• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Pemerintah Perlu Libatkan Swasta dalam Pengembangan Infrastruktur Digital

Siaran Pers - Jakarta, Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah mengakibatkan perlunya pelibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur digital agar semua wilayah di Indonesia dapat terjangkau. Pelibatan swasta melalui skema Public Private Partnership dan shared infrastructure ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, meningkatkan inovasi dan penguasaan teknologi, serta meningkatkan kemampuan finansial dan efisiensi.

Pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki swasta untuk memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur. Sementara swasta dapat memanfaatkan akses pemerintah pada wilayah yang belum tersentuh, seperti wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sebagaimana diungkapkan Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ajisatria Suleiman dengan menambahkan bahwa pelibatan swasta juga dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen kebijakan dan regulasi.

“Sebagai contoh saja, untuk pengembangan fixed broadband, hampir 70% biaya rolling out oleh perusahaan-perusahaan swasta dialokasikan untuk konstruksi infrastruktur dasar seperti pipa, tiang, dan akses jalan. Tanpa ada intervensi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong passive infrastructure sharing, biaya yang ditanggung oleh swasta sangat besar sekali. Patut dicatat bahwa jaringan fixed broadband di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan ASEAN,” ungkapnya.

Aji menambahkan, langkah pemerintah mempersiapkan anggaran Rp 26 triliun untuk infrastruktur digital sudah tepat dan perlu diapresiasi. Pelibatan swasta diharapkan mampu mempercepat terciptanya konektivitas antar wilayah di Indonesia dan meminimalisir digital divide (ketimpangan akses teknologi dan informasi) antar wilayah.

Tahun 2021 ini juga penting karena menjadi awal konstruksi Pusat Data Nasional berdasarkan budget yang sudah dialokasikan sejak tahun lalu. Agar lebih efektif ke depannya, lanjutnya, pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran melalui kebijakan dan stimulus agar sektor swasta dapat lebih berpartisipasi di pengembangan infrastruktur digital. Berbagai instrumen seperti shared infrastructure maupun public-private-partnership dapat diterapkan baik untuk mobile and fixed broadband, maupun government cloud serta digitalisasi pelayanan publik.

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa digital divide antar wilayah di Indonesia telah menciptakan kesempatan yang tidak merata, misalnya saja dalam implementasi pembelajaran jarak jauh. Wilayah rural Indonesia, seperti di Nusa Tenggara dan Papua, umumnya tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sekolah. Digitalisasi juga akan dapat membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah pandemi, dan disini dibutuhkan pemerataan akses digital agar UMKM di seluruh negeri dapat terbantu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk sinyal 4G di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Terdapat total 9.113 desa dan kelurahan di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut sudah dibangun BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan. Sedangkan sisanya sebanyak 7.904 telah diprogramkan untuk tahun 2021 dan 2022. Sementara untuk wilayah Non-3T berjumlah 3.435 desa dan kelurahan yang juga saat ini sedang disiapkan oleh operator seluler.