• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Perlindungan Konsumen Pangan Diperkuat Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, pemerintah perlu memaksimalkan sosialisasi peraturan terbaru terkait pengedaran makanan secara online. Ira menilai, peraturan ini akan mendukung upaya untuk memastikan keamanan pangan pada konsumen. Namun efektivitas peraturan ini juga membutuhkan partisipasi pengusaha untuk memastikan berjalannya implementasi di lapangan.


Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengundangkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring pada 7 April 2020. Seluruh apotek, Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF), pelaku usaha dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menyelenggarakan peredaran obat dan makanan secara daring atau online harus menyesuaikan kegiatannya dalam memastikan keamanan obat dan pangan yang dijual dengan Peraturan Badan yang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan atau pada 7 Juli 2020.


Tren pemesanan makanan lewat aplikasi online memang naik signifikan pada pasar Indonesia. Go-Food, salah satu platform antar makanan online terbesar di Indonesia, mengklaim memproses USD2 miliar dalam Nilai Transaksi Bruto tahunan. Data Statista memprediksi pengiriman makanan online Indonesia akan mengalami tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11,5% pada tahun 2020-2024. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pemesanan makanan lewat aplikasi seperti ini berkontribusi terhadap 27,85% dari seluruh penjualan e-commerce pada tahun 2018.


Orang Indonesia semakin banyak mengonsumsi makanan olahan dan ultra-olahan. Penjualan makanan kemasan ultra-olahan dalam ritel modern telah tumbuh lebih dari 40% antara tahun 1998 hingga 2010. Tren ini cenderung berlanjut karena preferensi konsumen untuk kenyamanan menghemat waktu diperkirakan akan meningkat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian 2019, konsumsi makanan olahan atau ultra-olahan meningkat sebesar 9,63% antara 2017 dan 2019. Diperkirakan 30% dari pengeluaran makanan bulanan dan 21% kalori berasal dari 'makanan dan minuman jadi' termasuk makanan olahan yang dibeli di toko dan makanan dari layanan katering.


Di sisi lain, terdapat tantangan yang harus dijawab terkait keamanan pangan. Data oleh Peneliti UGM Risalia Reni Arisanti dkk menunjukkan bahwa terjadi 61.119 keracunan pangan pada 2000-2015 di mana 219 diantaranya meninggal dunia. Data pengawasan BPOM melalui sample 23.463 makanan juga menunjukkan 14% makanan tidak aman dikonsumsi dan 50% makanan tidak berizin tidak aman dikonsumsi. Risiko yang mengintai konsumen karena mengonsumsi makanan tidak aman tersebut, diantaranya, adalah penyakit karena makanan, efek jangka panjang hingga kematian.


Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen pangan adalah melalui diundangkannya Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020. Ira berpendapat, ini adalah langkah positif pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang dijual secara online. Contohnya adalah terkait izin edar, kemasan, dan kewajiban BPOM untuk membina pelaku usaha dan masyarakat terkait obat dan pangan yang dijual secara online. Peraturan tersebut menjadi ukuran bahwa pemerintah menyadari liabilitas tambahan yang mungkin terjadi akibat transaksi yang dilakukan secara online.


Namun, Ira masih mempertanyakan empat hal yang harus terjawab oleh kebijakan BPOM selanjutnya. Pertama, terkait pembentukan fasilitator keamanan pangan yang berasal dari penggerak masyarakat. Hal ini tercantum pada Pasal 26, namun masih belum jelas bentuk implementasinya, apakah anggarannya disediakan oleh pemerintah pusat atau daerah, maupun sifat dari hal ini, apakah dilakukan secara sukarela atau tidak. Apalagi, terdapat riset oleh Lumbantobing dan Siregar pada 2012 yang menunjukkan bahwa BPOM membutuhkan 3.101 tambahan staf untuk dapat melakukan tugas secara efektif berdasarkan workload analysis. Saat ini, pemerintah kekurangan dana untuk sistem pengawasan di pusat maupun di daerah. Dengan adanya pembentukan fasilitator ini, tentu menjadi tambahan anggaran pemerintah jika harus disediakan melalui penganggaran pemerintah.


“Kalau implementasi dari penyediaan fasilitator ini dilakukan oleh pemerintah pusat, tentu BPOM membutuhkan tambahan staf yang memadai untuk mencakup wilayah kabupaten dan kota. Tentu hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, dan membutuhkan pendanaan yang jelas. Sementara itu, kalau implementasi dilakukan masyarakat secara sukarela, maka harus jelas siapa yang melaksanakan dan juga bagaimana memastikan terbentuknya fasilitator tersebut secara berkesinambungan,” jelasnya.


Kedua, Ira juga menyayangkan bahwa tambahan liabilitas belum dibahas secara teknis, terutama perbedaan antara jasa antar oleh restoran secara langsung atau menggunakan pihak ketiga. Padahal, hal ini harus diatur melalui sistem last-mile tracking agar memastikan jika terjadi ketidaksesuaian penanganan makanan, dapat dilihat apakah itu oleh pelaku usaha atau penyedia jasa pengantaran. Saat ini, Peraturan BPOM hanya mengaturnya secara bersamaan antara pelaku usaha dan penyedia jasa pengantaran.


Ketiga, Ira menyayangkan penghapusan sanksi administratif berupa ganti rugi yang sebelumnya terdapat pada UU Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Ira berpendapat, terkadang konsumen mengalami kerugian secara ekonomis akibat pangan yang tidak aman. Contohnya, jika konsumen sakit dan tidak dapat bekerja, ataupun biaya ke dokter jika ternyata makanan tersebut terkontaminasi. Ira berpendapat, ganti rugi harus tetap dimasukkan pada peraturan teknis, dan tidak hanya pada UU dan PP.


Keempat, Ira berpendapat bahwa kebijakan ini diundangkan dengan minim sosialisasi dan konsultasi publik, dan ini dapat berakibat pada pelaksanaan dan implementasi yang kurang kuat. Ketidaksiapan pelaku usaha dan konsumen bisa menjadikan kebijakan pemerintah kurang efektif.


“Kita harus mengapresiasi langkah pemerintah untuk melindungi konsumen pangan daring, karena kejelasan aturan teknis oleh kementerian dan badan yang terkait sangat penting untuk memastikan perlindungan konsumen. Namun, kebijakan ini tidak akan berjalan efektif jika masih belum aplikatif dan belum tersosialisasikan dengan baik pada konsumen dan pelaku usaha. Karena pada akhirnya, konsumen dan pelaku usaha lah yang terdampak secara langsung oleh kebijakan pemerintah,” tutup Ira

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies