• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol Perlu Terus Dikawal

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol perlu terus dikawal. Pingkan menyebut, pembahasan sebuah RUU idealnya memperhatikan tingkat kebutuhan atau urgensi dari permasalahan yang ada di masyarakat. RUU tersebut dicetuskan oleh PPP ke Baleg DPR itu sejak tahun 2012. Namun RUU ini baru masuk di Prolegnas pada tahun 2015 dan diusulkan kembali tahun 2019. Perumusan RUU ini juga terbilang mandeg. Setelah tadi tahun 2015 masuk ke Prolegnas, Naskah Akademik dan Draft RUU akhirnya keluar yang kemudian dibahas dalam serangkaian Rapat Kerja dengan pemerintah dan Rapat Dengar Pendapat dengan beragam stakeholder terkait.


Pingkan menjelaskan, rangkuman dari tiap-tiap rapat tersebut bisa dipantau melalui website DPR. Jika berkaca dari rangkuman-rangkuman tersebut, RUU ini mendapatkan banyak kritik yang konstruktif baik dari dalam DPR maupun pihak eksternal, seperti mempertanyakan tingkat urgensi, snowball effect atau dampak yang tidak diinginkan dari pemberlakuan RUU yang mengisyaratkan akan ada satu tahun rentang waktu sampai benar-benar diberlakukan jika lolos menjadi UU, dan juga peranan dari tim terpadu. Dari sini saja sudah bisa terlihat belum ada kesepahaman dalam melihat urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol ini dari Senayan. Maka tidak heran kalau hingga masa akhir kepengurusan tahun 2019 lalu RUU ini tidak lolos. Justru yang menjadi pertanyaan bersama kenapa RUU ini diusulkan kembali pada Desember tahun lalu oleh tiga fraksi yaitu PPP, PKS dan Gerindra dan akhirnya masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2020.


“Terkait dengan sentimen masyarakat, saya rasa masyarakat kita saat ini sudah lebih aktif dan kritis dalam merespon RUU-RUU yang muncul dan dibahas oleh anggota dewan sehingga dengan munculnya berita bahwa DPR melanjutkan kembali pembahasan mengenai RUU ini per 10 November menyebabkan terbukanya ruang diskusi publik seperti ini. Tentu ini patut diapresiasi dan terus ditingkatkan agar kita bisa sama-sama mengawal produk-produk legislasi yang mungkin belum ada urgensinya,” jelasnya.

Kalau melihat dari namanya, RUU ini mengindikasikan adanya pelarangan total. Tapi isi dari draft RUUnya ternyata mengatur lebih luas dari cakupan aturan-aturan mengenai minuman beralkohol yang sudah ada. Saat ini memang belum ada UU yang secara spesifik mengatur tentang minuman beralkohol. Beberapa peraturan yang ada masih di level Peraturan Pemerintah (No.19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11/1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan), Peraturan Presiden (No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol), Peraturan Menteri/Badan (sejumlah kementerian dan badan mengatur mengenai pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol) dan Peraturan Daerah yang kebanyakan mengatur mengenai pembatasan konsumsi minuman beralkohol. Sehingga bisa dibilang RUU ini dibuat untuk mengukuhkan landasan hukum dari aturan-aturan lain yang sudah ada. Hanya saja draft RUUnya cukup rancu antara nama dengan substansinya, maupun dengan aturan lain yang sudah ada tadi.


Pingkan melanjutkan, kalau ditelisik lebih lanjut setidaknya ada empat hal yang menarik dari draft RUU ini. Pertama, mengenai klasifikasi yang tertuang di Bab II, Pasal 4 RUU ini memberikan penjelasan mengenai alkohol apa saja yang dilarang berdasarkan klasifikasinya dan kalau kita lihat ayat (1) itu pada dasarnya semua jenis alkohol yaitu Golongan A-C (Gol. A = kadar etanol 1-5%; Gol. B = 5-20%; dan Gol. C = lebih dari 20 - 55%). Ayat (2) juga melarang alkohol tradisional dan campuran/racikan. Kalau membuka pasal penjelas, untuk alkohol campuran yang dimaksud itu adalah oplosan.


Kedua, ini yang paling mendapat perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu Bab III mengenai Larangan. Pasal 5 sampai 7 itu isinya larangan memproduksi; memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual; serta mengonsumsi minuman beralkohol yang diperuntukkan kepada setiap orang. Untuk pelanggaran kepada tiap pasal ini nantinya akan dikenakan sanksi yang diatur di BAB VI mengenai Ketentuan Pidana. Tapi, masih di bab yang sama tentang larangan, Pasal 8 itu berisi pengecualian larangan yang bahasanya kalau di RUU ini “larangan tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.”


“Nah, disini baru muncul unsur pengecualian larangan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai “kepentingan terbatas” ini akan diatur melalui PP,” tambahnya.


Ketiga, yang juga patut menjadi perhatian adalah pasal 9 yang masih berada di dalam Bab III mengenai Larangan, pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana dari pendapatan cukai dan pajak minol untuk kegiatan sosialisasi bahaya minol dan rehabilitasi korban minol. Tidak ada keterangan di pasal penjelas, hanya saja ayat (3) menyatakan kalau tata cara penggunaan dananya nanti akan diatur lewat PP juga. Kalau lihat ini, mirip sekali dengan kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT, yang mana pendapatan cukai tahunan diambil sebagian untuk pendanaan upaya menangani dampak negatif dari minuman beralkohol. Bedanya, untuk DBHCHT dialokasikan sebesar 2% dari total penerimaan cukai tahunan. Sedangkan RUU ini meminta 20% dari total cukai dan pajak minuman beralkohol tahunan.

Terakhir, kita mundur sedikit ke Bab IV dari draft RUU mengenai Pengawasan. RUU ini nantinya memberikan wewenang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat tim terpadu untuk melakukan pengawasan. Dijabarkan juga siapa saja yang akan termasuk dalam tim terpadu ini dan koordinator di level daerah maupun nasional. Yang menjadi sorotan, pendanaan mengenai tim terpadu ini berasal dari APBN untuk pusat dan APBD untuk daerah sehingga akan menambah pos pengeluaran pemerintah. Penggunaan anggaran untuk tim terpadu ini tentu perlu dilihat lebih lanjut teknisnya seperti apa dan diawasi efektivitasnya, terlebih di masa pemulihan ekonomi seperti sekarang ini. Karena di dalam draft RUU belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hal ini.

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies