• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Urgensi Co-Regulation Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, pemerintah perlu mengedepankan upaya co-regulation atau pelibatan semua pihak melalui pembagian kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital lebih lanjut, pemerintah harus memastikan keamanan ekosistem digital bagi penggunanya sekaligus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Pemerintah harus mengejar tujuan ini dengan berfokus pada empat bidang kebijakan, yaitu perlindungan konsumen, privasi data, keamanan siber dan pembayaran elektronik. Hal-hal tersebut penting karena adanya kekurangan regulasi yang jika diselesaikan akan mempercepat pembangunan ekonomi digital Indonesia yang inklusif. Meskipun diperlakukan secara terpisah, terkadang area tersebut tumpang tindih dan memengaruhi lingkungan ekonomi digital negara.

Dina menambahkan, kerangka peraturan perlindungan konsumen yang ada belum dapat mengakomodir model bisnis yang muncul. Sebaliknya, kerangka perlindungan konsumen yang ada malah menimbulkan hambatan yang berpotensi menghambat jalannya bisnis, misalnya berupa persyaratan perizinan bagi penjual online. Pelanggaran data dan kejahatan siber yang semakin sering terjadi telah menunjukkan pentingnya perlindungan privasi data dan keamanan siber. Namun kebijakan yang dibutuhkan untuk melindungi konsumen malah belum ada.

Walaupun demikian, kerangka peraturan untuk transaksi pembayaran elektronik sudah lebih maju. Di bidang ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan cetak biru kebijakan yang jelas dan pendekatan peraturan yang lebih inovatif, termasuk regulatory sandbox atau ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan dialog dengan dunia usaha, yang menciptakan dan memelihara lingkungan peraturan yang kondusif untuk inovasi. Namun, masalah dengan pembayaran elektronik tetap ada, yaitu terkait keamanan siber dan privasi data.

“Untuk mengatur bidang-bidang ekonomi digital ini secara efektif, diperlukan proses co-regulation. Co-regulation adalah pendekatan regulasi yang menekankan adanya pembagian tanggung jawab antara para pelaku, baik negara maupun non-negara, yang ada di dalamnya, seperti pemerintah dan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hukum. Co-regulation berfokus pada kolaborasi dalam pembuatan, adopsi, penegakan, dan evolusi kebijakan dan peraturan. Co-regulation bermanfaat untuk ekonomi digital karena dapat menyediakan data dan pengetahuan yang diperlukan negara, mekanisme dialog dan adaptasi fleksibel dari solusi legislatif dalam ekonomi digital baru dan cepat berubah dan memfasilitasi penegakan peraturan,” terang Dina.

Untuk mengimplementasikan co-regulation dibutuhkan adanya Public-Private Dialogue (PPD). Dina melanjutkan, PPD perlu melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti pemerintah, asosiasi bisnis, organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Pelaku pemerintah harus mempertimbangkan alat digital untuk mengumpulkan masukan publik dan untuk memungkinkan bisnis mengajukan penilaian dari dampak peraturan selama diberlakukan.

Proses formal untuk berbagi tanggung jawab antara publik dan swasta juga harus ditetapkan. Melibatkan para pelaku bisnis dalam proses perumusan regulasi, misalnya saat menguji kebijakan baru, membantu memastikan regulasi tetap dapat ditegakkan tanpa menghambat proses inovasi. Fleksibilitas proses ini memungkinkan regulator mengakomodir perubahan pesat pada teknologi digital. Regulatory sandbox adalah contoh praktis dan positif dari proses semacam itu. Proses ini memberikan ruang inovasi kebijakan bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis untuk terlibat dalam proses penemuan ide dan eksperimen dalam kerangka peraturan atau hukum yang bersifat sementara sekaligus fleksibel. Mekanisme pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk meninjau secara berkala proses co-regulation dan memastikan bahwa semua pelajaran yang didapat terekam dan transparan.

Ekonomi digital Indonesia memiliki nilai terbesar di ASEAN, yaitu sebesar USD 100 miliar dan menyumbang 41% dari total nilai transaksi di kawasan tersebut (Davis et al., 2019). Pada tahun 2019, prosentasi nilai transaksi tersebut lebih tinggi dari ukuran relatif perekonomian Indonesia secara keseluruhan di ASEAN, yaitu 35%. Sementara itu, Gross Merchandise Value ekonomi digital Indonesia tumbuh dengan laju tahunan lebih dari 40% sejak 2015. Hal ini diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar digital paling menjanjikan di antara tetangga geografisnya.


kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies