• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Transparansi Penggunaan Anggaran Bansos Covid-19 Perlu Ditingkatkan

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan meminta pemerintah meningkatkan transparansi penggunaan anggaran bantuan sosial untuk Covid-19. Lebih lanjut Pingkan juga menjelaskan, perlunya indikator lain dalam menakar kesuksesan suatu kementerian/lembaga, tidak hanya dari tingkat daya serapan anggaran. Tingginya tingkat daya serapan tidak serta merta membuktikan kalau sebuah program berjalan sukses. Lebih jauh lagi, perlu dipastikan kriteria penerima bantuan, ketepatan sasaran penerima bantuan dan mekanisme pengadaan material dari program tersebut.

“Lebih jauh dari itu perlu dikawal juga penggunaan dananya memang tepat sasaran atau tidak. Kami mengapresiasi langkah KPK yang tengah mengusut lebih lanjut mengenai masalah pendataan penerima bansos dan proses penyalurannya. Proses pemulihan ekonomi tentu terganggu karena dana yang semestinya digunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi disrupsi ekonomi saat ini justru terkumpul untuk kepentingan pribadi para koruptor,” jelas Pingkan.

Dalam prosesnya, masih ditemukan kendala dalam pendataan dan juga penyaluran bantuan. CIPS melihat masalah utama terletak pada pendataan penerima bantuan. Selain itu, proses verifikasi yang valid atas data para penerima bantuan juga diperlukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data penerima bantuan dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya.

Di tengah kendala pendataan yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan sosial, situasi diperkeruh dengan kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial baru-baru ini. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19. Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menemukan uang sejumlah Rp11,9 miliar; 171.085 dollar Amerika Serikat; dan 23.000 dollar Singapura pada Minggu, 6 Desember 2020 dini hari. Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan terdapat lima tersangka dalam kasus ini dan diperkirakan Juliari Batubara menerima uang suap sebesar 17 miliar yang berasal dari pungutan biaya bantuan sosial. Menurut keterangan dari tersangka lainnya, masing-masing paket bantuan sosial dikenakan fee Rp10.000.

Terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintah dalam penanganan pandemi, perlu diingat bahwa dalam Program Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Sosial memainkan peranan yang krusial yaitu dalam hal pemberian stimulus dan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak. Bantuan yang diberikan pun terbagi ke dalam ragam skema seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan juga stimulus untuk usaha. Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk merespon disrupsi sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di Indonesia, salah satunya ialah restrukturisasi anggaran negara. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 yang berlaku sejak 3 April 2020, pemerintah memberikan dasar hukum bagi perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mencabut Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020.

Melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 ini, anggaran negara diprioritaskan untuk tiga hal utama yaitu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan; serta perlindungan terhadap dunia usaha. Setidaknya terdapat 24,9 juta masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dan 115 juta masyarakat kelas menengah rentan yang dapat terdampak dari pandemi Covid-19.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih bertambah. Data terakhir per 9 Desember 2020 menunjukkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 592.900 kasus dengan 487.445 sembuh dan 18.171 korban jiwa. Sejak ditemukannya kasus Covid-19 pada awal Maret silam, pemerintah telah merespon dengan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada penanganan dan pencegahan kasus Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada 25 November 2020 lalu menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk merespon situasi pandemi melalui PEN telah terealisasi sebesar 62,1% dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

“Pemulihan ekonomi tidak akan tercapai jika pemerintah tidak benar-benar memusatkan kebijakannya pada penanganan kasus Covid-19. Walaupun saat ini tengah berjalan beriringan, namun ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan aturan mengenai protokol kesehatan dan juga komitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan menambah kapasitas test kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui situasi riil yang ada di lapangan seperti apa,” tegasnya.

88 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies