• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Perubahan Paradigma dalam UU Cipta Kerja Mampu Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Siaran Pers - Jakarta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan perubahan paradigma tentang pertanian dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Sebagai negara dengan laju pertambahan penduduk yang pesat, memastikan ketahanan pangan bukanlah pekerjaan mudah di tengah berbagai faktor yang menghambat ketahanan pangan itu sendiri, seperti semakin berkurangnya jumlah lahan pertanian dan belum mencukupinya produksi dalam negeri.

Ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Global Food Security Index yang dikeluarkan the Economist Intelligence Unit setiap tahunnya, berada di ranking 62 dari 113 negara. Akibatnya lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan bernutrisi karena terhambat harga yang mahal. Selain menyebabkan rentannya ketahanan pangan, harga yang mahal juga berkontribusi pada angka stunting di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan di tahun 2019 menunjukkan sekitar 27,67% balita di Indonesia mengalami gizi buruk/stunting. Dampak lain yang juga mungkin muncul adalah ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi food basket mereka secara seimbang.

Harga beras Indonesia dua kali lipat lebih mahal daripada harga beras di pasar global. Per Maret 2020, berdasarkan data BPS melalui CEIC Database menunjukkan harga beras kualitas medium di Indonesia ada di kisaran Rp 14.200, dua kali lebih mahal dibandingkan harga internasional yang berada di di level Rp 7.100. Sementara itu data dari Pusat Informasi Harga Pangan Nasional (PIHPS) menunjukkan, sejak awal April hingga Juni 2020, harga gula fluktuatif berada di kisaran Rp18.000 per kilogram, turun tipis ke besaran Rp17.000 per kilogram. Angka ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp12.500 per kilogram. Harga gula mulai menunjukkan penurunan semenjak impor mulai dibuka.   

“Ada perubahan paradigma yang cukup signifikan dalam UU Cipta Kerja. Pemerintah sadar bahwa implementasi restriksi atau hambatan tidak akan efektif tanpa adanya upaya mendorong penguatan pertanian domestik. Akhirnya sekarang restriksi dikurangi sekaligus memperkuat pertanian domestik. Jadi Indonesia bisa mengurangi impor dengan lebih kompetitif, tidak hanya membatasi impor,” tegasnya.

UU Cipta Kerja mengakui prioritas penyediaan pangan dalam negeri dapat diperoleh melalui produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional dan impor, dengan mempertimbangkan kepentingan petani, peternak, dan nelayan. Terkait impor, UU ini juga menambahkan ketentuan tambahan seperti adanya kebijakan tarif dan non tarif. Kebijakan tarif dan non tarif dapat menjadi penghambat impor untuk masuk ke dalam negeri. Hambatan perdagangan tersebut juga pada akhirnya dapat memperkecil peluang masuknya investasi.

“Diakuinya impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan merupakan sebuah gebrakan yang positif, mengingat produksi pangan domestik memang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi di saat yang bersamaan opsi impor juga diikuti berbagai kebijakan tarif dan non tarif yang dapat berdampak negatif pada pemasukan modal asing  dan kestabilan harga pangan di pasar. Padahal tujuan impor kan untuk menstabilkan harga komoditas pangan sambil terus membenahi efisiensi produksi pangan nasional,” terang Felippa.

UU Cipta Kerja juga mengakui impor sebagai sumber penyediaan pangan dengan tetap memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non-tarif. 

Upaya untuk memperkuat pertanian domestik tergambar pada pasal dalam UU Cipta Kerja mengakui bahwa kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri. UU Cipta Kerja juga mengakui pentingnya mengutamakan peningkatan produksi pertanian dalam negeri, alih-alih pembatasan impor, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal ini diharapkan akan terwujud dalam bentuk investasi pemerintah yang semakin besar terhadap petani. 

Felippa menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai strategi perlindungan petani, seperti penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, penguatan penyuluhan pertanian, menjamin kepastian usaha lewat penyederhanaan rantai distribusi,  penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian (untuk tani padi, tani sapi, nelayan kecil, maupun pembudidaya ikan kecil) dan peningkatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas yang ditanamnya.

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies