• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Permasalahan HKI dan Minimnya Inovasi Hambat Perkembangan Sektor Farmasi Indonesia

Diperbarui: Jan 8

Siaran Pers - Jakarta, Disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja seharusnya mampu turut mendorong inovasi di sektor farmasi. Inovasi di sektor farmasi dalam negeri seakan berjalan di tempat dengan karena adanya ketentuan yang membatasi pergerakan sektor ini, seperti dari menerima masuknya foreign direct investment (FDI). Padahal masuknya FDI pada sektor ini akan membawa dampak positif bagi sektor farmasi dalam negeri, seperti pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development) dan mendorong munculnya inovasi baru.

Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan, sejak disusun pada awal tahun 2020, UU ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan regulasi yang menghalangi penanaman modal asing atau FDI ke Indonesia. Regulasi yang berfokus pada FDI ini juga menyentuh UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016) di antara berbagai UU yang direvisi.

Hal ini terlihat cukup jelas di sektor farmasi, di mana kebijakan industri farmasi yang pro lokal selama lebih dari satu dekade telah berhasil membantu produsen dalam negeri mendominasi pasar tetapi malah mengorbankan inovasi. Produsen dalam negeri menguasai 95% pangsa pasar tetapi kebanyakan berfokus pada obat-obatan generik yang murah dan sudah habis patennya. Obat-obatan inovatif yang patennya masih berlaku biasanya dipasok oleh perusahaan farmasi multinasional yang kegiatannya sangat dibatasi di sini.

Karena obat-obatan inovatif ini merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan yang panjang dan sangat mahal, perusahaan farmasi multinasional sangat bergantung pada rezim perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang kuat dan skala ekonomi yang masif untuk mengembalikan investasi mereka. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menarik FDI ke sektor ini harus memperhatikan kedua dinamika industri tersebut.

Permasalahan seputar paten juga menghambat perkembangan sektor farmasi di Tanah Air. Di masa lalu, pemerintah berusaha mengatasi kekurangan inovasi dengan mengundang perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan mensyaratkan adanya transfer teknologi. Namun, mengingat bahwa teknologi sarat HKI, pemaksaan seperti ini malah membuat Indonesia menjadi tidak menarik bagi bisnis yang produknya padat HKI, terutama farmasi. UU Cipta Kerja kelihatannya menyadari masalah ini.

Andre melanjutkan, bagi perusahaan farmasi, pasal 20 ayat 1 UU Paten 2016 adalah penghalang terbesar. Pasal ini mewajibkan pemegang paten Indonesia untuk memproduksi produknya di dalam negeri dan jika tidak dilakukan dapat menyebabkan pembatalan paten atau kewajiban lisensi ke pihak lain. Tentu saja peraturan ini bertabrakan dengan kedua dinamika industri di atas. Pertama-tama, pasal ini melemahkan perlindungan HKI karena pemegang paten asing berisiko kehilangan patennya jika diajukan di Indonesia. Faktanya, data World Intellectual Property Organization (WIPO) menunjukkan bahwa Indonesia menerima lebih sedikit permohonan paten non residen (pihak asing) pada tahun 2017-2018, setelah UU Paten 2016 diterbitkan.

Berikutnya, keharusan untuk mendirikan pabrik di Indonesia juga menjadi hambatan karena perusahaan farmasi multinasional kemungkinan besar sudah memiliki pabrik besar di tempat lain. Keharusan membangun pabrik yang baru, jika tidak perlu, hanya akan membengkakkan struktur biaya mereka. Sia-sianya skala ekonomi yang sudah dibangun dan risiko kehilangan HKI membuat perusahaan-perusahaan ini malah tidak melirik Indonesia, sebagaimana terlihat pada penurunan FDI sektor farmasi di sini sejak 2017.

“Dampak yang lebih buruk daripada kehilangan FDI adalah kenyataan bahwa konsumen Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengakses obat-obatan temuan terbaru yang seharusnya lebih manjur. Kegagalan dalam memahami dinamika tersebut telah menghasilkan kebijakan yang menghalangi inovasi farmasi masuk ke Indonesia,” terang Andree.

Secara historis, budaya inovasi masih belum terlalu mengakar di Indonesia. Data WIPO menunjukkan, pada 2018 permohonan paten dalam negeri Indonesia 1.000 kali lebih kecil dibandingkan dengan China dan 200 kali lebih kecil dari Amerika Serikat. Singapura, yang luasnya jauh lebih kecil dari Indonesia, justru menerima lebih banyak permohonan paten dari penduduknya dibanding Indonesia.

Rendahnya inovasi ini sebagian besar disebabkan oleh anggaran penelitian dan pengembangan yang sangat sedikit di Indonesia, yaitu kira-kira 0,2% dari PDB. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan anggaran serupa yang berjumlah di atas 2% yang dilakukan China, Amerika Serikat dan Singapura. Hebatnya, anggaran penelitian dan pengembangan Singapura 125% dari Indonesia dan sekitar seperlima dari jumlah ini digunakan untuk litbang ilmu kedokteran dan kesehatan yang menjadikannya pusat penelitian farmasi yang terdepan di dunia.

“Perlu juga diingat bahwa ekosistem inovasi yang kuat membutuhkan partisipasi bisnis yang signifikan. Di negara teknologi maju, rata-rata belanja litbangnya lebih dari 50% berasal dari bisnis. Sementara di Indonesia, angka ini hanya 8%. Meskipun belanja litbang BUMN di masa mendatang tentu akan meningkatkan proporsi ini, masih belum jelas apakah penugasan tanpa risiko ini akan menciptakan dorongan berinovasi yang sama seperti perusahaan swasta yang harus berinovasi demi kelangsungan bisnisnya.

Regulasi lain, untungnya, akan lebih efektif mendorong inovasi bisnis dibanding UU Cipta Kerja. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja mengeluarkan PMK Nomor 153 Tahun 2020 tentang Super Deductible Tax untuk beberapa kegiatan litbang. Perusahaan dapat mengklaim sampai 300% biaya litbang sebagai pengurangan pajak - 75%-nya terkait dengan paten. Insentif ini akan sangat membantu menyegarkan kembali lanskap litbang Indonesia. Penerapan UU Cipta Kerja dan Super Deductible Tax yang efektif seharusnya bisa meningkatkan permohonan paten yang masuk ke negara ini.

Meski masa depan inovasi di Indonesia terlihat menggembirakan, masih ada tantangan regulasi sektoral di industri farmasi yang berada di luar jangkauan UU Cipta Kerja. Misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1010 Tahun 2008 yang mewajibkan semua obat yang terdaftar di Indonesia diproduksi di dalam negeri. Baru-baru ini pun ada Peraturan Kementerian Perindustrian (Permenperin) Nomor 16 Tahun 2020 yang menetapkan penghitungan kandungan lokal untuk produk farmasi.

“Semua pembatasan ini tampaknya tidak belajar dari pengalaman bahwa minimnya investasi farmasi multinasional berdampak negatif terhadap inovasi di industri ini. Selain itu, mereka bertentangan dengan semangat keterbukaan UU Cipta Kerja yang lebih tinggi hirarkinya dan oleh karena itu perlu ditinjau dan disesuaikan kembali,” jelasnya.

Sejalan dengan upaya Indonesia untuk membangun budaya inovasi di bawah bayang-bayang Covid-19, diperbaharuinya skema perlindungan HKI dalam UU Cipta Kerja merupakan langkah yang tepat. Walaupun mengandalkan BUMN untuk inovasi adalah strategi yang belum terbukti efektifitasnya, skema pengurangan pajak super untuk litbang akan disambut baik oleh perusahaan farmasi dalam negeri maupun asing. Namun, langkah reformasi kini harus menjangkau regulasi lain yang masih menghalangi realisasi penuh potensi inovasi farmasi Indonesia dalam persiapan menghadapi krisis kesehatan lainnya di masa depan.


110 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies