• CIPS Indonesia

Siaran Pers | UU Cipta Kerja, Akankah Berdampak Pada Kualitas Pendidikan di Indonesia?

Siaran Pers - Jakarta, Pro dan kontra pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja juga tidak luput dari sektor pendidikan. UU tersebut tetap disahkan di tengah pro dan kontra yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat. Penolakan muncul dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya menuntut dibatalkannya UU yang dianggap menggelar karpet merah bagi para investor tapi merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Perlu diakui bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja ini penuh dengan kontroversi. Sejak proses penyusunannya, UU Cipta Kerja ini telah memantik perdebatan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza menyatakan, menggunakan referensi dari draf UU Cipta Kerja versi terbaru, terdapat dua pasal yang menyinggung sektor pendidikan. Pasal 26 mencantumkan sektor pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah kegiatan usaha. Pada paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan pasal 65 Ayat 1 diatur bahwa pelaksanaan perizinan di sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Perizinan berusaha ini akan dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah yang akan dirilis sesegera mungkin. Pada periode penyusunan, terdapat kluster khusus yang mengatur banyak komponen di sektor pendidikan dan kebudayaan, mulai dari perubahan pada UU Nomor 14/2015 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi Komisi X DPR dan beberapa perwakilan organisasi dan asosiasi pendidikan dan partai politik menuntut dihilangkannya kluster.

Hadirnya sekelumit pasal mengatur sektor pendidikan pada UU ini kemudian menyulut penolakan dari berbagai pihak. Tercatat Taman Siswa, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan beberapa organisasi yang telah menyatakan penolakannya. Komisi X DPR pun tidak tahu menahu ada sekelumit pasal yang masih mengatur pendidikan. Dorongan untuk mengajukan judicial review pun mengemuka dan bukan tidak mungkin hal ini akan dapat terjadi. Adanya penolakan ini diakibatkan oleh adanya anggapan UU ini membuka peluang dan melanggengkan praktik komersialisasi pendidikan. Pemerintah sendiri menampik adanya komersialisasi pendidikan dengan menyatakan bahwa pengurusan perizinan berusaha ini hanya akan berlaku di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Per tahun 2020 sendiri, terdapat 15 KEK yang berada di berbagai daerah di Indonesia mulai dari Aceh Utara hingga Sorong di Papua. Melihat gencarnya pemerintah mendorong arus investasi ke Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah KEK akan terus bertambah, terutama KEK yang berfokus pada sektor pendidikan.

“Sejak dua tahun belakangan, pemerintah sendiri sudah mulai gencar menjajaki kemungkinan untuk bekerjasama dengan institusi pendidikan luar negeri maupun menggandeng pihak-pihak lain yang ingin berinvestasi di sektor pendidikan, terutama di bidang sekolah kejuruan (vokasi) maupun pendidikan tinggi. Beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah menginisasi diskusi dengan berbagai universitas luar negeri yang berkeinginan membuka cabang di Indonesia,” terang Nadia.

Ia melanjutkan, faktanya, kualitas universitas di Indonesia masih jauh tertinggal dengan universitas-universitas lain di luar negeri. Berdasarkan data dari QS World Ranking 2021, belum ada universitas di Indonesia yang mampu masuk ke daftar 200 universitas terbaik di dunia. Dengan masuknya universitas asing yang berkualitas di Indonesia, sedikit banyak dapat berkontribusi dalam memberikan pelayanan pendidikan kelas dunia tanpa perlu mengirim mahasiswa Indonesia menimba ilmu jauh-jauh ke luar negeri.

Di sisi lain, diskursus untuk mendorong investasi di bidang pendidikan vokasi terus menguat. Hal ini berangkat pada fakta bahwa pendidikan vokasi/SMK merupakan penyumbang pengangguran tertinggi diantara level pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,49% per Februari 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan dengan adanya investasi ini dapat mendorong perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Adanya investasi di sektor pendidikan vokasi membuka peluang untuk memberdayakan sumber daya manusia di daerah yang bersangkutan, meningkatkan skill dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan relevansi industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Kesesuaian kompetensi dengan demand industri ini dapat menurunkan angka pengangguran dan pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, lanjutnya, tidak kalah penting bagi pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha di bidang pendidikan ini untuk bekerjasama dengan institusi pendidikan di luar KEK. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan diantaranya berupa penelitian, seminar, maupun pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Adanya kerjasama ini diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara bertahap.

“Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk Perizinan Berusaha masih akan diumumkan, ada baiknya publik terus mengawal pembentukan PP ini untuk kemudian melihat korelasinya dengan UU Sistem Pendidikan Nasional 2003. Selain itu, perlu juga ada kawalan dari publik untuk melihat apakah ada perbedaan fundamental yang menyebabkan timbulnya gap lebar di antara institusi pendidikan yang berada di luar dan di dalam KEK,” tegasnya.

Upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sebuah hal fundamental yang patut dihargai dan ditingkatkan. Akan tetapi, pemerintah juga harus fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan tidak semata-mata fokus pada penyediaan layanan. Meskipun upaya ini sering dilakukan, faktanya disparitas pendidikan tetap terjadi tanpa adanya peningkatan kualitas. Hal ini tercermin dari skor PISA terakhir dimana Indonesia hanya berada di papan bawah, cukup jauh dari negara tetangga kita seperti Singapura. Skor kemampuan membaca ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor kemampuan matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Untuk negara yang sedang gencar meningkatkan kesejahteraan rakyatnya supaya tidak terjebak di kelas menengah, skor ini merupakan masalah serius dan perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat sasaran.

Tugas dari pemerintah adalah berusaha sekuat mungkin untuk menutup gap tersebut dengan peningkatan efisiensi anggaran pendidikan, perbaikan kualitas guru dan tenaga pendidik, pembenahan birokrasi dan sarana prasarana pendidikan. Hal ini wajib dilaksanakan tanpa perlu menutup kesempatan masuknya inovasi-inovasi maupun praktik, baik dari institusi pendidikan yang datang dari luar. Diharapkan usaha-usaha ini dapat menjadi batu loncatan agar universitas-universitas maupun institusi pendidikan lain di Indonesia dapat bersaing di kancah global.

“Pasal pendidikan di UU Cipta Kerja ini tentu saja bukanlah obat bagi segala problematika pendidikan yang terjadi di negeri ini. UU ini hanyalah sekelumit upaya kecil yang wajib diimbangi dengan usaha pemerintah dalam pemberdayaan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperkecil disparitas pendidikan. Jika tidak, tentu saja disparitas pendidikan di Indonesia akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak akan pernah selesai,” cetusnya.

12 tampilan
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies