• CIPS Indonesia

Urgensi Sinergi Fleksibilitas Kebijakan Impor & Peningkatan Kapasitas Petani untuk Ketahanan Pangan

Siaran Pers - Jakarta, JAKARTA, Ketahanan pangan merupakan sesuatu masih perlu diusahakan peningkatannya oleh Indonesia. Berdasarkan Global Food Security Index yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit, Indonesia berada di peringkat 62 dari 113 negara dalam Global Food Security Index oleh The Economist Intelligence Unit. Hal ini menjadi suatu gambaran bahwa belum semua rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pangan bergizi dengan harga terjangkau.

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, berdasarkan definisi Food and Agriculture (FAO) terdapat empat pilar ketahanan dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses atau keterjangkauan (baik secara fisik dan ekonomi), utilisasi atau keragaman (gizi, nutrisi dan keragaman) dan stabilitas atau keberlangsungan. Posisi Indonesia dalam Global Food Security Index mengindikasikan belum terpenuhi salah satu atau beberapa pilar dalam ketahanan pangan.

Felippa berpendapat bahwa perlu adanya fleksibilitas dalam proses melakukan impor. Importir pangan kerap dihadapkan pada proses birokrasi yang berkepanjangan sehingga rentan untuk bisa cepat beradaptasi dengan tingginya harga pangan. Ketahanan pangan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kemampuan produksi dalam negeri. Kalau melihat negara dengan ketahanan pangan terbaik di dunia, yaitu Singapura, tentu hal ini terbantahkan karena Singapura memiliki lahan yang terbatas dan hampir semuanya digunakan untuk bangunan. Namun Singapura terbuka terhadap pasar global dan melakukan diversifikasi untuk kebutuhan pangannya dari banyak negara. Oleh karena itu, negara-negara dengan kebijakan pangan yang terbuka cenderung lebih memiliki ketahanan pangan yang lebih baik.

Impor pangan sering dianggap negatif oleh kebanyakan masyarakat Indonesia karena sudah sejak lama, masyarakat Indonesia mendapatkan pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan luas yang subur dan juga petani. Hal itu pada akhirnya membuat masyarakat heran kalau Indonesia mengimpor kebutuhan pangannya.

Felippa menambahkan, ada juga perasaan yang kuat untuk merdeka dan mandiri pasca kolonialisme. Setelah merdeka, keinginan untuk mandiri secara pangan juga muncul tanpa adanya bantuan dari negara lain. Padahal impor pangan tidak selalu buruk karena Indonesia memang membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Di saat yang bersamaan, swasembada pangan juga tidak selalu membawa dampak positif untuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan proteksionis yang pada akhirnya merugikan kepentingan Indonesia.

Biasanya saat orang berbicara tentang swasembada, lanjutnya, mereka hanya menghitung jumlah produksi dan membandingkannya dengan jumlah konsumsi tanpa memperhatikan jenis makanan apa yang mau dikonsumsi. Padahal beras saja ada beberapa jenis, misalnya. Sebagai contoh, Argentina yang punya rasio swasembada hingga 273%, yang artinya negara mampu memproduksi pangan jauh melebihi yang mereka butuhkan. Namun Argentina tetap mengimpor buah-buahan dan beberapa jenis pangan yang tidak mampu mereka produksi.

“Namun pemerintah tetap bisa mempertimbangkan neraca perdagangan dengan menyeimbangkan dan meningkatkan nilai ekspor supaya tetap bisa lebih besar dari impor. Penting untuk senantiasa meningkatkan ekspor tapi tidak melarang impor dalam rangka mencapai ketahanan pangan.,” ujarnya.

Sementara itu President and Co-founder TaniHub Pamitra Wineka menyoroti pentingnya ketersediaan data pertanian yang akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pertanian, seperti impor. Tujuan impor untuk mengendalikan harga supaya nilai inflasi juga terkendali dan konsumen tidak kaget karena adanya lonjakan harga.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperhatikan pengambilan kebijakan impor supaya tidak merugikan petani. Supaya petani tidak dirugikan karena impor, impor pangan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan masa tanam petani. Impor idealnya dilakukan saat petani baru menanam tanamannya, bukan saat menjelang panen.

“Petani juga turut dirugikan kalau pangan tidak tersedia dan kalau pangan harganya tidak terjangkau karena mereka sendiri juga mengonsumsi pangan. Sebaiknya pemerintah memiliki data yang akurat mengenai produksi pangan dan masa tanam petani sehingga impor bisa dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan tidak merugikan petani. Pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutuhan pangan karena permasalahan pangan bisa menyebabkan gejolak sosial dan ekonomi di masyarakat,” jelasnya.

Pamitra menambahkan bahwa ketersediaan data produksi pangan yang akurat menjadi penting dalam melakukan keputusan untuk melakukan impor. Ketersediaan data yang akurat dengan frekuensi rutin tentunya akan memudahkan pemerintah untuk melakukan distribusi pangan yang baik agar harga terkendali.

Selain itu, kemampuan para petani lokal untuk mampu menyediakan komoditasnya di seluruh pasar di Indonesia juga menjadi aspek penting mencapai ketahanan pangan. Di masa pandemi, rantai pasok pangan jadi terganggu, sehingga Indonesia sangat rapuh untuk bisa mengalami kenaikan harga pangan. Pamitra menyampaikan bahwa kondisi pandemi telah memengaruhi bagaimana petani melakukan pengelolaan komoditas pangannya di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Selain itu, di luar pandemi, anomali cuaca juga menyulitkan petani untuk melakukan produksi.




Siaran Pers ini merupakan ringkasan dari Episode ke-22 Podcast Idekonomi yang merupakan kolaborasi antara Idekonomi dengan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan Friedrich Naumann Foundation Indonesia (FNF). Episode kali ini menghadirkan Felippa Amanta, Kepala Penelitian CIPS dan Pamitra Wineka (Eka), President dan Co-Founder Tanihub. 



kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian policy Studies resmi terdaftar
dengan nama Yayasan Cipta Sentosa

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies