• CIPS Indonesia

Transaksi Keuangan Digital Diperkirakan Akan Terus Meningkat, Perlindungan Konsumen Perlu Diperkuat

Siaran Pers - Jakarta, Potensi transaksi keuangan digital di Indonesia menjanjikan dan akan terus meningkat. Berdasarkan data Google, Temasek & Bain 2020, akumulasi nilai pembelian melalui platform digital di Indonesia akan mencapai USD 124 Miliar pada tahun 2025, melihat tren pertumbuhan sejak tahun 2015. Menurut laporan yang sama, Indonesia mengalami kenaikan konsumen digital baru sebesar 37% saat pandemi Covid-19 berdasarkan survei pada periode Mei hingga Oktober 2020. Terlebih lagi, 9 dari 10 konsumen digital yang baru tersebut mengaku akan terus menggunakan layanan digital, bahkan setelah tidak pandemi, seperti berbelanja online dan memesan makanan melalui aplikasi instan. Untuk itu, upaya perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, Indonesia adalah pasar yang menjanjikan untuk pasar digital dan transaksi keuangan digital. Ini ditunjukkan oleh tren positif pertumbuhan nilai akumulasi pembelian atau gross merchandise value. Berdasarkan data Google, Temasek, & Bain 2020, sepanjang tahun 2020 akumulasi nilai pembelian melalui platform digital di Indonesia mencapai USD 44 miliar, atau sebesar kurang lebih 16% PDB Indonesia berdasarkan data BPS triwulan-III 2020 (atas dasar harga berlaku). Pada tahun 2025, akumulasi nilai akan mencapai USD 124 Miliar. Estimasi ini dilakukan mengacu pada tren pertumbuhan sejak tahun 2015 yang menghasilkan prediksi rerata 23%.

Dina melanjutkan, meningkatnya transaksi keuangan digital di Indonesia ini tentunya menjadi angin segar bagi investor, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini berpotensi menarik minat mereka untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi dana pada perusahaan di Indonesia maupun dalam bentuk perusahaan berbasis teknologi dan komunikasi itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan, lanjut Dina, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kedepannya akan banyak disokong dari sektor ekonomi digital. Ini juga turut dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang mempercepat proses transformasi digital di Indonesia menurut studi yang dilakukan oleh Chan et al. (2020). Perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan layanan berbasis software, seperti pembelajaran jarak jauh, e-commerce dan telehealth mengalami peningkatan jumlah traffic dan pendapatan saat dimulainya pembatasan sosial.

“Investasi asing yang masuk ke Indonesia sebaiknya tidak dilihat sebagai hal negatif yang dapat mengancam perekonomian domestik. Investasi asing juga memiliki dampak positif karena tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja. Hal ini secara tidak secara langsung juga akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan jika perkembangannya dipantau. Lapangan kerja baru juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, menambah capital lending yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perusahaan dalam negeri, meningkatkan kompetisi dari segi kualitas produk, teknologi produksi dan etos kerja. Jadi, investasi bukan hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga kompetisi kualitas bagi tenaga kerja,” jelasnya.

Namun, upaya perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat untuk mendukung tumbuhnya ekonomi digital. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena UU ini belum memasukkan ekosistem ekonomi digital di dalamnya. Padahal kegiatan ekonomi digital yang melibatkan penyedia jasa dan layanan serta konsumen juga membutuhkan adanya payung hukum terkait perlindungan konsumen. Perlindungan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi dan merupakan instrumen penting untuk pemerintah siapkan sebelum mengimplementasi pajak digital.

Walaupun sudah termasuk ke dalam UU No. 8/2008 dan 11/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 serta PP No. 71/2019, masih ada sebagian aspek perlindungan konsumen digital yang masih luput. Ia mencontohkan, seperti beberapa model bisnis dropshipping, kontrak digital, jumlah dan jenis data yang boleh dikumpulkan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa lintas negara

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies