• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Pembenahan Kualitas dan Tata Kelola Guru Mendesak

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, upaya pembenahan kualitas dan tata kelola guru mendesak dan perlu segera dilakukan. Pada tahun lalu pemerintah melanjutkan upaya untuk membenahi tata kelola guru yang merupakan permasalah laten yang telah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu.


Persoalan guru honorer selalu berkutat pada kurangnya kesejahteraan, kekurangan jumlah guru serta rendahnya kompetensi guru. Pemerintah membuka peluang bagi guru-guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk tahun 2021 untuk mengatasi kekurangan dan memberikan status dan kesejahteraan guru. Untuk sementara ini, pemerintah fokus merekrut guru dengan skema PPPK. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya perekrutan CPNS guru di masa depan.

Terlepas dari skema PPPK dan PNS, hal terpenting adalah adanya upaya sistematis untuk dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Pemerintah perlu mempertimbangkan apakah skema PPPK ini dapat memecahkan permasalahan kekurangan guru maupun kualitas guru di Indonesia dalam jangka panjang. Fokus pendidikan di Indonesia kini berpusat pada kompetensi inti seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan numerasi dan literasi, kolaborasi, serta pendidikan karakter yang berpatokan pada standar internasional. Untuk itu diharapkan perekrutan guru diharapkan dapat menjaring guru-guru honorer yang bertalenta dan sesuai dengan relevansi pendidikan masa kini. Metode perekrutan guru honorer juga diharapkan dapat berlangsung transparan, sistematis dan mengutamakan perekrutan guru-guru yang memiliki kemampuan dan cara mengajar yang baik alih-alih hanya merekrut guru-guru yang sekadar cakap administrasi.

“Metode perekrutan juga sebaiknya sesuai dengan relevansi kebutuhan Indonesia. Kompetensi inti dari fokus pendidikan tadi diharapkan bisa memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan dan kualitas para siswa. Pemerintah perlu memperhatikan hal ini, tidak hanya fokus pada perhitungan di atas kertas semata,” jelas Nadia.

Peningkatan kualitas dan tata kelola guru sangat berkaitan dengan Kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan otoritas lebih kepada sekolah untuk menentukan kurikulum serta mekanisme belajar selama masa pandemi. Mereka dapat memilih untuk menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, maupun kurikulum yang disusun secara mandiri. Sekolah juga diberikan kesempatan untuk menguji coba penggunaan berbagai media maupun skema pembelajaran. Selama masa pandemi, aspek fleksibilitas pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan siswa, ketersediaan sarana dan menggunakan berbagai macam format penyampaian materi belum pernah diimplementasikan semasif ini.

Diperkirakan bahwa fleksibilitas dalam proses penyampaian layanan pendidikan ini akan tetap ada dan berkembang setelah pandemi usai. Menyambut tahun ajaran 2020/2021, Kemendikbud akan tetap menyelenggarakan Belajar Dari Rumah (BDR). Tetapi tetap membuka peluang adanya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Keputusan untuk menyelenggarakan PTM ini harus disetujui oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat dan orangtua peserta didik. Bukan tidak mungkin apabila beberapa daerah di Indonesia menerapkan pembelajaran tatap muka dan daring (blended learning) secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya perlu mengkaji posibilitas penerapan blended learning ini ke dalam kurikulum, seperti yang telah dicanangkan oleh negara lain seperti Singapura.

Apakah fleksibilitas dan independensi pembelajaran seperti yang telah dipaparkan di atas merupakan hal yang positif? Jawabannya, ya, untuk sebagian besar. Kebebasan dalam menavigasikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kapasitas guru merupakan hal yang patut diacungi jempol. Guru dan Kepala Sekolah adalah pihak yang paling mengetahui karakteristik sekolah dan siswa, merupakan hal yang sangat wajar apabila mereka adalah pihak yang memegang keputusan. Akan tetapi, fleksibilitas dan independensi ini akan sulit dimanfaatkan dengan baik apabila kepala sekolah dan guru tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang mumpuni. Jika blended learning secara masif akan dilaksanakan di Indonesia, pemerintah perlu mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk menguatkan kompetensi guru dalam menavigasikan sistem blended learning ini.

Program bernama “Guru Penggerak” diluncurkan tahun lalu. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mencetak guru-guru pemimpin pembelajaran yang dapat membimbing rekan-rekan sejawat di sekolah maupun di wilayahnya untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. Guru-guru penggerak diharapkan menjadi bibit unggul calon pemimpin pendidikan di masa depan. Sejauh ini, program “Guru Penggerak” sudah menjangkau 2.800 peserta dan akan diproyeksikan untuk menjangkau 260.000 peserta pada tahun 2024. Pelaksanaan kebijakan ini perlu terus diawasi untuk melihat output dan outcome-nya.

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies