• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Implementasi NTM Salah Satu Kontributor Tingginya Harga Gula di Dalam Negeri

Siaran Pers - Jakarta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menyebut implementasi hambatan non-tarif atau Non-Tariff Measures (NTM) pada tata niaga gula menjadi salah satu kontributor pada tingginya harga gula di dalam negeri. Sebagai salah satu komoditas pokok, produksi gula oleh petani tebu dalam negeri belum mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun di saat yang bersamaan, impor gula juga diatur secara ketat dengan berbagai ketentuan. Berdasarkan data UNCTAD 2020, terdapat 55 NTM mulai dari pemeriksaan pra-pengapalan, tindakan pengendalian kuantitas dan harga, tindakan sanitasi dan fitosanitasi, serta hambatan teknis perdagangan untuk gula. Sementara itu Marks (2015) menghitung besaran Nominal Rates of Protection (NRP) dan Effective Rates of Protection (ERP) tebu dan gula akibat implementasi dari NTM ini, yang masing-masing sebesar 54,8% NRP dan 83,3% ERP serta 48,1% NRP dan 87,7% ERP.

Meski industri gula dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor gula di Indonesia diatur secara ketat. Impor gula diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula. Dalam regulasi tersebut, Kementerian Perdagangan mengizinkan impor gula hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, memenuhi stok gula nasional dan menstabilkan harga. Negara mengizinkan sektor swasta untuk mengimpor gula, tetapi hanya gula mentah dan rafinasi untuk keperluan industri dan pemurnian. Impor gula putih untuk konsumsi rumah tangga merupakan urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun ketentuan tersebut memungkinkan lebih banyak partisipasi sektor swasta, ketentuan tersebut juga menetapkan prosedur yang panjang untuk mendapatkan izin impor. Untuk itu, importir harus mendapat rekomendasi dari tiga menteri yang berbeda, yang akan diberikan setelah rapat koordinasi antar kementerian. Rapat tersebut juga akan memutuskan jumlah gula yang diimpor tahun itu, yang secara efektif akan dikenakan pembatasan impor kuantitatif.

Produksi gula domestik tidak pernah berhasil memenuhi kebutuhan gula di Tanah Air. Pasalnya kebutuhan gula konsumsi dalam negeri terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dari tahun 2018 hingga tahun 2020, jumlah populasi di Indonesia meningkat sebesar 2,28% atau sekitar 6,051 juta penduduk. Pada periode yang sama, total konsumsi gula juga meningkat sebesar 95.000 ton dari 12,6 kilogram per kapita per tahun menjadi 13 kilogram per kapita per tahun, menjadi total 7,18 juta ton. Hal ini menunjukkan betapa wajarnya muncul prediksi kebutuhan gula kedepannya juga akan terus meningkat.

Di saat yang bersamaan, produktivitas gula Tanah Air belum mengalami kenaikan yang signifikan. Kementerian Pertanian mencatat bahwa di tahun 2014, produktivitas GKP dari tebu sebesar 5.406 kg/hektar hingga menghasilkan total 2,58 juta ton, sempat turun hingga titik terendah di tahun 2017 menjadi hanya 4.985 kg/hektar. Di tahun 2018, BPS mencatat produktivitas mulai sedikit naik menjadi 5.225 kg/hektar, menghasilkan 2,17 juta ton pada tahun 2018 yang masih jauh dibanding konsumsi.

“Menanggapi rendahnya produktivitas, pertanyaan berikutnya adalah terkait upaya yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki program revitalisasi, baik on farm, seperti penyediaan bibit unggul, pelatihan teknik bercocok tanam yang benar dan off farm, seperti pemberian dana bantuan pembelian maupun perbaikan mesin giling dan pembangunan pabrik gula baru. Namun program ini belum mampu menyelesaikan permasalahan gula kita,” jelasnya.

Merespon argumen bahwa program revitalisasi bukanlah program instan, Felippa mengatakan pemerintah dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai cara untuk memenuhi kekurangan persediaan gula dan menjaga kestabilan harganya di Tanah Air. Namun sayangnya, harga yang disebut stabil belum tentu terjangkau bagi masyarakat luas. Mekanisme impor yang masih terbatas tidak cukup mampu menekan harga gula di tingkat konsumen. Berdasarkan perbandingan data PIHPS dan Bank Dunia, harga gula nasional lebih mahal 217% kalau dibandingkan dengan harga gula internasional. Bukan tidak mungkin gula impor yang masuk ke pasar konsumsi memiliki perbedaan harga yang kecil dengan harga gula domestik. Kondisi ini membuktikan bahwa implementasi hambatan non-tarif malah tidak mampu menekan harga di pasar.


“Kalau kondisi tingginya harga gula dan defisit persediaan gula ini dibiarkan, wajar jika terjadi masalah rembesan gula rafinasi yang akan berdampak, tidak hanya di segi ekonomi namun juga kesehatan. Hal ini terjadi karena pengadaan gula rafinasi melalui mekanisme impor raw sugar memiliki restriksi impor yang lebih sederhana. Hal ini akhirnya juga berdampak pada jumlah gula rafinasi yang beredar dan juga harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga gula konsumsi,” tandasnya.

Implementasi hambatan non-tarif dalam perdagangan merupakan hal yang wajar. Namun kalau hambatan non-tarif diimplementasikan secara berlebihan, terutama pada sektor-sektor yang memengaruhi kesejahteraan orang banyak seperti pangan, maka hal ini dapat berdampak negatif. Salah satunya adalah pada angka kemiskinan. Felippa mengatakan, implementasi berbagai bentuk hambatan non-tarif sudah terbukti memengaruhi harga komoditas pangan, terutama komoditas yang tergolong penting. Hasil penelitian terbaru CIPS menunjukkan implementasi hambatan non-tarif memengaruhi harga komoditas pangan yang memiliki relevansi tinggi terhadap masyarakat Indonesia.

”Akibat berbagai bentuk hambatan non tarif yang diterapkan pada komoditas-komoditas tersebut, harga domestik secara konsisten selalu lebih tinggi daripada harga internasional. Tentu hal ini sangat merugikan rakyat sebagai konsumen karena seharusnya mereka bisa mengakses komoditas tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Tingginya harga memengaruhi besarnya pengeluaran,” cetusnya.

Simak video singkat terkait Kebijakan Gula di Indonesia berdasarkan Makalah Kebijakan CIPS berikut:


kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies