• CIPS Indonesia

Siaran Pers | RUU Larangan Minol dan Absennya Kepastian Hukum Penjualan Online

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, alih-alih merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol, DPR dan pemerintah sebaiknya terlebih dulu melihat, membahas dan menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. Salah satunya adalah potensi meningkatnya jumlah underage drinking atau peminum di bawah umur (di bawah usia 21 tahun) akibat semakin maraknya penjualan minuman beralkohol secara online. Adanya potensi peningkatan angka peminum di bawah umur ini didasarkan pada lemahnya pengawasan terhadap mekanisme pembelian lewat platform online. Belum tersedianya kepastian hukum dari segi regulasi serta data akurat mengenai besarnya pasar dari penjualan minuman beralkohol secara online dan banyaknya jenis platform online juga semakin menambah sulitnya pengawasan.

Pingkan menambahkan, kekhawatiran potensi meningkatnya jumlah peminum di bawah umur sangat beralasan. Berdasarkan pantauan yang dilakukan Center for Indonesian Policy Studies pada 2020 terdapat 13 platform online yang menjual minuman beralkohol. Setengah dari mereka adalah platform e-commerce umum yang memungkinkan pedagang menjual produk mereka secara online.

Pingkan menyatakan, sangat disayangkan bahwa belum adanya regulasi penjualan secara online untuk minuman beralkohol mengakibatkan tidak adanya keseragaman sistem pengawasan untuk pemeriksaan KTP dan verifikasi usia yang dapat membantu penjual untuk mencegah anak-anak atau mereka yang tergolong di bawah umur untuk mengakses dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Studi CIPS menemukan, dari ketiga belas platform yang diamati, hanya dua platform yang mensyaratkan adanya pemeriksaan kartu identitas di halaman utama platform mereka. Sedangkan setelah menyelesaikan proses transaksi dan melanjutkan pembayaran, hanya platform e-commerce umum yang mengharuskan pelanggan untuk memberikan data KTP sebagai metode verifikasi usia. Sementara itu, berdasarkan klasifikasi jenis pedagang, ada juga penjual perorangan atau rumahan dan toko minuman keras resmi yang menggunakan platform e-commerce untuk menjual produknya secara daring. Namun, beberapa platform e-commerce tidak lagi mengizinkan pedagang menjual minuman beralkohol.

“Hal itu mengindikasikan bahwa platform e-commerce enggan mengambil risiko yang mungkin muncul dari ketidakpastian regulasi yang berlaku. Sementara itu, pantauan CIPS juga menemukan bahwa di sisi lain, terdapat tren industri rumahan yang menjual minuman beralkohol palsu secara online melalui platform media sosial yang lebih berisiko bagi konsumen,” jelasnya.

Minuman beralkohol tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh anak di bawah umur karena dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat di kalangan remaja. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, 0,3% anak-anak usia 10 hingga 14 tahun dan remaja usia 15 hingga 19 tahun dilaporkan mengonsumsi alkohol (Kementerian Kesehatan, 2019). Kelompok tersebut cenderung mengonsumsi alkohol oplosan, yaitu minol yang dicampur dengan bahan lain seperti minuman energi, minuman soda, atau obat herbal. Kadang-kadang minuman tersebut bahkan mengandung zat berbahaya seperti metanol, yang bisa mengakibatkan kejang, kegagalan organ, atau bahkan kematian.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah berupaya untuk membatasi keterjangkauan minuman beralkohol dan juga membatasi aksesibilitasnya. Pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 melarang minimarket dan toko serba ada untuk menjual bir dan minuman kemasan siap minum (ready to drink). Namun pendekatan tersebut kurang tepat karena justru tidak menyelesaikan permasalahan. Akibat dari pembatasan tersebut, konsumen justru mengalihkan konsumsinya pada alkohol ilegal karena lebih mudah tersedia dengan harga yang lebih murah daripada alkohol legal.

Padahal, Permendag Nomor 20 Tahun 2014 telah menetapkan usia minimum legal untuk minum dan usia pembelian pada 21 tahun. Bab 15 dari peraturan tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol hanya dapat dijual kepada konsumen yang dapat membuktikan bahwa mereka telah melewati batas usia legal untuk meminum minuman beralkohol. Peraturan tersebut menegaskan semua tempat perdagangan dilarang untuk menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi termasuk pencabutan izin, denda, dan tuntutan hukum. Untuk mencegah adanya peminum di bawah umur, peraturan itu juga mengatur tempat perdagangan minuman beralkohol yang berizin tidak boleh berada di dekat pusat remaja, terminal bus, stasiun, kios kecil, pedagang kaki lima, tempat berkemah, asrama remaja, tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit.

“DPR dan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali urgensi dari RUU Larangan Minuman beralkohol ini dan melihat permasalahan utama dari kebijakan yang sudah ada dan perlu segera diselesaikan, yaitu bahaya oplosan dan absennya regulasi mengenai penjualan minuman beralkohol secara online. Penegakan hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap para pedagang yang menjual minuman beralkohol pada anak di bawah umur dan tidak melakukan pemeriksaan identitas masih jauh dari harapan untuk penjualan offline. Belum lagi bagaimana menegakkan hukum dan pengawasan ini pada penjualan di platform online,” tegasnya.

Postingan Terakhir

Lihat Semua
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies