• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Kemudahan Perizinan UMKM dalam UU Cipta Kerja Sebaiknya Mencakup Perizinan Online

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina menyatakan, dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah terangkum dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja versi terakhir 812 halaman. Dari berbagai dukungan, penyederhanaan perizinan merupakan langkah konkret dari janji pemerintah yang disampaikan pada pidato Sidang Kabinet Paripurna, Februari yang lalu.

Kemudahan perizinan melalui perizinan tunggal Online Single Submission (OSS) tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan perizinan berusaha, tetapi juga mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi halal. Walaupun bersifat sukarela, SNI penting untuk menjamin standar kualitas produk terutama UMKM yang ingin bersaing di pasar global. Untuk mendapatkan sertifikasi SNI, dibutuhkan waktu kurang lebih 30 hari dengan biaya antara Rp 10-40 juta. Sedangkan sertifikat halal membutuhkan waktu maksimal 75 hari dengan biaya antara 5-12 juta. Sertifikat SNI berlaku selama tiga tahun dan sertifikat halal berlaku selama dua tahun. Selain memangkas waktu untuk kedua sertifikasi tersebut, RUU Cipta Kerja juga menegaskan kembali bahwa sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil tidak dibebankan biaya.

Namun, Kementerian Perdagangan mewajibkan pelaku usaha yang menggunakan sistem daring untuk memiliki izin per tanggal 13 November 2020 nanti. Dasar hukum pemberlakuan izin tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik. Pasal 39 - 41 peraturan tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis sebanyak maksimal tiga kali, kemudian jika tidak diindahkan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam dan/atau pemblokiran sementara.

“Pemberlakuan ketentuan ini seakan tidak peka terhadap kondisi yang melanda dunia usaha, termasuk di dalamnya pengusaha UMKM yang terdampak pandemi. Kementerian Perdagangan dapat menunda implementasi ketentuan ini, setidaknya hingga pandemi selesai. Penundaan ini diharapkan dapat membuat pengusaha UMKM bisa bangkit dan membenahi kegiatan usahanya,” tandas Dina.

Padahal perluasan pasar bagi pelaku UMKM dapat menjadi alternatif solusi untuk usaha mikro yang berkelanjutan khususnya di masa pandemi. Studi dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pandemi merupakan alasan utama pelaku UMKM untuk masuk ke dunia digital menurut 71% penjual GoFood dan 93% social seller (pengusaha individu/mikro yang memiliki sedikit pengalaman berbisnis dan menargetkan jejaring sosial sebagai konsumen melalui media sosial) yang menggunakan GoSend. Di saat yang bersamaan, prospek konsumen digital juga turut meningkat dilihat dari peningkatan penggunaan aplikasi belanja online atau dalam jaringan (daring) sebesar 42% menurut infografis BPS.

Untuk mendorong digitalisasi, Kementerian Perdagangan dapat mempertimbangkan pengecualian pemberlakuan izin perdagangan daring khusus untuk usaha mikro dan kecil atau setidaknya menunda setelah pandemi dapat diatasi di tahun depan. Berkaca dari laporan IFC terhadap kendala perizinan untuk perdagangan konvensional atau offline, 33% pelaku usaha mikro dan kecil menganggap bahwa proses perizinan terlalu rumit. Sedangkan, 27% pelaku usaha mikro dan kecil menyebutkan bahwa mereka tidak melihat adanya manfaat dari perizinan.

Dina menjelaskan beberapa komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, selain melalui penyederhanaan perizinan dalam RUU Cipta Kerja meliputi juga kemudahan akses pembiayaan melalui jaminan kredit program dan ketersediaan Dana Alokasi Khusus atau DAK, penyediaan layanan pendampingan hukum, kepastian pasar minimal 40% produk usaha mikro dan kecil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat diberikan insentif pajak penghasilan untuk sektor tertentu, dan diberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem atau aplikasi pencatatan keuangan.


kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies