• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Indonesia Berpotensi Resesi, Pemerintah Perlu Dorong Konsumsi

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu terus menggerakkan konsumsi untuk menghindarkan Indonesia dari resesi. Potensi Indonesia terkena resesi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang diraih di Q1.

Pasalnya jika menilik ke belakang, dua kuartal di tahun 2020 ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Kontraksi terjadi pada Q1 2020 di level 2,97%, terkoreksi tajam sebesar 2% jika dibandingkan dengan Q4 tahun 2019. Seperti yang sudah disebutkan di atas, Q2 tahun 2020 tercatat di level minus 4,3%, melewati proyeksi pemerintah yang semula diperkirakan  minus 3,8%.


Jika pada kuartal selanjutnya, lanjut Pingkan, kita masih mengalami tren yang serupa, tentu dapat dipastikan resesi benar-benar ada di depan mata. Walau pun demikian, kondisi ini juga terjadi secara global bahkan hingga ke negara yang menjadi mitra dagang strategis bagi Indonesia seperti Singapura dan juga Korea Selatan.

Pingkan menambahkan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu menyampaikan informasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menyusut pada Q2 tahun 2020 dan diperkirakan akan mencapai minus 4,3%. Untuk itu, pemerintah saat ini perlu mendorong beragam upaya untuk mendongkrak kembali perekonomian dan menghindari terjerumus ke jurang resesi.


“Melihat perkembangan perekonomian saat ini memang betul, konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisir dampak dari peluang resesi yang ada. Salah satu stimulusnya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan. Jika melihat data jumlah penduduk miskin secara bulanan, angkanya naik dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada Maret 2020 yang lalu,” jelas Pingkan.

Peningkatan angka ini tentu saja menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama pandemi dan pada akhirnya masuk kelompok miskin. Dengan melihat kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa dari 115 juta orang atau sekitar 30 juta rumah tangga kelas menengah kebawah yang ada di Indonesia akan menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk dalam hal konsumsi. Karena itu sangat beralasan jika pemerintah berniat memberikan bantuan kepada mereka juga.


Pingkan meminta pemerintah memperjelas ketentuan kelas menengah yang dimaksudkan seperti apa, mekanisme pendataan penerimanya bagaimana dan juga tahapan pelaporan jika terjadi kendala teknis/kejanggalan distribusi seperti apa untuk menghindari potensi masalah yang kerap kali dihadapi saat membagikan BLT. Hal ini perlu menjadi catatan pemerintah untuk segera dikomunikasikan kepada masyarakat. Pemerintah juga dikabarkan berencana untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk transfer.


“Untuk opsi penyaluran melalui rekening ini agar cashless saya rasa cara yang baik, namun perlu diperhatikan bank mana saja yang dapat melakukannya serta harus dikomunikasikan jauh-jauh hari kepada masyarakat. Hal ini dapat meminimalisir adanya korupsi maupun kendala penyaluran yang tidak terkoordinir dengan baik antara pusat dan daerah,” tandasnya.

Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.


kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies