• CIPS Indonesia

[RK] Menarik PMA Pasca Covid-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia

Updated: Jun 16

Oleh Arianto Patunru* & Andree Surianta**


Unduh versi PDF di sini.

Baca versi Bahasa Inggris di sini.

Baca Ringkasan Kebijakan terkait Covid-19 lainnya di sini.

Pesan Utama

  • Pemberlakuan larangan kegiatan untuk mengontrol penyebaran Covid-19 telah memberikan tekanan yang sangat besar terhadap perdagangan dan investasi internasional. Perdagangan global diprediksi akan jatuh sebesar 13 - 32%, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) bisa terpuruk lebih dalam dengan estimasi antara 30 dan 40%.

  • Rantai Nilai Global atau Global Value Chains (GVC) tengah diatur ulang guna mengurangi ketergantungan kepada Cina. Asia Tenggara bisa diuntungkan oleh relokasi yang tengah terjadi, tetapi Indonesia relatif tidak menarik bagi investor asing karena kondisi regulasi yang sangat rumit.

  • Untuk menyederhanakan kondisi regulasi di Indonesia, Presiden mengajukan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), tetapi jangkauan RUU ini masih terbatas. Terlebih lagi, dibutuhkan 400 peraturan pelaksana baru yang harus dibuat dalam satu bulan dan masih berpotensi menghasilkan ribuan peraturan lainnya.

  • Daripada melakukan reformasi kebijakan dengan tergesa-gesa, Presiden dan kabinetnya sebaiknya berfokus pada peningkatan kualitas peraturan pelaksana ini dengan memberikan waktu 3-6 bulan untuk penelitian dan konsultasi publik.

  • Presiden sebaiknya juga menegakkan disiplin pembuatan peraturan oleh kementerian dengan menyertakan standar penyederhanaan dalam alokasi anggaran. Pemetaan menyeluruh kerangka kerja peraturan dapat mendukung penargetan dan pengawasan reformasi.

  • Dalam jangka panjang, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan yang memberikan kewenangan penerbitan peraturan kepada berbagai institusi pemerintahan. UU tersebut sebaiknya juga mewajibkan tinjauan peraturan secara berkala untuk menghapus undang-undang dan peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi.


Secercah Harapan bagi Investasi di Asia Tenggara

Pandemi Covid-19 dimulai sebagai krisis kesehatan publik namun sekarang telah berkembang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perdagangan dan investasi internasional. Keharusan membatasi interaksi sosial sangat bertentangan dengan saling keterkaitan yang adalah landasan utama Rantai Nilai Global (GVC). Saat perdagangan internasional diprediksi berkurang sebesar 13-32% di tahun 2020 karena pandemi, kas perusahaan yang menyusut akan menghambat rencana investasi baru maupun perluasan fasilitas yang sudah ada. Akhirnya, PMA diprediksi akan terpuruk lebih dalam, berkurang hingga sebanyak 40% tergantung pada berapa lama pandemi ini akan berlangsung (UNCTAD, 2020; WTO, 2020).


Skala ekonomi Cina yang merupakan inti dari peranannya di dalam GVC telah menyebabkan kekhawatiran bahkan sebelum pandemi Covid-19 dimulai. Perang dagang AS-Cina memaksa banyak perusahaan untuk mengeksplorasi lokasi lain untuk menghindari pengenaan tarif. Ketika pandemi mengurangi pasokan dari Cina, tekanan bagi perusahaan-perusahaan multinasional semakin meningkat untuk melakukan diversifikasi terhadap rantai pasok mereka supaya tidak hanya mengandalkan Cina.


UNCTAD dan institusi lainnya telah memprediksi bahwa untuk meningkatkan ketahanan rantai pasokan akan banyak perusahaan multinasional yang kembali ke negara asal mereka, atau lebih dikenal dengan istilah “reshoring”. Memang terlihat bahwa mitra-mitra perdagangan dan investasi utama Cina dengan aktif mendorong perusahaan mereka untuk kembali. Di antaranya termasuk AS yang mempertimbangkan kemungkinan pemerintahnya untuk menanggung seluruh biaya relokasi, Korea Selatan yang menawarkan pinjaman relokasi lebih dari US$3,6 miliar, dan Jepang yang mengalokasikan US$2 miliar dalam paket bantuannya untuk perusahaan-perusahaan yang kembali (Jung, 2020; Landay, 2020; Reynolds & Urabe, 2020).


Sementara itu, pengalaman dari perang dagang sebelumnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan multinasional lebih memilih untuk memindahkan kegiatan mereka di Cina ke Asia Tenggara (The World Bank, 2018). Apple dan Google diberitakan telah mempertimbangkan Vietnam dan Thailand sebagai lokasi alternatif sejak pertengahan 2019 dan sekarang semakin terpacu dengan adanya pandemi (Chatterjee, 2019; Cheng & Li, 2020a, 2020b). Hampir seribu perusahaan manufaktur Jepang mendiversifikasi pengadaan ke luar Cina. Hal tersebut juga disokong oleh pemerintah mereka yang mengalokasikan lebih dari US$200 juta untuk mendukung rencana diversifikasi ke Asia Tenggara (Reynolds & Urabe, 2020). Di tengah awan hitam yang menyelubungi investasi global, Asia Tenggara malah mungkin diuntungkan dengan eksodus dari Cina.


Tantangan-Tantangan Investasi Indonesia

Sebagai perekenomian terbesar di Asia Tenggara, pengalihan GVC sejatinya merupakan berita baik bagi Indonesia. Akan tetapi, Indonesia relatif tidak menarik bagi investor asing jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, meskipun peringkat indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) Indonesia sudah membaik secara signifikan sejak 2014, namun belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Bahkan keterbukaan terhadap investasi asing terus menurun sebelum berbalik di tahun 2015. Kedua indikator mandek sejak 2017, dan ini tentu saja disayangkan karena negara-negara tetangga malah meningkat selama periode yang sama (OECD, n.d.; Trading Economics, n.d.).


Gambar 1.

Kemudahan Berbisnis dan Keterbatasan Penanaman Modal Asing




Karena ketertutupan ini, Indonesia dilewati oleh 33 perusahaan publik Cina yang tengah mencari lokasi lain pada tahun 2019. Sebelumnya, pada tahun 2017 Indonesia hanya berhasil menarik 10 dari 137 perusahaan Jepang yang pindah ke Asia Tenggara (World Bank, 2019). Tanda-tanda awal perlambatan investasi akibat pandemi ini telah dilaporkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikarenakan terbatasnya akses modal serta adanya kebijakan pembatasan sosial (Waseso, 2020). KEK Palu misalnya, telah mengalami penundaan investasi dari dua perusahaan manufaktur Cina meskipun mereka tadinya telah melakukan persiapan awal (ANTARA News, 2020). KEK menawarkan kondisi dan insentif khusus bagi para investor, jadi perlambatan investasi di sini bisa dipandang sebagai pertanda awal penurunan investasi yang lebih luas. Upaya serius untuk meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor asing merupakan keharusan agar pemulihan ekonomi bisa cepat terjadi ketika Covid-19 sudah terkendali.


Saat menunjukkan kasus-kasus relokasi di atas, World Bank (2019) menegaskan bahwa salah satu hambatan besar bagi investor asing di Indonesia adalah rumitnya kondisi peraturan. Jumlah peraturan kementerian dan daerah sangat banyak dan sering bertentangan satu dengan yang lain. Ada sekitar 15 ribu peraturan kementerian di Indonesia, 95% dikeluarkan sejak 2010 (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.). Selain itu, setiap provinsi, kota, dan kabupaten juga bisa mengeluarkan peraturan mereka sendiri (Gambar 2). Jika “obesitas peraturan” ini tidak ditangani secara teliti, Indonesia akan terus kesulitan untuk menarik investor asing.


Sebagai ilustrasi bagaimana peraturan bisa menjadi beban, ketika ada investor hendak membangun pabrik di Indonesia untuk memasok pasar domestik, mereka harus memperhatikan 900 aturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian. JIka sang investor ingin berpartisipasi dalam GVC dan mengimpor bahan setengah jadi atau mengekspor produk jadi, maka akan ada 695 aturan perdagangan yang harus dipatuhi. Belum lagi kebijakan sektor tertentu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Pendidikan, Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Konstruksi, Kominfo, dan Pariwisata. Setelah berhasil melewati lika-liku peraturan pusat, investor masih harus melewati ratusan peraturan daerah, tergantung dari lokasi investasi mereka.


Gambar 2.

Jumlah Peraturan yang Dikeluarkan di Indonesia Setiap Tahun





Reformasi Terkini

Presiden Indonesia memberikan sinyal akan komitmennya untuk menyederhanakan carut-marut peraturan dengan mengajukan RUU Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Februari 2020 yang lalu. Jika disetujui, maka RUU tersebut akan mencabut atau mengubah lebih dari 1.200 pasal dalam 79 UU yang dianggap bermasalah bagi para investor. Disusun dalam waktu dua bulan, RUU tersebut mencakup bidang kebijakan yang luas dari perizinan hingga zona ekonomi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Sebagai upaya andalan reformasi, RUU ini memberikan sinyal positif kepada komunitas investasi. Akan tetapi, RUU Cipta Kerja menghadapi penolakan kuat dari masyarakat karena dianggap kurang transparan dan prosesnya terlalu tergesa-gesa. Ancaman demonstrasi penolakan serikat pekerja akhirnya menghambat proses legislatif dan bahkan mungkin akan menyebabkan perubahan nama RUU ini (Akhlas et al., 2020, Katadata, 2020a, 2020b).


Melihat isi dari RUU Cipta Kerja sesungguhnya menimbulkan keraguan akan efek penyederhanaannya. Pertama, RUU ini memangkas peraturan tingkat tertinggi, yaitu UU; tetapi sebetulnya obesitas justru di tingkat terbawah, yaitu kementerian. RUU ini mencabut hampir 300 pasal dalam UU yang berlaku dan merevisi lebih dari 900 pasal lainnya, namun membutuhkan penyusunan lebih dari 400 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang baru. Sekilas ini terlihat sebagai upaya penyederhanaan yang baik, tetapi tantangan yang sesungguhnya adalah mempertahankan kedisiplinan penerbitan peraturan di tingkat bawah.


Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengijinkan kementerian dan lembaga-lembaga yang setara untuk mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau kewenangannya. Bagian terakhir ini dipahami sebagai pemberian wewenang kepada kementerian dan lembaga untuk mengeluarkan peraturan yang spesifik untuk bidang mereka. Penerbitan peraturan secara proaktif inilah yang menjadi penyebab utama kondisi obesitas peraturan di Indonesia. Dalam investasi misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur pelaksanaannya melalui 5 peraturan1 saja tetapi kemudian dikutip oleh 39 peraturan kementerian dan lembaga.2 Tanpa disiplin yang ketat, 400 aturan yang disebut di dalam RUU Cipta Kerja dapat dengan mudah berkembang menjadi ribuan; membuat upaya penyederhanaan justru gagal.


Runyamnya lagi, mencabut pasal di dalam sebuah UU tidak secara otomatis membatalkan UU tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Faktanya Pasal 173b dalam RUU Cipta Kerja mempertahankan kesahihan peraturan pelaksana yang sudah ada dengan memberikan waktu satu bulan untuk “penyesuaian”. Misalnya, RUU ini mengubah 5 dari 40 pasal dalam Undang-Undang Investasi Nomor 25 Tahun 2007. Satu pasal membutuhkan Peraturan Presiden yang baru, sementara empat lainnya membutuhkan penyesuaian peraturan. Pasal-pasal selebihnya tetap berlaku dan termasuk juga peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, investasi di masa mendatang harus mengikuti dua UU, yaitu UU Cipta Kerja yang baru dan UU Nomor 25 Tahun 2007, masing-masing dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut meningkatkan tingkat kerumitan dan menambah risiko tumpang tindih yang bisa menyebabkan kebingungan lebih lanjut.


Kedua, RUU ini menargetkan durasi tindak lanjut yang sangat ambisius. Tenggat waktu satu bulan bukan hanya untuk penyesuaian peraturan pelaksanaan yang sudah ada (pasal 173b), tetapi juga untuk menyusun yang baru (pasal 173a). Penelitian sebelumnya menunjukkan keterbatasan kapasitas pembuatan kebijakan di Indonesia, yang seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyusun peraturan pelaksanaan setelah UU-nya disetujui (Pramusinto, 2016). Contohnya adalah Peraturan Presiden tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang dikeluarkan sepuluh tahun setelah UU-nya disetujui.3 Mengubah dan menyusun 400 peraturan dalam satu bulan akan berdampak pada kualitas peraturannya yang akhirnya semakin meningkatkan ketidakpastian dalam kondisi investasi. Oleh karena itu, seluruh usaha penyederhanaan ini bisa menjadi bumerang dan malah semakin menghambat datangnya investor.


Terakhir, ada peraturan lainnya yang masih membebani pelaku usaha namun belum tercakup di dalam reformasi ini. Sebuah laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa Indonesia perlu menjalani reformasi peraturan yang menyeluruh guna meningkatkan daya saing globalnya (Sadiawati, 2015). Laporan ini mencontohkan reformasi peraturan di Korea Selatan setelah krisis 1997: dari 11.125 peraturan yang diidentifikasi, hampir setengahnya dicabut dan lebih dari 20% direvisi dalam waktu 11 bulan. Di Indonesia, pusat data peraturan pemerintah (peraturan.go.id) menyimpan semua peraturan, riwayatnya, dan kaitannya terutama untuk tujuan harmonisasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.). Akan tetapi, data-data ini masih disajikan dalam bentuk tabel, sehingga sulit untuk melakukan ulasan komprehensif terhadap semua peraturan di Indonesia. Data tersebut sebaiknya diubah ke format visual, seperti yang dilakukan oleh Koniaris et al. (2017) untuk mengukur kerumitan peraturan Uni Eropa berdasarkan pusat data EUR-Lex (Gambar 3).


Gambar 3.

Contoh Jaringan Legislatif




Untuk benar-benar memperbaiki kemudahan berbisnis dan menarik lebih banyak investasi, pemerintah Indonesia seharusnya tidak menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai tujuan satu-satunya reformasi, tetapi juga sebagai momen gebrakan yang harus diteruskan untuk mewujudkan keterbukaan ekonomi di masa yang akan datang.


Rekomendasi Kebijakan

Beberapa rekomendasi berikut ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan menarik investasi asing ke Indonesia:


Perpanjang tenggat waktu untuk penyusunan peraturan pelaksanaan di RUU Cipta Kerja

Presiden dan DPR harus mempertimbangkan mengubah tenggat waktu satu bulan untuk penyesuaian dan pembuatan peraturan baru. Mengingat adanya penolakan masyarakat karena kurangnya transparansi dan pembuatan yang tergesa-gesa, Kabinet sebaiknya memastikan bahwa setiap peraturan pelaksanaan didukung dengan Naskah Akademik yang ekstensif dan konsultasi publik yang intensif. Tenggat waktu sebaiknya diperpanjang menjadi 6 bulan atau diatur tenggat waktu berjalan 3 bulan per klaster. Prioritas harus diberikan kepada klaster yang penting bagi pemulihan ekonomi, seperti pertanian dan manufaktur.


Melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap peraturan kementerian

Presiden harus menyesuaikan alokasi anggaran kementerian agar lebih memilih mencabut atau merevisi peraturan yang sudah ada daripada membuat yang baru. Cara tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan rasio penyederhanaan yang dikaitkan dengan penarikan anggaran. Dalam jangka panjang, Presiden sebaiknya mengajukan revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 terutama pada Pasal 8 guna membatasi penerbitan peraturan secara proaktif oleh kementerian.


Meninjau peraturan secara berkala

Untuk mengatasi terbatasnya sumber daya dan kapasitas, tinjauan serta proses penyederhanaan secara berkala diperlukan perlu untuk melengkapi upaya reformasi besar seperti RUU Cipta Kerja. Undang Undang Fleksibilitas Preaturan Amerika Serikat (Regulatory Flexibility Act of the United States of America) dapat menjadi panduan terkait hal ini (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2019). RFA mensyaratkan lembaga-lembaga federal AS untuk menetapkan jangka waktu tinjauan untuk setiap peraturan yang dikeluarkan, sehingga akan selalu ada beberapa peraturan yang ditinjau setiap tahun. Pasal serupa bisa dimasukkan ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk memastikan semua peraturan akan ditinjau pada suatu saat, mungkin sepuluh tahun setelah dikeluarkan, untuk mengevaluasi relevansinya.


Mengembangkan peta visual kerangka kerja peraturan

Untuk memfasilitasi reformasi besar maupun berkala, pemetaan Jaringan Legislatif bisa bermanfaat. Seperti sudah disebutkan secara singkat di atas, teknik ini diperkenalkan untuk mengukur tingkat kerumitan legislasi Uni Eropa (Koniaris et al., 2017). Pemetaan yang serupa dapat dilakukan pada pusat data pemerintah Indonesia, peraturan.go.id. Peta visual seluruh kerangka kerja peraturan dapat menunjukkan hubungan antara simpul-simpul yang sulit dilihat dalam bentuk tabel. Alat ini bisa digunakan untuk menentukan dan memonitor perubahan yang perlu dilaksanakan.



Catatan

*Fellow di Departmen Ekonomi Arndt-Corden; Koordinator Keterlibatan Kebijakan di ANU Indonesia Project; dan Anggota Dewan Center for Indonesian Policy Studies.


** Sarjana doktoral di Crawford School of Public Policy, ANU, dan peneliti rekan di Centre for Indonesian Policy Studies.


  1. Ini adalah tiga Peraturan Presiden dan dua Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

  2. Termasuk peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Sumber Daya Energi dan Mineral, Perhubungan, Perikanan, Kehutanan, Sosial, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disetujui pada Juli 2009 dan mewajibkan dibuatnya Peraturan Presiden untuk mengatur komponen bahasa lebih lanjut. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dikeluarkan pada September 2019.



Referensi

Akhlas, A. W., Ghaliya, G., & Aritonang, M. S. (2020, 25 April). Indonesia delays deliberations over labor issues in omnibus bill amid backlash. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/24/govt-house-delay-deliberations-over-labor-issues-in-omnibus-bill-amid-backlash.html


ANTARA News. (2020, 18 Februari). Sejumlah agenda investasi di KEK Palu tertunda karena virus corona. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/1304182/sejumlah-agenda-investasi-di-kek-palu-tertunda-karena-virus-corona


Chatterjee, R. (2019, 28 Agustus). Google to move Pixel smartphone production to Vietnam: Nikkei. Reuters. https://www. reuters.com/article/us-google-vietnam/google-to-move-pixel-smartphone-production-to-vietnam-nikkei-idUSKCN1VI11L


Cheng, T.-F., & Li, L. (2020a, 26 Februari). Google, Microsoft shift production from China faster due to virus. Nikkei Asian Review. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Google-Microsoft-shift-production-from-China-faster-due-to-virus


Cheng, T.-F., & Li, L. (2020b, 8 Mei). Apple to produce millions of AirPods in Vietnam amid pandemic. Nikkei Asian Review. https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-to-produce-millions-of-made-in-Vietnam-AirPods-amid-pandemic


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). Infografis - RUU Cipta Kerja


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. https://ekon.go.id/info-sektoral/15/7/infografis-seputar-ruu-cipta-kerja


Jung, S. (2020, 21 Februari). South Korean Government to Promote Reshoring for Less Dependence on China. Businesskorea. http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=41645


Katadata. (2020a, 28 April). As Controversy Arises, Will Govt Change the Name of Job Creation Bill? D-Insights. https:// dinsights.katadata.co.id/read/2020/04/28/as-controversy-arises-will-govt-change-the-name-of-job-creation-bill


Katadata. (2020b, 30 April). Postponing Labor Issues, Is It A Political Compromise? D-Insights. https://dinsights. katadata.co.id/read/2020/04/30/postponing-labor-issues-is-it-a-political-compromise?utm_source=Dinsights&utm_ campaign=61e45dee4c-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_c3092b0f90-61e45dee4c-127930761


Koniaris, M., Anagnostopoulos, I., & Vassiliou, Y. (2017). Network Analysis in the Legal Domain: A complex model for European Union legal sources. https://arxiv.org/pdf/1501.05237.pdf


Landay, J. (2020, 10 April). Full immediate expensing would lure U.S. firms back from China: Trump adviser Kudlow. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-usa-china-kudlow/full-immediate-expensing-would-lure-u-s-firms-back-from-china-trump-adviser-kudlow-idUSKCN21R387


Li, L., & Cheng, T.-F. (2019, 19 Juni). Apple weighs 15%-30% capacity shift out of China amid trade war. Nikkei Asian Review. https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Apple-weighs-15-30-capacity-shift-out-of-China-amid-trade-war


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (n.d.). Peraturan.go.id Homepage. Diakses 5 Mei 2020, dari http://peraturan.go.id/


National Oceanic and Atmospheric Administration. (2019). Plan for Periodic Review of Regulations. Federal Register, 84(170), 45929–45930. https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/03/2019-18486/plan-for-periodic-review-of-regulations


Pramusinto, A. (2016). Weak central authority and fragmented bureaucracy: A study of policy implementation in Indonesia. In The Role of the Public Bureaucracy in Policy Implementation in Five ASEAN Countries (hlm. 98–170). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316340653.004

OECD. (n.d.). FDI restrictiveness (indicator). OECD Data. https://doi.org/10.1787/c176b7fa-en


Reynolds, I., & Urabe, E. (2020, April 8). Japan to Fund Firms to Shift Production Out of China. Bloomberg. https://www. bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/japan-to-fund-firms-to-shift-production-out-of-china


Sadiawati, D. (Ed.). (2015). Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082/ Buku_Reformasi_Regulasi.pdf


The World Bank. (2018). Indonesia Economic Quarterly 2018: Strengthening competitiveness.


The World Bank. (2019). Global Economic Risk and Implications for Indonesia. The World Bank. https://cepagram.com/index.php/2019/10/07/global-economic-risk-implications-indonesia-world-bank/#


Trading Economics. (n.d.). Ease of Doing Business. Trading Economics. Diakses pada 5 Mei 2020, dari https://tradingeconomics.com/country-list/ease-of-doing-business


UNCTAD. (2020). Investment Trends Monitor: Impact of the COVID-19 pandemic on global FDI and GVCs. https://unctad. org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d3_en.pdf?utm_ source=Wo r l d + I nvestment+Network+%28WIN%29&utm_ campaign=b80b397835-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_22_COPY_01&utm_ medium=email&utm_term=0_646aa30cd0-b80b397835-70651257


Waseso, R. (2020, 30 April). Wabah corona bikin susah mengundang investasi masuk ke kawasan ekonomi khusus. Kontan.co.id. https:// nasional.kontan.co.id/news/wabah-corona-bikin-susah-mengundang-investasi-masuk-ke-kawasan-ekonomi-khusus


WTO. (2020). Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. In WTO Press Release. https://www.wto.org/english/news_e/ pres20_e/pr855_e.htm

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies