• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Perlu Ada Tindak Lanjut dari Pelaksanaan Asesmen Nasional Pengganti UN

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, perlu ada tindak lanjut dari pelaksanaan Asesmen Nasional pengganti Ujian Nasional (UN). Asesmen Nasional, lanjut Nadia, sebaiknya tidak hanya menjadi instrumen untuk mengukur kemampuan siswa tapi juga dapat digunakan sebagai sarana pemetaan sejauh mana penurunan kemampuan siswa (learning loss) akibat pandemi Covid-19 ini. Penurunan kemampuan siswa adalah dampak yang tidak terhindarkan akibat ketidakhadiran mereka di sekolah dalam jangka waktu yang lama. Siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan tidak memiliki lingkungan yang mendukung kegiatan belajar selama rumah memiliki potensi penurunan kemampuan yang lebih besar dibandingkan mereka dari latar belakang keluarga menengah ke atas.

Nadia menambahkan, sangat penting bagi semua pihak untuk melihat bagaimana Asesmen Nasional ini memotret kondisi pembelajaran siswa di era pandemi. Salah satu instrumen dari Asesmen Nasional ini adalah Survei Lingkungan Belajar yang melihat melihat pendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Ada baiknya jika Asesmen Nasional ini juga memotret kondisi pembelajaran siswa jarak jauh siswa di era pandemi mengingat sudah hampir setahun dari siswa belajar di rumah. Hasil dari Survei Lingkungan Belajar ini dapat menjadi referensi pemerintah untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pembelajaran jarak jauh pada saat ini.

“Asesmen Nasional bisa jadi ajang pemetaan pencapaian siswa dalam konteks pandemi, mengingat dampak learning loss. Berbagai studi memperlihatkan bahwa learning loss semakin jelas di negara-negara maju, terutama terkait dengan penurunan performa siswa di area numerasi dan literasi. Besar kemungkinan dampaknya akan lebih buruk di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Walaupun begitu, melihat kesiapan daerah juga perlu menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Untuk itu, Asesmen Nasional pada Maret hingga April 2021 dinilai Nadia perlu memperhatikan kondisi di lapangan di mana banyak sekolah dan siswa masih tutup dan belajar di rumah. Kesiapan sekolah dan siswa sangat perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini, terutama dalam menyangkut protokol kesehatan dan juga infrastruktur komputer.

Ia pun mengkhawatirkan adanya kemungkinan sosialisasi yang kurang efektif dalam masa pandemi ini. Padahal sistem pengujian yang pertama kali diadakan ini butuh dipahami secara komprehensif oleh Dinas Pendidikan daerah, sekolah, guru, siswa dan juga para orang tua siswa. Mengingat waktu yang tidak panjang hingga pelaksanaannya, pemerintah juga perlu memperhatikan variabel pandemi Covid-19 yang pada saat ini masih menghalangi siswa untuk menghadiri pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain itu, hingga sekarang pun pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait dengan akses pembelajaran.

“Diperlukan sosialisasi yang optimal pada tiap stakeholder seperti guru, siswa, kepala sekolah dan orang tua terkait tujuan dari kebijakan ini. Sosialisasi juga tidak kalah penting soal keberadaan dari Asesmen Nasional sebagai instrumen pemetaan, bukan untuk nilai rapor,” ungkap Nadia.

Nadia pun menambahkan, tujuan sosialisasi lainnya adalah untuk mencegah adanya tekanan pada sekolah-sekolah untuk mendorong para siswanya untuk mendapatkan nilai yang bagus sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan UN. Untuk itu, sebaiknya sosialisasi Asesmen Nasional ini perlu dipersiapkan secara matang serta memperhatikan kondisi luar biasa akibat pandemi Covid-19 yang dapat mempersulit komunikasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memberi pengertian bahwa hasil Asesmen Nasional benar-benar digunakan untuk memetakan pendidikan dan tidak berdampak pada citra sekolah, guru, dan siswa.

Pemerintah pada saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional pengganti Ujian Nasional (UN) pada . Pelaksanaan UN merupakan tolok ukur kompetensi siswa dan menjadi poin penting dalam kelulusan dan penentuan masa depan siswa. Sebaliknya, Asesmen Nasional ini merupakan ajang bagi pemerintah untuk mengukur mutu pembelajaran secara holistik yang kemudian akan menjadi referensi bagi kebijakan nasional sektor pendidikan. Asesmen nasional ini terdiri atas tiga komponen yakni Asesmen Kompetensi Minimum yang terdiri atas tes literasi dan numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Pemerintah akan menggelar Asesmen Nasional ini pada bulan Maret-April 2021 dengan cara yang sama dengan pelaksanaan UN yang berbasis komputer. Bagi sekolah yang tidak memiliki infrastruktur komputer, maka akan diarahkan untuk menggunakan komputer di sekolah lain. Dikhawatirkan hal ini akan menyulitkan sekolah-sekolah yang berada di daerah rural yang memiliki keterbatasan fasilitas. Di sisi lain, sesuai dengan maksud dan tujuan dari Asesmen Nasional yakni untuk menguji mutu pendidikan, pemerintah dapat memperoleh gambaran secara holistik terkait dengan kemampuan siswa Indonesia pada saat ini. Hasil dari Asesmen Nasional ini akan menjadi modal berharga untuk memetakan kebijakan nasional pendidikan yang harus diambil untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil dari Asesmen Nasional ini diharapkan dapat memetakan performa siswa secara komprehensif. Diharapkan pula adanya intervensi khusus yang disesuaikan dengan hasil Asesmen Nasional terutama bagi siswa yang memiliki hasil numerasi dan literasi yang rendah.

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies