, Mohammad (2021) Pajak Digital Indonesia dibawa ke WTO Ini Kata Kemenlu. Diambil dari: https://news.ddtc.co.id/ pajak-digital-indonesia-dibawa-ke-wto-ini-kata-kemenlu-27298?page_y=17


Yanuar Wahyu W, Listia Sari Puspita (2020) Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Bappenas Working Papers Vol III No 2 Jakarta Indonesia, Diambil dari: https://workingpapers.bappenas. go.id/index.php/bwp/article/view/76





Tentang Penulis

Aicha Grade Rebecca saat ini bekerja di sektor kebijakan publik sebagai analis dan ia merupakan alumni dari CIPS Emerging Policy Leaders Program 2020. Sebelumnya, Aicha bekerja sebagai asisten peneliti di Universitas Gadjah Mada, di mana dia melakukan riset di bidang hukum administrasi negara dan hukum energi di Indonesia. Dia telah mempublikasikan artikel-artikel hukum internasional dan nasional berkaitan dengan jaminan sosial dan kesejahteraan warga negara. Dia lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 2020.