• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Potensi Ekonomi Digital Indonesia Terganjal Kesenjangan Digital dan Hambatan Berusaha

Siaran Pers - Jakarta, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi digitalnya. Indonesia memiliki pasar yang besar dan, jumlah pengguna ponsel pintar yang tinggi. Kedua poin positif tersebut juga didukung dengan perubahan perilaku konsumen ekonomi digital akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memaksa orang untuk mengubah pola transaksi keuangan mereka, termasuk di dalamnya penjual dan juga konsumen. Transaksi yang tadinya dilakukan dengan tatap muka kini semakin sederhana dan beralih ke ranah digital.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, pemerintah harus serius membenahi permasalahan yang menghambat perkembangan ekonomi digital. Para pelaku usaha digital masih dihadapkan pada kesenjangan digital dan hambatan berusaha. Walaupun pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73% pada November 2020 menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJIII), kesenjangan terhadap akses internet masih cukup signifikan. Indonesia berada di peringkat enam dari delapan negara ASEAN dilihat dari Network Readiness Index 2019, diungguli oleh Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Indeks ini mengukur bagaimana teknologi dan masyarakat terintegrasi dalam struktur tata kelola yang efektif, dilihat dari beberapa faktor: teknologi, masyarakat, pemerintahan, dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi, kualitas hidup dan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkualitas (SDGs) suatu negara.

“Mengatasi kesenjangan digital akan berkontribusi salah satunya pada perluasan akses pasar bagi pengusaha mikro di 30% kabupaten/kota yang berada pada wilayah blankspot (tidak ada sinyal atau sinyal maksimal yang dapat diterima hanya 2G) menurut data dari Himbara (Himpunan Bank Negara) per Februari 2020. Tidak hanya itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang juga dapat ditingkatkan. Pandemi telah membuat kegiatan belajar harus dilaksanakan secara daring,” terang Dina.

Dina kemudian melanjutkan bahwa Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan opsi realokasi porsi fiskal tertentu yang permintaannya berkurang selama pandemi, untuk subsidi pemenuhan akses internet melalui kerja sama dengan sektor privat. Misalnya saja subsidi bahan bakar minyak karena selama pandemi banyak yang bekerja hanya di rumah. Tentunya kebijakan ini harus diiringi dengan perhitungan rinci analisis biaya dan manfaat.

Selanjutnya untuk mendukung kemudahan berusaha, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dapat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dan menunda penerapan izin berjualan daring. Amanat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/2020. Padahal, digitalisasi merupakan opsi adaptasi utama para pelaku usaha, khususnya mikro, di masa pandemi. Berkaca dari laporan IFC terhadap kendala perizinan untuk perdagangan konvensional atau offline, sebanyak 33% pelaku usaha mikro dan kecil menganggap bahwa proses perizinan terlalu rumit. Sedangkan, 27% pelaku usaha mikro dan kecil menyebutkan bahwa mereka tidak melihat adanya manfaat dari perizinan.

Studi dari Universitas Indonesia juga menjelaskan bahwa pandemi merupakan alasan utama pelaku usaha untuk masuk ke dunia digital menurut 71% penjual GoFood dan 93% social seller (pengusaha individu/mikro yang memiliki sedikit pengalaman berbisnis dan menargetkan jejaring sosial sebagai konsumen melalui media sosial) yang menggunakan GoSend. Di saat yang bersamaan, prospek konsumen digital juga turut meningkat dilihat dari peningkatan penggunaan aplikasi belanja online atau dalam jaringan (daring) sebesar 42% menurut infografis BPS.

“Tercapainya potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 secara merata bergantung pada, salah satunya, kinerja para pemangku kepentingan dalam mengeliminasi beberapa hambatan, diantaranya yaitu tingginya kesenjangan digital serta adanya hambatan berusaha secara digital,” tandasnya.

Pada acara Indonesia Fintech Summit, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada tahun 2025, potensi ekonomi digital diproyeksikan sebesar USD 133 miliar atau IDR 1.862 triliun berdasarkan kurs pada November 2020. Proyeksi ini dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi digital sebesar 40% menurut Laporan Google, Temasek, & Bain di tahun 2019. Tentunya angka proyeksi ini akan berubah jika mempertimbangkan terjadinya pandemi di awal tahun ini. Google, Temasek, & Bain dalam laporannya di tahun 2020 memperbarui proyeksinya menjadi USD 124 miliar.

19 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies