• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Kebijakan Pangan Perlu Prioritas untuk Optimalisasi Anggaran & Pembenahan Produksi

Siaran Pers - Jakarta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Amanta mengatakan, pemerintah perlu memiliki prioritas yang jelas untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Selain optimalisasi anggaran, pemerintah juga perlu fokus pada pembenahan produksi pangan.

Saat ini, pemerintah Indonesia harus mengambil keputusan penting terkait prioritas dan pengalokasian dana yang terbatas. Awal tahun ini, anggaran Kementerian Pertanian dipangkas sebesar Rp7 triliun untuk dialihkan ke penanganan Covid-19. Di saat yang bersamaan, kebutuhan stimulus dan program pokok terus bertambah, baik untuk program penguatan produksi maupun program bantuan sosial untuk petani.

Felippa menambahkan, produktivitas dan produksi pertanian Indonesia masih belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Data FAO menunjukkan Indonesia menghasilkan sekitar 5,1 ton beras per hektar di tahun 2018, lebih tinggi dibanding Malaysia di 4,1 ton per hektar dan Thailand 3,1 ton per hektar. Namun Indonesia masih kalah produktif dengan Vietnam yang bisa menghasilkan 5,8 ton per hektar. Biaya produksi beras Indonesia pun 2,5 kali lebih mahal dibanding Vietnam.

“Melihat data sepuluh tahun belakangan, belum ada peningkatan produktivitas yang signifikan meskipun ada kebijakan swasembada yang diharapkan bisa melindungi dan mendorong produksi domestik. Produksi domestik, baik nasional maupun produksi pangan lokal berbasis komunitas, harus dibenahi dengan serius,” cetusnya.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan saat menentukan arah kebijakan sistem pangan, terlebih dengan memperhatikan konteks Covid-19. Pertama, Felippa menyarankan, program dan kebijakan yang diambil harus berbasis data. Langkah Kementerian Pertanian untuk menyatukan data dengan Badan Pusat Statistik perlu diapresiasi. Perbaikan data pertanian tersebut merupakan langkah pertama untuk pembuatan kebijakan berbasis data yang lebih rasional.

Kedua, program dan kebijakan yang diambil harus yang terbukti efektif dan efisien, bukan hanya program populis. Perlu ada kajian kritis dan analisa manfaat dan biaya terhadap kebijakan-kebijakan pengembangan pertanian yang ada maupun yang kurang dilakukan selama ini. Sebagai contoh, studi dari International Food Policy Research Institute yang bekerjasama dengan Bappenas dan Asian Development Bank (2019) menilai pengeluaran untuk riset dan pengembangan pertanian akan memiliki manfaat yang berlipat ganda. Sementara pengeluaran untuk perbaikan sistem irigasi maupun subsidi pupuk kurang efektif biaya.

Terakhir, lanjutnya, kebijakan dan program yang dicanangkan tidak boleh melalaikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hanya demi percepatan pemulihan semata. Pemulihan pertanian dan ketahanan pangan harus mengantisipasi krisis lingkungan yang semakin besar. Meskipun ada rasa urgensi untuk mengambil kebijakan segera, kebijakan yang tergesa-gesa malah dapat menimbulkan resiko kontraproduktif dan malah mengancam ketahanan pangan di masa depan.

Pandemi Covid-19 menunjukkan kerentanan sistem pangan dan mengancam ketahanan pangan Indonesia. Selama ini, ketahanan pangan Indonesia berada di posisi 62 dari 113 negara menurut Indeks Ketahanan Pangan Global dari the Economist Intelligence Unit. Ketika pandemi, beberapa provinsi mengalami kekurangan atau defisit kebutuhan pokok, seperti beras, gula, jagung, cabai, bawang merah dan bawang putih. Hal ini juga diakui oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Harga beberapa komoditas pangan cenderung naik di saat pendapatan masyarakat Indonesia menurun.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) melaporkan harga beras meningkat tipis dari Rp11,800 di minggu pertama bulan Maret menjadi Rp11,900 di minggu terakhir bulan Mei. Harga gula mengalami kenaikan yang lebih signifikan dari Rp15,400 menjadi Rp17,250 di periode yang sama. Di sisi lain, banyak petani kesusahan menjual hasil panen akibat tutupnya industri hotel, restoran, dan katering (Horeka) dan terbatasnya aktivitas pasar. Harga jual menjadi anjlok, pendapatan petani pun menurun. Menurunnya pendapatan petani juga tercermin dari Nilai Tukar Petani yang juga ikut turun.

Sistem pangan Indonesia merupakan suatu sistem kompleks dengan berbagai dimensi, mulai dari produksi domestik, perdagangan internasional, perdagangan melalui pasar, retail, dan horeka, serta rantai pasok diantaranya. Banyak tantangan di sistem ini yang semakin diuji selama pandemi Covid-19, seperti produktivitas domestik yang rendah, proses impor yang terhambat peraturan sendiri dan distribusi pangan.

“Kenormalan baru di sistem pangan Indonesia tidak boleh hanya sekedar kembali ke status quo dengan tambahan protokol kesehatan Covid-19. Sekarang adalah momentum untuk memperbaiki kerentanan yang ada, membangun sistem pangan yang tangguh dan tahan atas kejutan, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan,” tandasnya.

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies