• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Marak Perencana Keuangan Tidak Berizin, Profesi Perencana Keuangan Perlu Diatur

Siaran Pers - Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memetakan regulasi profesi financial planner atau perencana keuangan lebih jelas. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, beberapa hal yang patut diregulasi terkait aktivitas yang satu ini mencakup kewenangan dan kewajibannya, ruang lingkup dan kode etik profesinya, pertanggungjawabannya hingga pengawasannya yang dapat dibantu melalui peran asosiasi.


Maraknya kasus perencana keuangan tidak berizin belakangan ini tentu merusak kepercayaan terhadap profesi perencana keuangan dan pasar keuangan. Apalagi, literasi keuangan di Indonesia masih lemah, tercatat pada tingkat 38,03% yang berarti hanya 38 orang dari 100 orang paham lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini, membuka kesempatan terjadinya tindakan eksploitasi dari oknum tidak bertanggung jawab.


Ira menjelaskan, selama ini profesi perencana keuangan belum diatur oleh OJK namun hanya melalui proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Padahal, wilayah kerja dari aktivitas ini berhubungan erat dengan kewenangan OJK untuk melindungi konsumen lembaga keuangan sesuai amanat UU OJK No. 21/2011. Di Indonesia, sertifikasi FP dikeluarkan oleh LSP FPSB Indonesia dan IAFRC Indonesia. LSP FPSB atau Lembaga Sertifikasi Profesi FPSB Indonesia merupakan penyelenggara program sertifikasi “Certified Financial Planner (CFP)” dan “Registered Financial Planner (RFP)”. Sementara IAFRC Indonesia memberikan sertifikasi “Registered Financial Associate (RFA)”, “Registered Financial Consultant (RFC)”, dan “Registered Islamic Financial Associate (RIFA)”. Semua sertifikasi itu mengacu ke organisasi internasional sebagai acuan standar.


“Belum adanya regulasi yang mengatur aktivitas perencana keuangan inilah, salah satunya, yang membuat koridor kerja mereka tidak jelas. Pada kasus yang sedang ramai diperbincangkan, perencana keuangan ini juga berperan sebagai manajer investasi. Padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Masing-masing memiliki batasan dan etika yang harus dipatuhi,” jelas Ira.


Perencana keuangan sendiri berfungsi sebagai pihak yang membantu perencanaan keuangan yang mengacu pada kebutuhan dari klien. Perencana keuangan tidak berhak menjalankan aktivitas keuangan nasabah karena sifatnya hanya memberikan masukan dan merencanakan. Sementara itu, manajer investasi adalah mereka yang menjalankan dan mengelola portofolio milik nasabah, baik individu maupun kelompok.


Ira merekomendasikan proses regulasi melalui tiga langkah. Pertama, OJK dapat menyiapkan Peraturan OJK atau Surat Edaran OJK yang mengatur kewenangan dan kewajiban profesi perencana keuangan. Kedua, OJK dapat melakukan co-regulation dengan menunjuk satu atau lebih asosiasi dan memberikan kewenangan asosiasi untuk memberikan rekomendasi izin pada anggotanya untuk membuka jasa perencana keuangan yang diajukan pada OJK. Koordinasi antara OJK dan asosiasi tersebut dapat memudahkan asosiasi dan OJK mengawasi dan mengkonsolidasi laporan konsumen atau pengguna jasa serta memitigasi risiko.


Co-regulation ini dapat disesuaikan seperti pada profesi akuntan dan penilai publik. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi perencana keuangan mana yang memiliki pengetahuan, sertifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam perencanaan keuangan sesuai dengan standar etika dan profesi pada saat memberikan jasa. Asosiasi dan OJK dapat mencabut izin perencana keuangan serta mensosialisasikannya pada masyarakat jika terbukti bertindak tidak sesuai peraturan yang diatur asosiasi dan OJK.


Hal ini, lanjut Ira, juga bersesuaian dengan rencana Asosiasi Perencana Keuangan IARFC (International Association of Registered Financial Consultant) yang tengah berkoordinasi dengan asosiasi perencana keuangan lainnya untuk membuat daftar hitam, sebagaimana diterapkan di Bank Indonesia seperti BI Checking. Daftar hitam itu nantinya akan memasukkan perusahaan-perusahaan atau perorangan yang pernah terlibat kasus dengan para kliennya yang telah divalidasi melalui pemanggilan dan investigasi.


Ketiga, asosiasi dan OJK harus menyediakan akses pengaduan untuk pengguna jasa agar laporan perencana keuangan yang tidak berizin atau tidak sesuai standar dan etika dapat ditindaklanjuti.  Asosiasi yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab dapat menerima laporan dari pengguna jasa, menginvestigasi, dan memberikan sanksi pada anggotanya yg terbukti tidak profesional, tidak kompeten, serta tidak beretika. Di sisi lain, asosiasi dan pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap reputasi profesi tersebut jika yang bersangkutan sudah memberikan jasa sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku.


21 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies