• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Pemerintah Sebaiknya Fokus Pada Pemberantasan Minuman Oplosan dan Ilegal

Siaran Pers - Jakarta, Kematian akibat konsumsi minuman keras oplosan dan minuman beralkohol ilegal kembali terjadi. Tidak hanya tewas, korban yang masih hidup pun kini masih harus berjuang untuk kesembuhannya. Menyikapi fenomena yang berulang ini, pemerintah sebaiknya fokus memberantas minuman keras oplosan dan juga minuman beralkohol ilegal (tercatat namun dijual bebas di tempat-tempat yang tidak memiliki izin dan minuman diselundupkan) untuk mencegah jatuhnya jumlah korban yang lebih banyak.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, munculnya minuman beralkohol oplosan dan ilegal ini adalah efek samping dari pelarangan peredaran minuman beralkohol yang resmi terdaftar di minimarket dan toko pengecer lainnya. Langkah pemerintah, lanjutnya, yang sudah menetapkan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol tidak efektif karena pasar konsumen minuman beralkohol di Indonesia tetap ada.

Saat ini sudah ada tiga kebijakan yang mengatur konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Pertama adalah menaikkan bea impor minuman beralkohol kategori B dan C menjadi 150% dari nilai barang yang diimpor. Kedua adalah pembaharuan daftar bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal asing atau terbuka dengan persyaratan tertentu (Daftar Negatif Investasi / DNI). Lalu yang terakhir adalah pemberlakukan pelarangan penjualan minuman beralkohol di minimarket dan toko pengecer lainnya agar minuman beralkohol jauh dari masyarakat. Sejumlah pemerintah daerah juga memberlakukan larangan untuk minuman beralkohol di wilayah yurisdiksinya baik secara penuh maupun parsial.

Alih-alih menjauhkan konsumen dari minuman beralkohol, pemberlakuan kebijakan seperti ini justru membuat masyarakat beralih ke pasar gelap yang mendistribusikan minuman beralkohol oplosan dan ilegal yang harganya lebih terjangkau dan sangat mudah diperoleh. Selain mengandung zat-zat mematikan, minuman beralkohol oplosan juga cenderung dikonsumsi dalam jumlah banyak karena harganya yang murah.

“Tidak sulit mencari keberadaan minuman beralkohol oplosan dan tidak tercatat. Minuman seperti ini biasanya dengan mudah ditemui di warung, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan. Diproduksi secara rumahan, harganya juga relatif jauh lebih murah daripada yang resmi. Pelarangan terhadap produk minuman beralkohol yang legal justru berpotensi tinggi merusak kesehatan masyarakat karena ada kecenderungan mereka beralih ke produk oplosan. Ketersediaannya yang lebih mudah didapat dibandingkan produk legal juga membuat minuman beralkohol seperti ini lebih banyak dipilih daripada yang dijual secara resmi,” ujar Pingkan.

Survei Kesehatan Dasar Nasional 2018 oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan, 0,3% anak usia 10 hingga 14 tahun dan 3,7% remaja usia 15 hingga 19 tahun dilaporkan mengonsumsi minuman beralkohol. Kelompok usia tersebut cenderung mengonsumsi alkohol yang dicampur dengan bahan lain seperti minuman penambah energi, minuman ringan, obat-obatan herbal, dan bahkan zat berbahaya seperti metanol. Hal ini dapat menyebabkan efek samping bagi kesehatan seperti kejang, kegagalan organ, maupun kematian. Oplosan mengambil porsi 8,4% dari total konsumsi alkohol kelompok usia 10 - 14 tahun dan 5,6% pada kelompok usia 15 - 19 tahun.

Sementara itu volume konsumsi alkohol secara umum di Indonesia yang tercatat oleh World Health Organization pada laporan yang dipublikasikan tahun 2018 adalah sebesar 0,8 liter per kapita, salah satu yang terendah di dunia. Namun jika angka tersebut dibedah, maka konsumsi per kapita untuk alkohol tidak tercatat (termasuk oplosan) mengambil porsi lebih besar yaitu 0,5 liter per kapita jika dibandingkan konsumsi alkohol yang tercatat/legal di level 0,3 liter per kapita.

Pelarangan oleh pemerintah, kata Pingkan, tidak berdasarkan pada bukti bahwa kebijakan seperti itu efektif menangani permasalahan oplosan. Justru sebaliknya, berbagai kebijakan pelarangan justru sudah banyak terbukti berakibat fatal seperti jatuhnya korban jiwa dan maraknya pasar gelap.

Untuk itu, CIPS mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pemberantasan minuman beralkohol oplosan dan ilegal. Tingkat konsumsinya yang lebih banyak daripada minuman beralkohol legal sudah sepatutnya membuat pemerintah fokus pada pemberantasan minuman jenis ini. Pelarangan oleh pemerintah untuk produk yang legal juga membuka jalan bagi pasar gelap. Alih-alih membatasi peredaran minuman beralkohol yang resmi di minimarket dan toko pengecer resmi lainnya, pemerintah sebaiknya mencabut peraturan tersebut, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 6 Tahun 2015 dan mengizinkan peredaran minuman beralkohol berkandungan di bawah 5% seperti bir di minimarket dan toko kelontong yang terdaftar.

“Kami juga meminta pemerintah untuk lebih aware terhadap aspek kesehatan masyarakat jika kebijakan pelarangan terus dilakukan. Pemberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku black market dan pemilik tempat yang menjual minuman oplosan dan ilegal juga wajib dilakukan supaya memberikan efek jera dan memutus rantai peredaran minuman jenis ini di masyarakat,” tuturnya.


kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies