• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Revisi Permenperin Nomor 10 Tahun 2017 Harus Mampu Dukung Kebutuhan Industri

Siaran Pers - Jakarta, Revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional harus mampu mendukung kebutuhan industri pengguna gula. Revisi ini patut diapresiasi. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar pasal dan persyaratan di revisi peraturan ini tidak bertolak belakang dengan intensinya. Revisi ini perlu dilakukan agar sesuai dengan UU Cipta Kerja yang menjanjikan kemudahan untuk memperoleh bahan baku dan bahan penolong bagi industri.

Dalam rancangan revisi Permenperin yang sedang dibahas, dikabarkan bahwa Kementerian Perindustrian berencana untuk mengizinkan pabrik gula yang ada untuk mengimpor bahan baku. Jadi bukan hanya pabrik gula baru yang diizinkan untuk mengimpor. Perubahan ketentuan ini merupakan terobosan kebijakan yang sangat diperlukan untuk mendukung industri gula Indonesia. Berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA) untuk tahun 2020/2021, saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 2 juta ton gula. Jumlah ini belum mencukupi total permintaan sebesar 7,2 juta ton untuk keperluan konsumsi maupun industri.

Selama ini, kebijakan yang mengharuskan pabrik gula untuk terintegrasi dengan kebun tebu mengalami tantangan, seperti terbatasnya lahan dan rendahnya produktivitas tebu. BPS mencatat luas lahan tebu rakyat berkurang dari 263.000 hektar di tahun 2014 menjadi 232.900 hektar di tahun 2019. Sementara perkebunan besar juga berkurang dari 209.700 hektar jadi 176.800 hektar di tahun periode yang sama. Alhasil, impor gula masih sangat dibutuhkan.

Saat ini, sesuai dengan Permenperin Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 3(2) dan Pasal 5, hanya pabrik gula baru dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan setelah tanggal 25 Mei 2020 yang boleh mengimpor gula mentah sebagai bahan baku untuk memproduksi gula rafinasi atau gula kristal putih. Padahal, di tahun 2018, tercatat bahwa sekitar 40 dari antara 66 pabrik gula berusia di atas 100 tahun, dan hanya enam pabrik yang berusia di bawah 25 tahun. Di tahun 2021, jumlah pabrik malah menurun menjadi 62 pabrik gula, sebagian mengolah gula konsumsi dan sebagian lagi mengolah gula rafinasi untuk industri. Pemerintah sudah berencana menggandeng BUMN maupun swasta untuk membangun pabrik gula baru. Namun sebagian besar pabrik gula di Indonesia sudah tua. Akibatnya, tidak diizinkan mengimpor bahan baku sesuai Permenperin Nomor 10 Tahun 2017.


“Revitalisasi pabrik gula sudah lama disuarakan sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja industri gula di Tanah Air. Adanya impor gula juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kualitas gula. Saat ini, kualitas gula di Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan industri pengguna gula. Yang juga tidak kalah penting secara bersamaan, kualitas gula lokal harus diperbaiki. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih lanjut membangun ekosistem riset dan pengembangan dan inovasi teknologi baik di sisi hulu di perkebunan tebu maupun di pabrik gula sehingga dapat memenuhi kebutuhan pabrik gula dalam menghasilkan gula yang berkualitas," jelasnya.


Namun, ada beberapa catatan penting di rancangan Permenperin baru ini yang malah berpotensi merugikan. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan produksi tebu Indonesia tidak mencukup kebutuhan industri, revisi Permenperin ini mengusulkan bahwa izin impor akan diberikan hanya jika terbukti kebun tebu milik pabrik gula tersebut mengalami kesulitan atau belum siap. Jika disahkan, peraturan ini berisiko memperpanjang dan memperumit proses impor sehingga kinerja industri terganggu dan suplai gula juga terganggu. Ini dapat mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kenaikan harga gula sering terjadi setiap tahunnya karena kelangkaan. Harga gula sempat melonjak hingga Rp20.000 per kilogram pada April 2020. Selain keterlambatan pengeluaran izin impor, syarat ini juga akan susah diimplementasikan dan malah menimbulkan ruang untuk korupsi, terutama soal pengecekan dan pembuktiannya.


Selain itu, disebutkan bahwa dalam draf rancangan juga tetap membatasi impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan industri gula kristal rafinasi dan tidak boleh untuk industri pengguna. Pembatasan ini menyebabkan industri pengguna jadi tergantung kepada pabrik gula kristal rafinasi dan menghambat akses industri mamin ke bahan baku yang sangat diperlukan. Padahal, seharusnya revisi peraturan ini ditujukan untuk memfasilitasi akses industri ke bahan baku.


Felippa menyatakan bahwa rancangan aturan impor bahan baku gula harus diperjelas dan dipermudah. Dalam Rancangan Permenperin yang baru, seharusnya izin impor dapat dibuka kepada pabrik gula tanpa ketentuan kebun yang gagal. Izin impor juga perlu dibuka kepada industri pengguna gula agar mempermudah akses mereka ke bahan baku. Fasilitas ini akan mendukung pertumbuhan industri gula maupun industri pengguna gula yang penting untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Sistem perizinan impor ini juga harus dilakukan dengan jelas dan transparan.



Simak video seri video Policy in 3 Minutes terkait Kebijakan Gula di Indonesia berdasarkan Makalah Kebijakan "Reformasi Kebijakan untuk Menurunkan Harga Gula di Indonesia"



kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies