• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Kriteria Penerima Bantuan Kelas Menengah Perlu Diperjelas

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine mengatakan, pemerintah perlu memperjelas kriteria kelas menengah yang menjadi penerima bantuan. Tidak hanya kriteria, hal yang lain perlu diperjelas meliputi mekanisme pendataan penerima, mekanisme penerimaan dan distribusi serta tahapan pelaporan jika terjadi kendala teknis/kejanggalan distribusi. Pingkan menyebut, hal ini diperlukan untuk menghindari problematika yang sering terjadi saat membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini perlu menjadi catatan pemerintah dan segera dikomunikasikan kepada masyarakat.

Pemerintah memberikan subsidi gaji kepada para pekerja secara nasional serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan tunai ini merupakan langkah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu publik menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah akan memberikan insentif Rp2,4 juta kepada 13 juta pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan akan diberikan selama empat bulan dan setiap pekerja akan mendapat bantuan Rp600.000 per bulan.

“Bantuan ini jelas menyasar pekerja kelas menengah. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan kriteria penerima dan mekanisme distribusi serta pelaporan untuk menghindari potensi masalah yang mungkin saja terjadi. Masih ada kelompok masyarakat yang tidak ter-cover bantuan ini,” jelas Pingkan.

Dengan adanya Program PEN yang menyasar masyarakat di tengah situasi saat ini tentu akan meringankan beban bagi mereka yang tergolong kelompok rentan dan terdampak. Beberapa program PEN yang sekiranya patut untuk terus dijalankan sepanjang tahun 2020 ini diantaranya ialah perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai dan sembako, kartu sembako, diskon tarif listrik, serta bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa.

Sepanjang tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Kontraksi terjadi pada Q1 2020 di level 2,97%. Sedangkan untuk Q2 tahun 2020 tercatat di level minus 5,3%, melewati proyeksi pemerintah yang semula diperkirakan minus 3,8%. Kontraksi serupa juga terjadi di beberapa negara tetangga dengan level yang bervariasi seperti Malaysia minus 17,1%, Singapura minus 12,6%, Thailand minus 12,2%, hingga Filipina minus 16,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dalam konferensi persnya mengenai APBN bahwa pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan masih akan terkontraksi hingga minus 1,1% di akhir tahun 2020. Jika pada kuartal selanjutnya kita masih mengalami trend yang serupa tentu dapat dipastikan resesi di depan mata dan pemerintah sudah tanggap dengan kemungkinan-kemungkinan kontraksi ini.

Disamping itu, defisit APBN memang masih terjadi sebagai dampak dari belanja pemerintah yang meningkat selama pandemi. Melihat perkembangan perekonomian saat ini memang betul, konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisir dampak dari peluang resesi yang ada.

“Hal ini dapat didukung dengan program-program pemerintah seperti pemberian stimulus berupa bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan maupun kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Harapannya roda ekonomi dapat terus berputar dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari,” ujarnya.

Dengan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar masyarakat di tengah situasi saat ini tentu akan meringankan beban bagi mereka yang tergolong kelompok rentan dan terdampak. Beberapa program PEN yang sekiranya patut untuk terus dijalankan sepanjang tahun 2020 ini diantaranya ialah perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai dan sembako, kartu sembako, diskon tarif listrik, serta bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa.


kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies