• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Urgensi Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Menurunkan Prevalensi Angka Perokok

Siaran Pers - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan yang bertujuan untuk membatasi konsumsi rokok di Tanah Air. Urgensi untuk mengevaluasi dibutuhkan karena kebijakan tersebut tidak juga mampu mencapai target yang sudah dicanangkan. Data Riskesdas 2018 mengemukakan bahwa prevalensi perokok di Tanah Air pada usia 10 tahun dan lebih tua dilaporkan sebesar 28,8%. Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi merokok global yang sebesar 20% pada tahun 2016, berdasarkan data WHO pada 2018.

Pingkan menjelaskan, pemerintah sudah menerbitkan beberapa kebijakan terkait upaya untuk menurunkan angka prevalensi perokok, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP 109 Tahun 2012 ini mengatur mengenai ketentuan iklan, promosi, sponsorship, kemasan produk rokok sampai kepada pengadaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun kebijakan ini tidak juga sukses menurunkan angka prevalensi perokok.

“Pemerintah perlu secara berkala melihat kondisi di lapangan dan melihat relevansi kebijakan tersebut dengan kondisi di sana. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak lain di bidang yang berhubungan dengan distribusi dan penjualan rokok untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum,” ujarnya.

Tidak hanya data Riskesdas, data World Bank pada tahun 2019 juga mengemukakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perokok tertinggi di dunia dengan jumlah 85 juta perokok.  Data Kementerian Kesehatan 2018 menyatakan, jumlah perokok di bawah umur (usia 10-18 tahun) juga meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018. Prevalensi merokok di bawah umur pada 2018 hampir dua kali lebih tinggi daripada target 5,4% dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Untuk itu, Pingkan merekomendasikan beberapa hal lewat penelitiannya. Yang pertama adalah perlunya melakukan evaluasi PP Nomor 109 Tahun 2012 untuk mendorong kesadaran publik akan bahaya konsumsi rokok. Selain itu, Kementerian Kesehatan harus melakukan lebih banyak melakukan kampanye untuk melawan penjualan rokok kepada konsumen di bawah umur. Kampanye yang dilakukan idealnya harus masif dan menggunakan cara serta media yang mampu menjangkau lebih banyak kalangan.

Kementerian Kesehatan juga harus mengevaluasi potensi dampak kesehatan dari produk alternatif yang tergolong pengurangan-dampak buruk (harm reduction). Kementerian Kesehatan, lanjut Pingkan, perlu mempelajari apakah konsumen perlu didorong untuk beralih dari menghirup tar yang berbahaya ke rokok elektronik atau sistem penghantar nikotin elektronik (electronic nicotine delivery system/ENDS). Pemerintah harus mengkaji berbagai cara untuk mengurangi risiko terkait produk rokok elektrik dan juga untuk membatasi penggunaannya hanya bagi konsumen dewasa.

“Selain itu, Kementerian Keuangan harus mengkaji dampak kenaikan harga dan tarif terhadap prevalensi merokok dan penjualan produk tembakau ilegal yang lebih murah serta lebih berbahaya. Peningkatan penerimaan negara melalui cukai menandakan jumlah perokok belum berkurang, malah bisa bertambah,” terangnya.

Terkait DBHCHT, Kementerian Kesehatan sebaiknya tidak menjadikan kebijakan ini sebagai tolak ukur kesuksesan kebijakan pengurangan konsumsi rokok. Dana ini menjadi instrumen yang diberikan oleh Kementerian Keuangan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengoptimalkan intervensi terkait dengan aspek perlindungan kesehatan. Alokasi dari penggunaan DBHCHT pun sudah diatur kalau 50% harus digunakan berhubungan dengan aspek kesehatan sedangkan sisanya dapat dimanfaatkan untuk beberapa opsi lain, termasuk meningkatkan pertumbuhan pertanian tembakau serta menjawab tantangan yang kerap kali dihadapi petani tembakau.

DBHCHT dikumpulkan dari 2% dari total cukai tembakau di tingkat nasional per tahunnya di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dana tersebut kemudian akan ditransfer ke pemerintah daerah di tingkat provinsi yang berkontribusi terhadap penerimaan cukai dan ke daerah-daerah penghasil tembakau, sesuai dengan kontribusi yang diberikannya pada tahun tersebut. Semakin tinggi kontribusi dari provinsi dan/atau kota tertentu, semakin tinggi pula jumlah yang mereka terima dari DBHCHT.

“Pada saat yang sama, produk olahan dari tembakau yaitu rokok juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat karena merupakan faktor penyumbang tingginya angka penderita penyakit tidak menular akibat merokok dan membawa kerugian ekonomi, terutama ke keluarga berpenghasilan rendah dan berisiko bagi tumbuh kembang anak,” tandasnya. 

Sementara itu, Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan dr. Theresia Sandra Diah Ratih, MHA menyatakan, upaya untuk menurunkan angka prevalensi perokok membutuhkan koordinasi antar kementerian dan dengan pemerintah daerah. Koordinasi dibutuhkan karena layanan konseling yang disediakan Kementerian Kesehatan juga perlu disinergikan dengan kebijakan yang berada di bawah tanggung jawab instansi lainnya, misalnya saja mengenai penjualan dan aturan tentang kawasan merokok yang masing-masing menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah.

“Merokok membawa dampak yang serius pada kesehatan dan juga keuangan. Sayangnya perokok di Indonesia justru berasal dari penduduk miskin yang berjumlah 27.3%. Prosentase ini cukup besar dan mampu mengambil alokasi anggaran rumah tangga penduduk miskin. Pada akhirnya hal ini bisa menyebabkan stunting, baik karena akibat langsung dan akibat tidak langsung yaitu kurangnya alokasi anggaran untuk makanan bergizi di dalam keluarga,” ungkapnya.

Peneliti Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia Nur Hadi Wiyono menegaskan banyak anggapan yang keliru mengenai cukai rokok sehingga tidak sedikit yang menilai cukai rokok sebagai sumber penerimaan negara. Ia menambahkan, tujuan diberlakukannya cukai adalah sebagai instrumen pengendali konsumsi dan pengawasan atas barang-barang yang membawa dampak negatif, seperti rokok dan minuman beralkohol.

Ia menjelaskan bahwa simplifikasi cukai rokok bisa menjadi pilihan untuk mengurangi kerumitan dalam pengenaan cukai dan memberikan kesetaraan pengenaan cukai pada semua jenis rokok. Tujuan pemerintah untuk menggunakan layering dalam pengenaan cukai, lanjutnya, adalah untuk melindungi pengusaha sigaret kretek tangan (SKT).

“Simplifikasi cukai dapat menjadi pilihan dan diberlakukan secara bertahap, seperti Filipina yang berhasil menggunakan tarif cukai yang seragam yang diadaptasi dalam waktu lima tahun. Tujuannya supaya cukai benar-benar bisa membatasi konsumsi rokok dan bisa menurunkan angka prevalensi perokok,” ujarnya.

49 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies