• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Capai Ketahanan Pangan & Hindari Proteksionisme Untuk Minimalkan Dampak Pandemi

Siaran Pers - Jakarta, Board Member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan Ekonom Australian National University (ANU) Arianto Patunru mengatakan, Indonesia perlu berupaya mencapai ketahanan pangan dan menghindari proteksionisme untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19. Memastikan ketersediaan kebutuhan pangan akan memberikan akses kepada masyarakat luas, terlebih mereka yang penghasilannya terdampak pandemi, untuk memenuhi kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global 2019, Indonesia berada di peringkat ke 62 dari 113 negara. Peringkat ini berada di bawah negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand serta beberapa negara Afrika seperti Ghana dan Botswana. Laporan ini mesti disikapi secara serius, lanjutnya, karena Indonesia memiliki lebih dari 250 juta populasi yang perlu dipastikan pemenuhan kebutuhan pangannya.

“Ada lagi Indeks Kelaparan Global yang dikeluarkan IFRI. Peringkat pertama dari Indeks ini adalah Singapore. Hal ini menarik karena banyak kesalahpahaman selama ini yang menyamakan antara ketahanan pangan dengan swasembada pangan. Singapore jelas tidak swasembada pangan karena mereka tidak punya sumber daya alam. Tapi mereka menjamin tiga komponen ketahanan pangan tercapai oleh warganya. Intinya adalah, ketahanan pangan dapat dicapai dengan menjamin ketiga komponen, ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas, tanpa menutup diri demi mewujudkan swasembada pangan,” jelasnya.

Kenapa Indonesia bisa berada di bawah negara Afrika dan negara tetangga? Arianto menjelaskan, ada beberapa mispersepsi yang selama ini beredar di masyarakat, misalnya mengenai anggapan Indonesia adalah negara pertanian. Padahal Indonesia tidak selalu diuntungkan secara geografis. Vietnam dan Thailand terletak dekat dengan delta Sungai Mekong yang menjadikan tanah mereka subur. Tanah Indonesia juga subur tapi tidak sesubur mereka, misalnya untuk beras.

Ia menambahkan, bisa saja produktivitas beras di Indonesia lebih tinggi tapi dengan berbagai biaya tambahan, seperti pupuk dan irigasi. Produktivitas bisa digenjot tapi hal ini diikuti dengan biaya tambahan. Ada hal-hal di mana berbagai variabel ketahanan pangan bisa terpengaruh kondisi di masing-masing negara, seperti akses ke irigasi, akses transportasi, logistik, akses ke air. Pangan sendiri juga memiliki rantai distribusi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Di dalam rantai ini, ada juga isu logistik yang tidak murah, jarak, sistem pergudangan, cold storage, yang memengaruhi penilaian dalam indeks ini.

“Saat Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan, seperti physical distancing dan PSBB. Apakah hal ini ada pengaruhnya terhadap kelancaran rantai pasok pangan pangan? Walaupun PSBB mengecualikan sektor pangan tapi berjalannya sektor ini juga perlu didukung industri lain seperti transportasi dan pengemasan yang terkena dampak PSBB,” jelasnya.

Logistik menjadi sangat penting, baik lalu lintas barang di dalam dan luar negeri. Ia menjelaskan, pemerintah perlu berhati-hati untuk memastikan jalannya sektor pangan karena krisis Covid-19 yang awalnya adalah krisis kesehatan juga menjalar ke krisis ekonomi karena adanya berbagai pembatasan tadi. Hal ini menyebabkan adanya penurunan penghasilan bagi sebagian orang dan terhambatnya akses pedagang pasar dan toko.

Terbatasnya penghasilannya membuat sebagian keluarga, terutama mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, harus menyesuaikan pola konsumsi, seperti mengutamakan makanan yang tahan lama daripada makanan yang segar, seperti daging, ikan dan sayur. Hal ini berakibat pada menurunnya akses kepada makanan bernutrisi, terutama pada anak-anak. Pada saat krisis keuangan Asia di 1997-1998, karena khawatir akan masa depan, orang-orang mengalihkan konsumsinya ke makanan / pangan yang lebih murah dan tahan lama. Makanan / pangan dengan karakteristik seperti ini memiliki nutrisi yang rendah. Di beberapa penelitian ditemukan adanya dampak pada anak-anak yang mengonsumsi makanan seperti ini seperti anemia. Kedepannya hal ini dikhawatirkan bisa memicu hal yang lebih serius lagi, seperti malnutrisi, stunting dan lain-lain.

Terkait proteksionisme, Indonesia akan menghadapi banyak tantangan, misalnya logistik. Tantangannya bukan hanya logistik di dalam negeri tapi juga luar negeri. Tidak hanya Indonesia yang melakukan pembatasan tetapi juga negara-negara lain. Ditambah lagi, sentimen untuk lebih mengedepankan kebutuhan pasar domestik daripada pasar internasional membuat mereka menahan ekspornya. Indonesia mengalami sendiri terkait produk alat pelindung kesehatan.

Distribusi pangan domestik berlangsung antar kota dan antar pulau dan sangat luas. Untuk bisa mengerjakan semua, sudah saatnya pemerintah, tidak lagi antar pemerintah pusat dengan daerah, bekerja sama dengan swasta. Pihak swasta memiliki jaringan yang luas hingga ke daerah-daerah yang berarti mereka memiliki sudah memiliki infrastruktur jaringan yang sudah mencapai pelosok.

“Hal ini akan sangat meringankan tugas pemerintah dan memajukan usahanya. Di saat seperti pandemi seperti ini, petani dapat menggunakan jaringan swasta untuk memasarkan barangnya. Pihak swasta dapat diberikan insentif untuk kerja sama ini. Namun hal ini juga perlu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Arianto.

Arianto menjelaskan, jumlah pangan di dunia ini cukup tetapi distribusinya yang tidak merata. Tentu hal ini berkaitan dengan sistem logistik tadi. Ada produsen yang komoditas produksinya tertahan karena tidak bisa mengirim ke negara lain, padahal bisa jadi komoditas tersebut dibutuhkan negara lain. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi tingkat untuk internasional untuk perdagangan.

“Lihat saja perdagangan antara China dengan Selandia Baru. Selama ini banyak pesawat datang dari China untuk mengirimkan turisnya ke sana. Pesawat dari Selandia Baru ke China tidak selalu penuh tapi di pesawat tersebut mereka bisa mengirimkan kargo berupa komoditas pangannya ke China. Saat ada Covid-19 dan China menerapkan lockdown, hal ini menjadi terhambat,” jelasnya.

Siaran pers ini dapat juga diakses dalam bentuk wawancara lewat Podcast Idekonomi di sini

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies