• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Tidak Efektif, Kurikulum Darurat Kurang Sosialisasi

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, pemerintah perlu memaksimalkan upaya sosialisasi kurikulum darurat. Kurikulum darurat, yang diterbitkan sebagai respon atas meluasnya pandemi Covid-19, kurang sosialisasi sehingga menimbulkan kebingungan baru di kalangan guru dan siswa. Tanpa ada sosialisasi yang memadai, penerbitan kurikulum ini akan sia-sia.


Akibat angka kasus Covid-19 yang masih terus bertambah dan ada tekanan untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar di rumah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kurikulum darurat yang dapat diaplikasikan selama masa pandemi. Nadia menyatakan, langkah pemerintah untuk menerbitkan kurikulum darurat ini perlu diapresiasi dan diharapkan bisa mempermudah kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan secara jarak jauh.


Meskipun pemerintah telah menjelaskan melalui Surat Edaran No. 4 /2020 bahwa capaian kurikulum bukanlah prioritas pada masa pandemi, namun pada kenyataanya banyak guru yang mengalami kesulitan dan tidak tahu cara melaksanakan KBM selama pandemi, terutama pada masa awal-awal penutupan sekolah.


Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, kurikulum darurat ini diklaim cukup sederhana dan akan dengan mudah diimplementasikan oleh guru kepada siswa. Kurikulum ini sangat berfokus terhadap materi pelajaran yang esensial tanpa adanya pengulangan materi. Kurikulum ini hanya akan berfokus pada pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembelajaran selanjutnya.


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa kurikulum ini bukan merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Alih-alih, kurikulum darurat merupakan alternatif kurikulum yang dapat digunakan oleh pihak sekolah. Jika tidak menggunakan kurikulum darurat, sekolah dipersilahkan untuk menyusun kurikulum sendiri, ataupun tetap mengacu pada Kurikulum Nasional yang sudah ada.


“Pemberian alternatif kurikulum tanpa adanya sosialisasi akan sia-sia karena sekolah dan guru akan kesulitan dalam mengimplementasikannya. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi yang baik agar guru-guru dapat menerapkan kurikulum ini dengan tepat. Hal ini akan menjadi sangat menantang karena berkomunikasi selama pandemi, terutama di daerah yang memiliki infrastruktur telekomunikasi yang tidak memadai, akan sangat menyulitkan,” jelas Nadia.


Sosialisasi ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai memang selalu menjadi tantangan bagi implementasi kebijakan. Tidak hanya sosialisasi mengenai kurikulum darurat, proses PPDB yang dilakukan secara online juga tetap belum dipahami sepenuhnya oleh orang tua siswa. Adanya perubahan peraturan, yang salah satunya merupakan respon terhadap pandemi, menimbulkan kegaduhan di beberapa daerah seperti DKI Jakarta.


Selain itu, perlu adanya komunikasi yang erat antara pemerintah dan sekolah untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum darurat. Hal ini sangat penting mengingat bahwa kurikulum ini akan digunakan hingga akhir tahun. Selain itu, diimbau pula agar guru-guru bisa secara aktif mengimplementasikan sekaligus memberikan masukan terhadap kurikulum darurat ini.


Meskipun dalam konteks pandemi, kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Hal ini mengingat adanya potensi penurunan kemampuan belajar (learning loss) akibat tidak masuk sekolah selama berbulan-bulan lamanya.


212 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies