• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Pemerintah Patut Prioritaskan Digitalisasi untuk Sektor UMKM

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Covid-19 membuat berkurangnya interaksi fisik dan mobilitas masyarakat. Hal ini memengaruhi mata pencaharian masyarakat, terutama pengusaha mikro yang menjual produknya di warung kecil, tempat wisata dan secara berkeliling. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, digitalisasi merupakan hal yang sangat patut diprioritaskan oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk memulihkan perekonomian. Selain membatasi interaksi fisik dan mobilitas, pandemi Covid-19 di saat yang bersamaan juga mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi dan berbelanja. Perubahan ini perlu diadaptasi oleh para pengusaha UMKM untuk bisa terus menjaga kelangsungan bisnisnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, terdapat peningkatan 60% pada konsumen yang membeli secara online dari sebelum Maret 2020 dan September 2020 menurut survei yang dilakukan oleh McKinsey. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merancang program yang bertujuan mentransformasi 10 juta UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) beralih ke ranah digital pada akhir tahun 2020. Program tersebut mencakup pelatihan dan pemasaran untuk pengadaan pemerintah, bekerja sama dengan industri atau platform e-commerce. Pada Oktober 2020, Kemenkominfo menyebutkan bahwa mereka telah mencapai target, bahkan melampaui, karena 10,25 juta UMKM telah melakukan perdagangan secara digital.

“Sayangnya tidak ada rincian lebih lanjut mengenai proporsi capaiannya, seperti berapa jumlah usaha mikro? Berapa banyak yang berasal dari daerah pedesaan? Berapa banyak yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah? Dengan asumsi proporsi usaha mikro sama dengan proporsi jumlah unit, yaitu 98,7%, maka terdapat 10,1 usaha mikro yang sudah digital. Jika kita membandingkan 10,1 juta dengan 63,4 juta usaha mikro yang ada pada tahun 2018 berdasarkan data Kemenkominfo, maka pekerjaan rumah besar untuk melakukan digitalisasi kepada yang masih tersisa,” terang Dina.

Sebaiknya kita fokus pada pengusaha mikro yang informal dan menjalankan bisnis mereka untuk kebutuhan sehari-hari daripada mengumpulkan modal. Skala mikro yang dimaksud yaitu mempertimbangkan definisi dalam UU Nomor 20/2008, perusahaan dengan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300 juta dan penilaian aset maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha.

Tidak ada data publik yang tersedia tentang jumlah perempuan pengusaha mikro per Desember 2020. Estimasi yang tersedia salah satunya dilakukan oleh Seno-Alday dan Bourne dari University of Sydney (2017) dengan menggunakan populasi Indonesia tahun 2015 sebagai tolok ukur, menghasilkan 24,7 juta perempuan yang usaha mikro yang dimiliki. Angka riilnya pasti saat ini lebih besar. Lebih lanjut, studi Bank Dunia pada 2016 menyatakan bahwa mayoritas perempuan pengusaha adalah mikro, seringkali dijalankan sendiri tanpa pegawai, dan melakukan produksi barang dari rumah mereka, seperti makanan tradisional, kerajinan tangan dan pakaian.

Pertanyaan tentang berapa banyak dari target pengusaha mikro perempuan juga penting untuk dijawab. Itu karena wanita terpengaruh secara tidak proporsional selama pandemi. Pada pra-pandemi, perempuan pengusaha mikro termarjinalkan. Tambunan (2009) menunjukkan bahwa perempuan pengusaha mikro seringkali menganggap suami sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga mereka, termasuk keputusan terkait usahanya. Perempuan, terutama di pedesaan, juga terikat dengan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, menjaga kebersihan rumah dan memasak untuk keluarganya. Tidak hanya itu, usaha mikro berpendapatan rendah sebagian besar dijalankan oleh pengusaha perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah atau sekolah dasar (Bank Indonesia, 2015; Tambunan, 2009). Termarjinalkannya peran perempuan diperburuk selama pandemi, ditunjukkan studi yang dilakukan oleh PBB pada 2020 yang menyebutkan bahwa perempuan terbebani oleh adanya peningkatan kesibukan karena anak-anak belajar dari rumah, kebutuhan perawatan orang tua dan layanan kesehatan.

“Dengan membentuk pengusaha mikro perempuan yang melek digital, mereka dapat menggunakan platform digital untuk mempertahankan bisnis mereka selama dan pasca pandemi. Ada dua langkah utama yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk mendukung perempuan pengusaha mikro,” tegas Dina.

Ada dua hal yang Dina rekomendasikan untuk mendukung digitalisasi pada UMKM. Pertama, Kemenkop UKM sebaiknya memimpin pembentukan database tunggal untuk UMKM yang juga menjangkau data pengusaha mikro yang sebagian besar informal. Rencana ini sebenarnya sudah ada di dalam UU Cipta Kerja. Namun, penyertaan data terpilah gender tidak ada. Pemerintah diharapkan dapat membuat database yang akurat dan peka gender yang akan bermanfaat untuk merancang program pelatihan yang ditargetkan secara khusus untuk pengusaha mikro perempuan untuk beradaptasi dengan teknologi. Untuk itu, Kemenkominfo harus bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan, misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan utama yang menangani data nasional, Kementerian Keuangan karena mereka menangani program bantuan tunai dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Bank BUMN karena mereka juga memiliki program pendukung yang ditargetkan untuk UMKM.

Pembentukan database tunggal adalah hal yang relevan karena UU Cipta Kerja Pasal 8 menyarankan definisi baru UMKM yang akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah yang akan datang. Dalam menyesuaikan angka dengan klasifikasi baru, Kemenkominfo dapat memprioritaskan merancang program digitalisasi bagi pengusaha mikro perempuan di pedesaan dan dengan indeks literasi digital yang rendah dari rata-rata nasional. Program-program tersebut juga harus berkelanjutan daripada pelatihan tunggal, dengan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Pelatihan sebaiknya tidak dilakukan secara online atau metode pembelajaran jarak jauh.

Sebaliknya, perlu mempertimbangkan pembelajaran bertahap dengan melakukan praktik. Fasilitator pelatihan juga sebaiknya melibatkan warga setempat dan seseorang yang akrab dengan perempuan pengusaha mikro di daerahnya. Hal inilah yang dilakukan Swedia dan terbukti berhasil melibatkan perempuan pengusaha mikro untuk menggunakan media sosialnya untuk memasarkan produk seperti yang dielaborasi oleh Olsson dan Bernhard (2020). Mempertimbangkan kebutuhan wanita tertentu juga dapat dilakukan, misalnya dengan jam yang fleksibel sebagai penyeimbang dengan tanggung jawab mereka di rumah atau di luar jam sekolah online.

Terakhir, penting untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran dan perizinan untuk penjualan online. Pada Mei 2020 lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan peraturan Nomor 50/2020 yang mewajibkan semua pengusaha termasuk mikro, untuk mendapatkan izin untuk melakukan penjualan online. Pengusaha perlu melakukan registrasi dan pengisian data dan / atau dokumen yang dipersyaratkan melalui online single submission (OSS). Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, pengusaha akan menerima surat peringatan dan, akhirnya, pemblokiran halaman penjualan online miliknya.

“Meski proses OSS tergolong sederhana, namun izin penjualan online akan menambah berbagai izin lain yang perlu diperoleh: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin industri rumah tangga pangan (Sertifikat Produksi Pangan - Industri Rumah Tangga atau SPP-IRT), Standar Nasional Indonesia (Standar Nasional Indonesia atau SNI), dan sertifikasi halal. UU Cipta Kerja (Pasal 91) telah menjamin perizinan tunggal bagi usaha mikro dan kecil, angin segar untuk mengurangi hambatan dalam berbisnis. SIUP, sertifikasi halal, dan SNI akan dirangkum menjadi satu lisensi tunggal,” tandasnya.

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies